Peraturan perundang-undangan
Data resmi, ringkasan bahasa sederhana, dan tautan PDF sumber. Setiap peraturan dihubungkan dengan artikel InfoHukum yang membahasnya.
208 peraturan · terus bertambah
- UU 1/2023BerlakuKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-undang ini adalah KUHP nasional baru yang menggantikan KUHP warisan zaman kolonial Belanda. Isinya dibagi dua buku: Buku Kesatu beris…
- UU 6/2023BerlakuPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUndang-undang ini mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga isinya resmi berlaku sebagai undang-undang. Aturan ini d…
- UU 1/1974BerlakuPerkawinanUndang-undang ini adalah aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia dan berlaku sejak 2 Januari 1974. Aturan perkawinan lama dari masa kol…
- UU 13/2003BerlakuKetenagakerjaanUU ini adalah aturan pokok tentang ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan kerja, upah, kesejahteraan, samp…
- UU 8/1999BerlakuPerlindungan KonsumenUndang-undang ini mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku pada 20 April 2000.
- UU 1/2024BerlakuPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-undang ini adalah perubahan kedua UU ITE. Perubahan dibuat karena beberapa pasal lama dinilai multitafsir dan memicu kontroversi di m…
- PP 24/1997BerlakuPendaftaran TanahPeraturan pemerintah ini mengatur tentang pendaftaran tanah. Aturan ini menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan se…
- UU 7/2021BerlakuHarmonisasi Peraturan PerpajakanUU ini merombak beberapa undang-undang pajak sekaligus, yaitu aturan tata cara pajak, pajak penghasilan, PPN, dan cukai. Isinya antara lain …
- UU 5/1960BerlakuPeraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaUU ini adalah peraturan dasar tentang pokok-pokok agraria, yaitu aturan pokok mengenai pertanahan di Indonesia. Halaman BPK tidak memuat abs…
- UU 36/2008BerlakuPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-undang ini adalah perubahan keempat atas UU Pajak Penghasilan tahun 1983. Berlaku sejak 1 Januari 2009 dan kemudian diubah lagi oleh …
- UU 11/2008Berlaku (dicabut sebagian)Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-undang ini adalah UU ITE yang pertama, mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia seiring perkembangan teknologi inform…
- UU 27/2022BerlakuPelindungan Data PribadiUndang-undang ini melindungi data pribadi setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Isinya mengatur hak pemilik data, kewajiban pi…
- PP 35/2021BerlakuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPP ini adalah aturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan. Isinya mengatur pekerja kontrak (PKWT) dan uang kompensasinya, alih…
- UU 6/1983BerlakuKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanUU ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu aturan dasar tentang cara pajak dipungut di Indonesia. UU ini sudah berkali-k…
- UU 7/1989BerlakuPeradilan AgamaUndang-undang ini mengatur Peradilan Agama dan berlaku sejak 29 Desember 1989. Undang-undang ini menggantikan aturan peradilan agama lama da…
- UU 2/2004BerlakuPenyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUndang-undang ini mengatur cara menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Sengketa harus dirundingkan dulu secara bipartit, lalu …
- UU 3/2006BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-undang ini mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga rincian isi perubahanny…
- UU 8/1981Tidak BerlakuHukum Acara PidanaIni adalah KUHAP lama, yaitu aturan tentang tata cara proses perkara pidana, yang berlaku sejak 31 Desember 1981. Menurut database BPK, UU i…
- UU 20/2025BerlakuKitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUU ini adalah KUHAP baru yang menggantikan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Isinya antara lain memperkuat …
- Inpres 1/1991BerlakuPenyebarluasan Kompilasi Hukum IslamInstruksi Presiden ini memerintahkan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tiga buku: hukum perkawinan, hukum kewarisan, da…
- UU 19/2016Berlaku (dicabut sebagian)Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikUndang-undang ini adalah perubahan pertama UU ITE. Isinya menegaskan bahwa kebebasan memakai teknologi informasi tetap dibatasi undang-undan…
- POJK 22/2023BerlakuPelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganPeraturan OJK ini memperkuat perlindungan bagi konsumen dan masyarakat yang memakai layanan keuangan, seiring makin rumitnya produk keuangan…
- UU 24/2013BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUU ini mengubah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar pencatatan penduduk tertib secara nasional. Perubahannya antara …
- UU 4/2023BerlakuPengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUU ini merombak aturan sektor keuangan secara menyeluruh dengan cara omnibus, yaitu mengubah banyak undang-undang sekaligus, seperti aturan …
- Perppu 2/2022BerlakuCipta KerjaPerpu ini mengatur Cipta Kerja dengan cara omnibus, yaitu mengubah banyak undang-undang sekaligus untuk mempermudah investasi, membantu kope…
- UU 23/2006BerlakuAdministrasi KependudukanUndang-undang ini mengatur cara negara mencatat data penduduk, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dokumen kependudukan, samp…
- UU 40/2007BerlakuPerseroan TerbatasUndang-undang ini mengatur perseroan terbatas (PT), mulai dari pendirian, modal dan saham, RUPS, direksi dan dewan komisaris, sampai pembuba…
- UU 23/2002BerlakuPerlindungan AnakUU ini mengatur perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, agar setiap anak bisa tumbuh optimal tanpa diskriminasi. Isinya men…
- UU 35/2014BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakUU ini mengubah UU Perlindungan Anak tahun 2002 dengan memperberat hukuman penjara dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar ada ef…
- PP 18/2021BerlakuHak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah ini adalah aturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang pertanahan. Isinya menyatukan dan memperbarui aturan tentang hak p…
- PP 9/1975BerlakuPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPeraturan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974). Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi dengan p…
- UU 1/2022BerlakuHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU ini mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cakupannya meliputi pajak dan retribusi daerah, transfer ke…
- UU 50/2009BerlakuPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-undang ini mengubah untuk kedua kalinya UU tentang Peradilan Agama. Isinya menegaskan bahwa urusan administrasi, organisasi, dan keua…
- UU 4/1996BerlakuHak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan TanahUndang-undang ini mengatur Hak Tanggungan, yaitu jaminan utang yang dibebankan pada tanah dan benda yang melekat pada tanah. Hak yang dapat …
- UU 48/2009BerlakuKekuasaan KehakimanUU ini mengatur kekuasaan kehakiman secara menyeluruh dan menggantikan UU No. 4 Tahun 2004. Isinya antara lain asas penyelenggaraan, pengawa…
- UU 30/2004BerlakuJabatan NotarisUU ini mengatur jabatan notaris, yaitu pejabat yang membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Isinya meliputi pengangkatan dan pembe…
- UU 2/2014BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisUndang-undang ini mengubah UU Jabatan Notaris tahun 2004. Alasannya, negara hukum memerlukan alat bukti tertulis yang otentik untuk menjamin…
- UU 12/2022BerlakuTindak Pidana Kekerasan SeksualUU ini mengatur pencegahan kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korbannya. Pemerintah pusat dan daerah wajib beke…
- UU 24/2011BerlakuBadan Penyelenggara Jaminan SosialUndang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum yang menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional. B…
- UU 40/2004BerlakuSistem Jaminan Sosial NasionalUU ini mengatur sistem jaminan sosial nasional, berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuha…
- UU 2/2022BerlakuPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang-undang ini adalah perubahan kedua atas UU tentang Jalan. Ia memperbarui aturan tentang jalan khusus, data dan informasi jalan, peran …
- UU 37/2004Berlaku (dicabut sebagian oleh UU No. 4 Tahun 2023)Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-undang ini mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), termasuk peninjauan kembali atas putusan akhir ke Mah…
- Perma 1/2016BerlakuProsedur Mediasi di PengadilanPerma ini mengatur prosedur mediasi di pengadilan dan mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008. Berlaku sejak 4 Februari 2016. BPK tidak menampilka…
- UU 28/2014BerlakuHak CiptaUndang-undang ini mengatur perlindungan hak cipta. Isinya antara lain masa perlindungan yang lebih panjang, penyelesaian sengketa lewat medi…
- PP 80/2019BerlakuPerdagangan Melalui Sistem ElektronikPeraturan Pemerintah ini mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan i…
- PP 71/2019BerlakuPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikPeraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Aturan ini mencabut PP Nomor 82 Tahun 2012 dengan judul yang sama. H…
- UU 42/1999BerlakuJaminan FidusiaUU ini mengatur jaminan fidusia. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya berdasar judul. Halaman mencatat putusan uji mat…
- PP 37/1998BerlakuPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah ini mengatur jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Halaman BPK tidak memuat abstrak, hanya mencatat bahwa aturan i…
- UU 10/2020BerlakuBea MeteraiUU ini mengatur bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan satu kali per dokumen. Bea ini berlaku untuk dokumen perdata dan dokume…
- UU 1/2026BerlakuPenyesuaian PidanaUndang-undang ini menyesuaikan ketentuan pidana di berbagai undang-undang dan peraturan daerah supaya sejalan dengan Buku Kesatu KUHP. Penye…
- UU 23/2004BerlakuPenghapusan Kekerasan dalam Rumah TanggaUndang-undang ini dibuat karena kekerasan dalam rumah tangga dipandang melanggar hak asasi manusia dan martabat manusia, dan korbannya, yang…
- UU 14/1985BerlakuMahkamah AgungUU ini mengatur Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. UU ini telah diubah dua kali, yaitu deng…
- UU 16/2019BerlakuPerubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-undang ini mengubah UU Perkawinan dengan menaikkan batas minimal usia kawin perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki. Tujuan…
- UU 31/2014Tidak BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanUndang-undang ini mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perubahannya menguatkan kelembagaan dan kewenangan LP…
- UU 13/2006Tidak BerlakuPerlindungan Saksi dan KorbanUndang-undang ini mengatur perlindungan bagi saksi dan korban dalam perkara pidana, karena keterangan mereka adalah alat bukti yang sah dan …
- PP 55/2022BerlakuPenyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak PenghasilanPP ini menyesuaikan sejumlah aturan Pajak Penghasilan, antara lain soal pengenaan PPh bagi warga negara asing, objek pajak dan biaya yang da…
- UU 40/2014BerlakuPerasuransianUU ini mengatur usaha perasuransian. Objek asuransi di Indonesia hanya boleh diasuransikan pada perusahaan asuransi di Indonesia. UU ini jug…
- UU 17/2023BerlakuKesehatanUndang-undang ini mengatur bidang kesehatan secara menyeluruh, mulai dari hak dan kewajiban, upaya dan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan…
- UU 28/2009Tidak BerlakuPajak Daerah dan Retribusi DaerahUU ini memperbarui aturan pajak dan retribusi daerah setelah otonomi daerah. Isinya antara lain memperluas objek pajak dan retribusi serta m…
- UU 22/2009BerlakuLalu Lintas Dan Angkutan JalanUndang-undang ini mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari keselamatan, kecelakaan, sistem informasi, peran masyarakat, sampai pe…
- UU 37/2008BerlakuOmbudsman Republik IndonesiaUndang-undang ini mengatur tentang Ombudsman Republik Indonesia. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul. M…
- UU 18/2003BerlakuAdvokatUndang-undang ini mengatur profesi advokat, mulai dari pengangkatan, sumpah, hak dan kewajiban, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, kode et…
- UU 20/2016BerlakuMerek dan Indikasi GeografisUU ini mengatur merek dan indikasi geografis. UU ini dibentuk karena UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinilai sudah tidak memadai dan di…
- UU 5/1999BerlakuLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatUU ini mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Halaman BPK tidak memuat abstrak. UU ini mulai berlaku 5 Maret 2…
- PP 16/2021BerlakuPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungPeraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal pokok penyelenggaraan bangunan gedung sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja dan UU Bangunan Gedung. A…
- Perpres 96/2018BerlakuPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Presiden ini mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 25 T…
- PP 34/2016BerlakuPajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta PerubahannyaPeraturan ini mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta dari perjanjian pengikatan…
- PMK 168/2023BerlakuPetunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang PribadiPeraturan ini memberi petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi (PPh Pasal 21…
- UU 8/1983BerlakuPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang MewahUU ini mengatur Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berlaku sejak 1 Juli 1984 dan telah be…
- PP 36/2021BerlakuPengupahanPP ini mengatur pengupahan sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Isinya mencakup kebijakan upah, upah berdasarkan waktu dan hasil, struktur da…
- Perma 1/2019BerlakuAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara ElektronikPeraturan Mahkamah Agung ini mengatur administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Halaman BPK tidak memuat abstrak…
- Perma 4/2019BerlakuPerubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaPerma ini mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Mulai berlaku pada 20 Agustus 2019. BPK tidak …
- UU 8/2010BerlakuPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangUndang-undang ini mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Aturannya diselaraskan dengan standar internasional FATF, termasuk m…
- UU 24/2009Berlaku (dicabut sebagian)Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanUndang-undang ini mengatur bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai pemersatu dan simbol kedaulatan negara. Isinya menca…
- UU 1/2011BerlakuPerumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang ini mengatur perumahan dan kawasan permukiman, dengan dasar bahwa rumah layak huni adalah kebutuhan dasar. Negara bertanggung …
- UU 25/2009BerlakuPelayanan PublikUndang-undang ini mengatur pelayanan publik, dengan dasar bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk. Isinya menjelaskan h…
- UU 39/1999BerlakuHak Asasi ManusiaUU ini mengatur hak asasi manusia. Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi peraturan.
- Perma 2/2015BerlakuTata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaPerma ini mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Perma ini telah diubah dengan P…
- UU 32/2009BerlakuPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997. Isinya mencakup perencanaa…
- Perma 7/2022BerlakuPerubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara ElektronikPeraturan ini mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Berlaku sejak 11…
- UU 16/2001BerlakuYayasanUU ini mengatur tentang yayasan dan berlaku sejak 6 Agustus 2001. Telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004. BPK tidak menampilkan abstrak un…
- PP 28/2025BerlakuPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPP ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan menggantikan PP No. 5 Tahun 2021. Isinya meliputi persyaratan dasar, …
- UU 28/2004BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanUU ini mengubah UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya berdasar judul. Halaman m…
- UU 10/1998BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanUU ini mengubah sejumlah pasal UU Perbankan tahun 1992 agar sesuai dengan perkembangan ekonomi, sistem keuangan, dan perjanjian perdagangan …
- UU 30/1999BerlakuArbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaUndang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa bagi pihak yang memiliki perjanjian a…
- PP 5/2021Tidak BerlakuPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Pemerintah ini mengatur perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan pelaksanaannya lewat sistem OSS. Isinya j…
- UU 49/2009BerlakuPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUU ini adalah perubahan kedua atas UU Peradilan Umum. Isinya menempatkan pembinaan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pengawa…
- Perpres 82/2018BerlakuJaminan KesehatanPerpres ini mengatur tentang jaminan kesehatan dan mulai berlaku 18 September 2018. Perpres ini mencabut beberapa Perpres sebelumnya tentang…
- UU 28/2002BerlakuBangunan GedungUndang-undang ini mengatur bangunan gedung. Halaman BPK tidak memuat abstrak, hanya mencatat bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada 16 D…
- UU 2/2017BerlakuJasa KonstruksiUndang-undang ini mengatur jasa konstruksi, termasuk usaha jasa konstruksi, keselamatan dan kesehatan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, p…
- Permendag 31/2023Tidak BerlakuPerizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem ElektronikPeraturan menteri ini mengatur perizinan berusaha, iklan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha yang berdagang lewat sistem elektronik. Ia …
- POJK 10/POJK.05/2022BerlakuLayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiPeraturan OJK ini mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan menggantikan aturan pinjam meminjam uang berbasis tekn…
- UU 30/2014BerlakuAdministrasi PemerintahanUndang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar tata kelola lebih baik dan korupsi dicegah. Isinya…
- UU 17/2006BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananUndang-undang ini mengubah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Halaman BPK tidak memuat abstrak, hanya mencatat bahwa UU ini berlaku …
- PP 45/1990BerlakuPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPeraturan ini mengubah PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Halaman BPK tidak memuat abs…
- UU 21/2000BerlakuSerikat Pekerja/Serikat BuruhUU ini mengatur serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja berhak membentuk serikat yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggu…
- Permendag 71/2019BerlakuPenyelenggaraan WaralabaPeraturan ini mengatur penyelenggaraan waralaba. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Peraturan ini mencabut tiga Permendag sebelumnya, yaitu N…
- PMK 101/PMK.010/2016BerlakuPenyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena PajakPeraturan Menteri Keuangan ini menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Aturan ini mulai berlaku 27 Juni 2016 dan mencabut…
- UU 39/2007BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CukaiUndang-undang ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kemudian UU ini sendiri diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisa…
- UU 7/1992BerlakuPerbankanUndang-undang ini mengatur perbankan dan mencabut sejumlah undang-undang lama tentang bank-bank negara dan pokok-pokok perbankan. UU ini kem…
- UU 6/2011Berlaku (dicabut sebagian dan diubah)KeimigrasianUndang-undang ini mengatur keimigrasian sebagai bagian dari penegakan kedaulatan wilayah Indonesia dan menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1992. I…
- UU 11/2012BerlakuSistem Peradilan Pidana AnakUndang-undang ini mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk diversi, acara peradilan, pidana dan tin…
- UU 11/1995BerlakuCukaiUndang-undang ini mengatur cukai, yaitu pungutan atas barang-barang tertentu yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai. Aturan ini mengganti…
- UU 8/1995BerlakuPasar ModalUndang-undang ini mengatur pasar modal. Aturan ini telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan mencabut UU No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa. …
- UU 12/1994BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan BangunanUndang-undang ini mengubah UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berlaku sejak 1 Januari 1995. Halaman BPK tidak memuat abst…
- UU 3/2011BerlakuTransfer DanaUndang-undang ini mengatur transfer dana agar aman, lancar, dan berkepastian hukum. Prinsip yang dipakai antara lain tidak ada zero hour rul…
- UU 20/2011BerlakuRumah SusunUU ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan rumah susun dan menggantikan UU No. 16 Tahun 1985. Tujuannya menjamin hunian yang layak dan terja…
- UU 25/1992BerlakuPerkoperasianUU ini mengatur perkoperasian di Indonesia dan menggantikan UU No. 12 Tahun 1967. Berlaku sejak 21 Oktober 1992 dan telah beberapa kali diub…
- UU 14/2008BerlakuKeterbukaan Informasi PublikUU ini menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan ciri negara demokratis. Isinya mengat…
- PP 8/2021BerlakuModal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan KecilPP ini mengatur modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Termasuk…
- UU 22/2022BerlakuPemasyarakatanUU ini mengatur sistem pemasyarakatan bagi tahanan, anak, dan warga binaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. UU ini menguatkan rei…
- PP 13/2021BerlakuPenyelenggaraan Rumah SusunPP ini mengatur penyelenggaraan rumah susun sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Isinya mencakup penyediaan rumah susun umum, kepemilikan dan…
- UU 34/1964BerlakuDana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas JalanUU ini mengatur dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi peraturan, sehingga ri…
- Perpres 64/2020BerlakuPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanPerpres ini mengubah aturan jaminan kesehatan sebelumnya, termasuk besaran iuran peserta PBI. Untuk pekerja penerima upah, iuran 5% dari upa…
- Perpol 8/2021BerlakuPenanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan RestoratifPeraturan Kepolisian ini mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi, …
- PP 40/1996Tidak BerlakuHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas TanahPP ini mengatur Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak atas tanah lainnya. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya be…
- UU 20/1947BerlakuPeraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan MaduraUndang-undang ini mengatur peradilan ulangan (banding) di Jawa dan Madura. Halaman BPK tidak memuat abstrak, tanggal berlaku, maupun nomor l…
- UU 31/1999Berlaku (dicabut sebagian)Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-undang ini mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Beberap…
- UU 2/2002BerlakuKepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-undang ini mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencabut UU Nomor 28 Tahun 1997. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Undan…
- Perma 2/2012BerlakuPenyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPeraturan Mahkamah Agung ini mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Halaman BPK tidak memuat abstrak…
- UU 5/2004BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUU ini mengubah UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU ini sendiri kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. BPK tidak menyed…
- UU 20/2001Berlaku (dicabut sebagian)Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU ini mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mulai berlaku 21 November 2001. Menurut BPK, beberapa…
- UU 30/2000BerlakuRahasia DagangUU ini memberi perlindungan hukum bagi rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Isinya mencakup lingkup rahasia dagang, …
- PP 54/2007BerlakuPelaksanaan Pengangkatan AnakPP ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak dan mulai berlaku 3 Oktober 2007. BPK tidak menyediakan abstrak rinci.
- UU 3/2009BerlakuPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-undang ini adalah perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Salah satu pa…
- UU 2/1986BerlakuPeradilan UmumUndang-undang ini mengatur peradilan umum. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Undang-undang ini telah diubah dua kali, yaitu dengan UU Nomor …
- UU 35/2009BerlakuNarkotikaUndang-undang ini mengatur narkotika. Narkotika bermanfaat untuk pengobatan tetapi berbahaya jika disalahgunakan. Undang-undang ini menggant…
- UU 6/2014BerlakuDesaUndang-undang ini mengatur desa, mulai dari kedudukan, kewenangan, pemerintahan, keuangan, pembangunan, sampai badan usaha milik desa. Ada j…
- Permendag 19/2026BerlakuPenyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem ElektronikPeraturan menteri ini mengatur penyelenggaraan usaha perdagangan lewat sistem elektronik, termasuk iklan elektronik, pengutamaan produk dala…
- UU 5/1986BerlakuPeradilan Tata Usaha NegaraUndang-undang ini mengatur peradilan tata usaha negara. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul dan relasi.…
- UU 11/2020Tidak BerlakuCipta KerjaUndang-undang ini disusun untuk mempercepat penciptaan kerja dengan menyelaraskan banyak aturan sektoral dalam satu undang-undang. Cakupanny…
- PP 10/1983BerlakuIzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah ini mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan…
- PP 128/2015BerlakuJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalPeraturan ini menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Aturan ini mencabut…
- PP 50/2012BerlakuPenerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan KerjaPeraturan ini mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi.
- PP 51/2008BerlakuPajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiPeraturan ini mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Aturan ini mencabut PP Nomor 140 Tahun 2000 dan telah …
- PP 24/2016BerlakuPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan ini mengubah PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Halaman BPK tidak memuat abstrak.
- PP 34/2017BerlakuPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau BangunanPeraturan ini mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Aturan ini mencabut PP Nomor 29 Tahun 1996…
- Permenaker 6/2020BerlakuPenyelenggaraan Pemagangan di Dalam NegeriPeraturan menteri ini mengatur penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Aturan ini mencabut Permenaker Nomor 36 Tahun 2016. Halaman BPK t…
- Perpol 6/2023Tidak BerlakuPenerbitan Surat Keterangan Catatan KepolisianPeraturan ini mengatur penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), termasuk tujuan penerbitannya dan prinsip satu SKCK untuk satu…
- Perkap 6/2023BerlakuPenyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan ini mengatur penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri, yang dijalankan oleh seluruh pegawai negeri pada Polri. Tanggal pengun…
- UU 40/2008Berlaku, tetapi dicabut sebagianPenghapusan Diskriminasi Ras dan EtnisUndang-undang ini mengatur penghapusan diskriminasi ras dan etnis, termasuk tindakan yang dianggap diskriminatif dan perlindungan bagi korba…
- Permen ATR/BPN 21/2020BerlakuPenanganan dan Penyelesaian Kasus PertanahanPeraturan menteri ini mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Aturan ini mencabut Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 20…
- PMK 60/PMK.03/2022Tidak BerlakuTata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean melalui PMSEPeraturan ini mengatur tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa tidak berwu…
- PP 86/2013BerlakuTata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan SosialPP ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja dan pihak lain dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Halaman B…
- UU 18/1956BerlakuPersetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding BersamaUU ini menyetujui Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 98 tentang berlakunya dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan ber…
- UU 13/1998BerlakuKesejahteraan Lanjut UsiaUU ini mengatur kesejahteraan lanjut usia. Halaman BPK tidak memuat abstrak. UU ini mencabut UU Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan…
- Perma 3/2022BerlakuMediasi di Pengadilan secara ElektronikPerma ini mengatur mediasi di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi peraturan.
- PP 14/1997BerlakuPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa EfekPP ini mengubah PP Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Halaman BPK …
- PP 94/2021BerlakuDisiplin Pegawai Negeri SipilPP ini mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, batas kewenangan pejabat yang menghukum, d…
- PP 7/2021BerlakuKemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahPP ini mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk inkubasi dan Dana Alokasi…
- Permen ATR/BPN 16/2021BerlakuPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan menteri ini adalah perubahan ketiga atas ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Halaman BPK tidak…
- UU 24/2003BerlakuMahkamah KonstitusiUU ini mengatur Mahkamah Konstitusi, yaitu kedudukan dan susunannya, kewenangannya, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta h…
- UU 80/1957BerlakuPersetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama NilainyaUndang-undang ini menyetujui Konvensi ILO Nomor 100 tentang upah yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang nilainy…
- PP 56/2021BerlakuPengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau MusikPeraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial dalam layanan publik, termasuk lewat L…
- Perpres 59/2024BerlakuPerubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanPeraturan Presiden ini adalah perubahan ketiga atas aturan Jaminan Kesehatan. Perubahan dilakukan agar sesuai dengan hasil evaluasi tata kel…
- Perpres 63/2019BerlakuPenggunaan Bahasa IndonesiaPeraturan Presiden ini mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dan mencabut Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dal…
- UU 18/2017BerlakuPelindungan Pekerja Migran IndonesiaUndang-undang ini mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia pada tiga tahap, yaitu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Isinya mencaku…
- UU 7/2014BerlakuPerdaganganUndang-undang ini mengatur perdagangan secara menyeluruh, dari perdagangan dalam dan luar negeri, perdagangan elektronik, standardisasi, hin…
- Perpres 87/2016Tidak BerlakuSatuan Tugas Sapu Bersih Pungutan LiarPeraturan Presiden ini membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Menurut BPK, statusnya kini tidak berlaku karena dicabut dengan Per…
- Perma 1/2011BerlakuHak Uji MateriilPeraturan Mahkamah Agung ini mengatur Hak Uji Materiil dan mencabut Perma Nomor 1 Tahun 1993, Nomor 1 Tahun 1999, dan Nomor 1 Tahun 2004. Ha…
- UU 21/1999BerlakuPengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)Undang-undang ini mengesahkan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Berlaku sejak 7 Mei 1999. Halaman BPK t…
- UU 7/2011BerlakuMata UangUndang-undang ini mengatur mata uang Rupiah, mulai dari bentuk fisik dan pengelolaannya sampai kewajiban memakainya. Aturan ini juga memuat …
- UU 8/2016BerlakuPenyandang DisabilitasUndang-undang ini mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk kesamaan kesempatan, aksesibilitas,…
- PP 35/2024BerlakuWaralabaPeraturan ini mengatur waralaba, mulai dari kriteria, prospektus penawaran, dan perjanjian waralaba sampai hak dan kewajiban para pihak, pel…
- Perpres 49/2025BerlakuPencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan LiarPeraturan ini mencabut Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Alasannya, keberadaan satuan tugas tersebut…
- UU 33/1964BerlakuDana Pertanggungan Wajib Kecelakaan PenumpangUndang-undang ini mengatur dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Halaman BPK tidak memuat abstrak maupun relasi peraturan.
- PP 51/2023BerlakuPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan ini mengubah PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terutama soal upah minimum. Perubahannya mencakup rumus upah minimum, cara p…
- Perma 5/2019BerlakuPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi KawinPerma ini memuat pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Berlaku sejak 21 November 2019. BPK tidak menampilkan abstr…
- PP 37/2021BerlakuPenyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan PekerjaanPP ini mengatur program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Isinya meliputi kepese…
- UU 20/2008BerlakuUsaha Mikro, Kecil, dan MenengahUU ini bertujuan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, lapangan kerja, d…
- UU 8/1997BerlakuDokumen PerusahaanUU ini mengatur dokumen perusahaan dan berlaku sejak 24 Maret 1997. BPK tidak menampilkan abstrak maupun relasi untuk peraturan ini.
- PP 48/2025BerlakuPenertiban Kawasan dan Tanah TelantarPP ini mengatur penertiban kawasan dan tanah telantar, yaitu yang izin atau konsesinya sengaja tidak dimanfaatkan. Objeknya antara lain kawa…
- UU 41/2004BerlakuWakafUU ini mengatur wakaf dan berlaku sejak 27 Oktober 2004. BPK tidak menampilkan abstrak maupun relasi untuk peraturan ini.
- PP 17/2025BerlakuTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan AnakPP ini mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak, sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2024. Isinya menca…
- PP 6/2025BerlakuPenyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (perubahan atas PP 37/2021)PP ini mengubah beberapa aturan dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Perubahan menyangkut persyaratan kepesert…
- POJK 27/2024BerlakuPenyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset KriptoPeraturan OJK ini mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Isinya mencakup perizinan penyelenggara,…
- UU 33/2014BerlakuJaminan Produk HalalUU ini mengatur jaminan produk halal. Sertifikat halal diajukan ke BPJPH, diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, lalu kehalalannya ditetapk…
- UU 17/2016BerlakuPenetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangUU ini menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, yaitu perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak. Abstrak BPK menyebut nega…
- UU 12/2006BerlakuKewarganegaraan Republik IndonesiaUU ini mengatur siapa yang menjadi warga negara Indonesia, cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan, serta ketent…
- UU 1/2009BerlakuPenerbanganUU ini mengatur penerbangan dan menggantikan UU Nomor 15 Tahun 1992. Penerbangan dipandang sebagai bagian dari sistem transportasi nasional …
- PP 20/2021Tidak BerlakuPenertiban Kawasan dan Tanah TerlantarPP ini mengatur penertiban kawasan dan tanah terlantar, termasuk kewajiban pemegang hak atas tanah, inventarisasi tanah terindikasi telantar…
- PP 42/2006BerlakuPelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang WakafPP ini adalah peraturan pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya berdasa…
- Perma 4/2014BerlakuPedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana AnakPeraturan Mahkamah Agung ini memuat pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Halaman BPK tidak memuat abstrak dan tid…
- UU 22/2002BerlakuGrasiUndang-undang ini mengatur tentang grasi dan mencabut UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Unda…
- UU 14/2002BerlakuPengadilan PajakUndang-undang ini mengatur Pengadilan Pajak dan mencabut UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Halaman BPK tidak…
- POJK 23/2025BerlakuPerubahan atas POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset KriptoPeraturan OJK ini mengubah sejumlah ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Perub…
- UU 16/2011BerlakuBantuan HukumUU ini mengatur bantuan hukum bagi orang miskin, termasuk siapa penerima dan pemberinya, hak dan kewajibannya, cara mengajukan permohonan, p…
- UU 5/2010BerlakuPerubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang GrasiUU ini mengubah UU tentang Grasi. Isinya menekankan agar Presiden mempertimbangkan dengan cermat jenis tindak pidana terpidana, dan memperpa…
- PP 22/2021BerlakuPenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPP ini mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Isinya antara lain persetu…
- Perpres 13/2018BerlakuPenerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan TerorismePerpres ini mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan …
- PP 28/2024BerlakuPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanPP ini adalah aturan pelaksana UU Kesehatan (UU Nomor 17 Tahun 2023). Isinya mengatur upaya kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, fa…
- Perma 1/2014BerlakuPedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di PengadilanPeraturan ini memberi pedoman layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Peraturan ini menca…
- PP 44/2015BerlakuPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan KematianPeraturan ini mengatur penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Halaman BPK tidak memuat abstrak, hanya mencat…
- Perpres 2/2021BerlakuPengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)Peraturan ini mengesahkan konvensi internasional yang menghapus kewajiban legalisasi untuk dokumen publik asing. Tujuannya meningkatkan pela…
- UU 17/2019BerlakuSumber Daya AirUndang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya air yang dikuasai negara. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuha…
- PP 19/2021BerlakuPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumPeraturan ini mengatur cara pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, lewat tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pe…
- Permendagri 3/2024BerlakuPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset DesaPeraturan ini mengubah aturan pengelolaan aset desa (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) supaya sesuai dengan kebijakan pengadaan tanah. Perubah…
- UU 8/2019BerlakuPenyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahUndang-undang ini mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah agar aman, nyaman,…
- Permenaker 6/2016BerlakuTunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanPeraturan ini mengatur tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Halaman BPK tidak memuat abstrak. Peraturan ini …
- UU 9/2018BerlakuPenerimaan Negara Bukan PajakUndang-undang ini mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menggantikan UU 20 Tahun 1997. Isinya mencakup objek dan subjek PNBP, ta…
- Perma 6/2018BerlakuPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya AdministratifPeraturan Mahkamah Agung ini memberi pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh. Halaman B…
- UU 1/1970BerlakuKeselamatan KerjaUndang-undang ini mengatur keselamatan kerja. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul. Menurut catatan BPK,…
- PMK 213/PMK.06/2020BerlakuPetunjuk Pelaksanaan LelangPeraturan Menteri Keuangan ini memuat petunjuk pelaksanaan lelang. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul …
- PMK 199/PMK.010/2019BerlakuKetentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang KirimanPeraturan Menteri Keuangan ini mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Halaman BPK tidak memuat abstrak, …
- UU 10/1995BerlakuKepabeananUndang-undang ini mengatur kepabeanan. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul. Undang-undang ini mulai ber…
- UU 41/2009BerlakuPerlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanUndang-undang ini melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi demi ketahanan dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Isinya…
- UU 14/2025BerlakuPerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan UmrahUndang-undang ini adalah perubahan ketiga atas UU Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019) karena aturan lama dinilai belum mengakomodasi perkemban…
- UU 12/1985BerlakuPajak Bumi dan BangunanUndang-undang ini mengatur pajak bumi dan bangunan. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul. Undang-undang …
Data bersumber dari Peraturan BPK (JDIH). Peraturan perundang-undangan bukan objek hak cipta (Pasal 42 UU 28/2014).
