Undang-UndangBerlaku

UU 7/2011 tentang Mata Uang

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Ringkasan

Undang-undang ini mengatur mata uang Rupiah, mulai dari bentuk fisik dan pengelolaannya sampai kewajiban memakainya. Aturan ini juga memuat ketentuan pidana untuk penyalahgunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah. Sebagian pasalnya telah dicabut oleh KUHP baru dan UU ini diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 7
Tahun: 2011
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 28 Juni 2011
Diundangkan: 28 Juni 2011
Mulai berlaku: 28 Juni 2011
Sumber: LN.2011/No. 64, TLN No. 5223, LL SETNEG: 22 HLM
Bidang: PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN, PEREKONOMIAN

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Diubah oleh 1

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ada di InfoHukum

Dicabut oleh 1

Dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) UU 7/2011) ada di InfoHukum

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

Kripto, NFT, dan Aset Digital: Legalitas, Pengawasan OJK, dan Risiko Penipuan

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.