Hukum Pajak

Pajak orang pribadi, usaha, daerah, dan hak wajib pajak. Panduan teknis lengkap ada di TaxPro.

50 artikel

Bahan edukasi, bukan nasihat hukum atas perkara tertentu dan bukan janji hasil. Periksa aturan terbaru sebelum bertindak.
Untuk panduan pajak yang lebih teknis (tarif, contoh hitungan, pelaporan), lihat TaxPro.co.id.
  1. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak: Permohonan yang Bisa DiajukanWajib pajak yang kesulitan membayar dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Permohonan perlu diajukan sebelum tenggat.
  2. Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi: Kapan dan Apa Saja yang DisiapkanSPT Tahunan orang pribadi umumnya dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Mengetahui dokumen yang dibutuhkan membuat pelaporan lebih mudah.
  3. Bea Meterai Rp10.000: Kapan Dokumen Perlu Ditempel MeteraiTidak semua dokumen memerlukan meterai. Bea meterai Rp10.000 berlaku untuk dokumen tertentu yang memenuhi nilai dan jenis yang ditentukan undang-undang.
  4. BPHTB Saat Jual Beli Tanah: Siapa Membayar dan Berapa BesarnyaPembelian tanah dan bangunan umumnya dikenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembeli biasanya menanggungnya, tetapi kesepakatan bisa ber
  5. Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak: Apa Artinya bagi Wajib PajakDalam kasus tertentu, DJP dapat melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Wajib pajak yang menerima panggilan perlu memahami posisinya sejak awal.
  6. Bunga dari Pinjaman Daring (P2P): Penghasilan yang Perlu Dicatat Pemberi PinjamanPemberi pinjaman melalui platform peer-to-peer lending menerima bunga yang termasuk penghasilan. Pemberi pinjaman perlu mencatat dan melaporkannya.
  7. Bunga Deposito dan Tabungan: Berapa PPh yang Dipotong BankBunga yang diterima dari deposito dan tabungan dipotong pajak oleh bank. Banyak nasabah tidak tahu bahwa bunga tersebut juga perlu dilaporkan dalam SPT.
  8. Cukai Hasil Tembakau: Kewajiban Pelaku Usaha RokokHasil tembakau dikenai cukai yang dipungut saat barang dikeluarkan dari pabrik. Pelaku usaha perlu memahami kewajiban pita cukai dan pelaporannya.
  9. Cukai Minuman Berpemanis: Konsep, Rencana, dan Dampaknya bagi Pelaku UsahaPemerintah telah merencanakan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan. Pelaku usaha minuman perlu memantau perkembangan aturannya.
  10. Denda Terlambat Lapor SPT: Besarannya dan Cara MenghindarinyaTerlambat menyampaikan SPT dikenai sanksi administratif. Angkanya kecil, tetapi tetap menjadi beban yang bisa dihindari dengan perencanaan.
  11. e-Bupot: Bukti Potong Elektronik dan Kewajiban PemotongBukti pemotongan pajak kini dibuat secara elektronik melalui sistem DJP. Pemotong pajak perlu memahami kewajiban pembuatan dan pelaporannya.
  12. Faktur Pajak dan e-Faktur: Kesalahan Umum yang Sering TerjadiBagi PKP, faktur pajak adalah dokumen penting yang menentukan pengkreditan pajak masukan. Kesalahan kecil pada faktur dapat berakibat sengketa.
  13. Freelancer dan Pajak: Kapan Kena PPh dan Apa yang DicatatPenghasilan dari pekerjaan lepas juga termasuk penghasilan yang dikenai pajak. Freelancer perlu memahami bagaimana penghasilan dicatat dan dilaporkan.
  14. Hadiah Undian dan Pajak 25 Persen: Kapan BerlakuHadiah dari undian dikenai PPh final sebesar 25 persen. Pemenang yang menerima hadiah bernilai besar perlu memahami kewajiban ini.
  15. Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan: Yang Perlu Anda KetahuiWajib pajak memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk saat pemeriksaan. Mengetahui hak ini membantu Anda merespons pemeriksaan dengan tepat.
  16. Honor Narasumber dan Pembicara: Pemotongan PPh yang Perlu DipahamiHonor yang dibayarkan kepada narasumber, pembicara, atau pengisi acara termasuk penghasilan yang dipotong pajak. Penyelenggara dan penerima perlu memahami
  17. Keberatan dan Banding Pajak: Jalur Sengketa di Pengadilan PajakKetika wajib pajak tidak sepakat dengan surat ketetapan pajak, tersedia jalur keberatan ke DJP dan banding ke Pengadilan Pajak. Tenggat waktunya perlu dipe
  18. Kreator Konten dan Pajak: Penghasilan dari Platform DigitalPenghasilan dari endorsemen, iklan, dan monetisasi konten termasuk objek pajak. Kreator konten yang belum memahami kewajibannya berisiko menumpuk tunggakan
  19. Pajak Air Tanah: Siapa yang Wajib dan Bagaimana DihitungPengambilan air tanah untuk keperluan usaha dapat dikenai pajak daerah. Pengusaha yang menggunakan sumur bor perlu memahami kewajibannya.
  20. Pajak atas Warisan dan Hibah: Apa yang Perlu Diketahui Ahli WarisMenerima warisan umumnya bukan objek PPh bagi ahli waris. Namun, pengalihan properti melalui hibah atau pembagian tertentu tetap memiliki konsekuensi pajak
  21. Pajak Barang Kiriman dari Luar Negeri: Bea Masuk, PPN, dan Batas BebasBarang belanja dari luar negeri dikenai bea masuk dan pajak impor jika nilainya melebihi batas tertentu. Pembeli perlu tahu kapan barang bebas dan kapan di
  22. Pajak Dividen Saham: Kapan Dipotong dan Bagaimana DilaporkanDividen yang diterima dari saham termasuk penghasilan yang dapat dikenai pajak. Investor perlu memahami siapa yang memotong dan bagaimana mencatatnya di SP
  23. Pajak Hotel dan Restoran (PBJT): Tarif Daerah dan Kewajiban PengusahaLayanan hotel, restoran, dan jasa tertentu dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) oleh pemerintah daerah. Pelaku usaha perlu memungut dan menyetorka
  24. Pajak Jasa Konstruksi: Kewajiban Kontraktor dan Pemberi KerjaPembayaran kepada kontraktor dan penyedia jasa konstruksi mengandung kewajiban pemotongan pajak. Pemberi kerja yang lalai dapat menanggung akibatnya.
  25. Pajak Jual Rumah Pribadi: PPh Final dan Biaya yang DitanggungPenjualan rumah atau tanah yang dimiliki pribadi dikenai PPh final. Penjual perlu menghitung pajaknya sebelum transaksi agar tidak terkejut saat akta dibua
  26. Pajak Jual Saham di Bursa: Tarif Final dan PelaporannyaPenjualan saham di bursa dikenai PPh final atas nilai transaksi. Investor ritel perlu memahami bahwa pajak ini dipotong oleh perantara perdagangan.
  27. Pajak Reklame: Kewajiban Pemasang Iklan Luar RuangPemasangan reklame di ruang publik dikenai pajak daerah. Pelaku usaha yang memasang papan iklan perlu mengurus izin dan membayar pajaknya.
  28. PBB-P2: Siapa Wajib Membayar dan Bagaimana Mengecek TagihannyaPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah. Setiap pemilik atau penguasa tanah dan bangunan perlu mengetahui kewajiban ta
  29. Pengemudi Daring dan Pajak: Penghasilan dari AplikasiPenghasilan dari mengemudi melalui aplikasi termasuk penghasilan yang dikenai pajak. Pengemudi perlu mencatat pendapatannya, termasuk potongan dari platfor
  30. Penghasilan dari Luar Negeri: Kredit Pajak dan Pelaporan SPTWarga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dari luar negeri dapat memperoleh kredit pajak atas pajak yang sudah dibayar di negara lain. Pelaporannya
  31. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PajakDalam kondisi tertentu, sanksi administrasi pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan. Wajib pajak perlu mengetahui syarat dan cara mengajukannya.
  32. PKB dan BBN-KB: Pajak Kendaraan yang Wajib Dipahami PemilikPemilik kendaraan bermotor dikenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun. Saat balik nama, ada juga Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) yang perlu di
  33. PMK 60 Tahun 2022: Pajak Transaksi Lewat Platform DigitalPemerintah mengatur pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penjual dan platform digital perlu memahami kewajiban masing-mas
  34. PNBP Pertanahan: Biaya Resmi Pendaftaran dan Pelayanan TanahPengurusan sertipikat, balik nama, dan layanan pertanahan dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Memahami komponen biaya membantu menghindari pungutan yang
  35. PPh 21 Karyawan dengan Metode TER: Cara Membaca Slip GajiSejak penerapan PMK 168 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 bulanan untuk karyawan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Metode ini membuat potongan lebih s
  36. PPh atas Pesangon dan Uang Pensiun: Apa yang Dikenai PajakPesangon dan uang pensiun termasuk penghasilan yang dapat dikenai PPh. Pekerja yang menerimanya sekaligus perlu memahami bagaimana pajaknya dihitung.
  37. PPh Final UMKM 0,5 Persen: Siapa Berhak dan Bagaimana MenghitungnyaPelaku UMKM yang memenuhi syarat dapat dikenai PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet. Skema ini dibuat agar pajak usaha kecil lebih sederhana.
  38. PPh Pasal 22 Impor: Pungutan saat Barang Masuk ke IndonesiaImportir umumnya dikenai PPh Pasal 22 saat barang diimpor. Pungutan ini dapat menjadi kredit pajak bagi importir yang memiliki kewajiban PPh.
  39. PPh Pasal 23: Pemotongan atas Jasa dan Cara MencatatnyaBila Anda membayar jasa kepada pihak lain, misalnya konsultan atau vendor, Anda bisa menjadi pemotong PPh Pasal 23. Pemahaman ini penting agar tidak salah
  40. PPh Sewa Tanah dan Bangunan 10 Persen: Siapa yang MemungutPenghasilan dari sewa tanah dan bangunan dikenai PPh final 10 persen. Pemilik properti yang menyewakan rumah atau ruko perlu memahami kewajibannya.
  41. PPN 11 Persen dan Batas Pengusaha Kena Pajak (PKP)Tarif PPN berlaku 11 persen sejak penerapan UU HPP. Tidak semua usaha wajib memungut PPN, karena ada batas omzet tertentu yang menentukan kewajiban menjadi
  42. PPN atas Sewa Ruko dan Properti Komersial: Kapan DikenakanSewa properti komersial dapat dikenai PPN jika pemilik sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pemilik dan penyewa perlu memahami siapa yang menanggung dan melaporka
  43. PTKP: Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Cara MenghitungnyaPTKP adalah jumlah penghasilan setahun yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi. Besarannya bergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan.
  44. Restitusi Pajak: Cara Mengajukan Pengembalian Kelebihan BayarJika pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya, wajib pajak berhak meminta restitusi. Prosesnya bisa dilakukan melalui pengajuan dalam SPT atau p
  45. Siapa yang Wajib Punya NPWP? Panduan Singkat untuk Wajib Pajak Orang PribadiNPWP adalah identitas wajib pajak. Tidak semua orang wajib memilikinya setiap saat, tetapi kondisi tertentu membuatnya menjadi kewajiban.
  46. Suami Istri Gabung atau Pisah dalam SPT: Pilihan dan DampaknyaPasangan suami istri dapat melaporkan penghasilan secara gabung atau terpisah. Pilihan ini memengaruhi PTKP dan besar pajak yang terutang.
  47. Tarif PPh Badan 22 Persen: Dasar Perhitungan untuk PerusahaanPenghasilan kena pajak badan usaha dikenai tarif tertentu yang ditetapkan undang-undang. Memahami dasar ini penting untuk perencanaan pajak perusahaan.
  48. THR dan Bonus Karyawan: Bagaimana Pemotongan PPh 21-nyaTunjangan Hari Raya dan bonus termasuk penghasilan karyawan yang dikenai PPh 21. Banyak pekerja heran mengapa potongan di bulan tertentu lebih besar.
  49. Tunjangan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan: Dikenai PPh Pegawai?Fasilitas seperti kendaraan dinas, makan, atau tempat tinggal yang diberikan perusahaan dapat dianggap penghasilan tertentu. Pegawai perlu tahu kapan fasil
  50. Zakat dan Sumbangan Keagamaan sebagai Pengurang PenghasilanZakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pembayar perlu menyimpan bukti setor yang sah.
WhatsApp