Contoh Surat Gugatan ke Pengadilan Pajak dan Cara Mengisinya

Apa itu gugatan ke Pengadilan Pajak dan kapan dipakai

Tidak semua sengketa pajak diselesaikan lewat keberatan dan banding. Bila yang Anda persoalkan adalah cara kantor pajak menagih, misalnya Surat Paksa diterbitkan padahal utang pajak sudah lunas, atau barang yang disita bukan milik Anda, jalurnya adalah gugatan ke Pengadilan Pajak.

Gugatan juga dapat diajukan atas keputusan tertentu yang ditentukan UU KUP, misalnya keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, atau penerbitan ketetapan maupun keputusan keberatan yang tidak sesuai prosedur. Perbedaannya dengan banding: gugatan menyoal prosedur atau tindakan, sedangkan banding menyoal jumlah pajak dalam keputusan keberatan.

Dalam gugatan, Wajib Pajak atau penanggung pajak disebut Penggugat, sedangkan pejabat yang menerbitkan atau melaksanakan objek gugatan disebut Tergugat.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia. Untuk pelaksanaan penagihan, tenggatnya 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Untuk keputusan, 30 hari sejak tanggal diterima keputusan. Satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan dengan satu surat gugatan.
• Gugatan tidak menunda penagihan. Namun Penggugat boleh memohon agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ditunda sampai ada putusan. Permohonan itu dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus lebih dahulu, bila ada keadaan yang sangat mendesak.
• UU KUP, Pasal 23. Menyebut hal-hal yang dapat digugat, antara lain pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
• UU 19/1997 jo. UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Mengatur urutan penagihan: Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, lalu lelang. Cacat pada urutan inilah yang sering menjadi alasan gugatan.
• Putusan MK 26/PUU-XXI/2023. Pembinaan Pengadilan Pajak beralih ke Mahkamah Agung, sehingga sistem pengajuan elektronik dapat berubah.

Isi penting yang wajib ada

• Identitas Penggugat dan kedudukannya: Wajib Pajak atau penanggung pajak.
• Identitas kuasa hukum beserta nomor izin, bila diwakili.
• Identitas Tergugat: pejabat yang menerbitkan atau melaksanakan objek gugatan.
• Objek gugatan: jenis, nomor, tanggal, serta tanggal pelaksanaan atau tanggal diterima.
• Uraian syarat formal: kewenangan Pengadilan Pajak, tenggat, satu objek untuk satu gugatan.
• Duduk perkara: ketetapan dasar penagihan, status pembayaran atau keberatan, dan tindakan penagihan yang dilakukan.
• Alasan gugatan yang konkret dan bukti.
• Permohonan penundaan tindak lanjut penagihan bila mendesak, dan permohonan pokok.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Kenali objeknya. Apakah yang Anda persoalkan Surat Paksa, penyitaan, pengumuman lelang, atau keputusan? Masing-masing satu gugatan.
2. Tetapkan tanggal awal tenggat. Untuk Surat Paksa, lihat tanggal pemberitahuannya oleh jurusita pajak. Untuk penyitaan, tanggal berita acara penyitaan. Untuk keputusan, tanggal diterimanya.
3. Isi identitas para pihak. Tulis Tergugat sesuai pejabat yang menerbitkan objek, misalnya Kepala KPP tempat Anda terdaftar.
4. Uraikan duduk perkara secara kronologis. Mulai dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan, lalu upaya Anda (pelunasan, keberatan, banding), lalu tindakan penagihan.
5. Pilih alasan yang sesuai. Template menyediakan pilihan: tidak ada Surat Teguran, utang sudah lunas atau tertangguh, pemberitahuan cacat, barang dikecualikan atau bukan milik Penggugat. Hapus yang tidak relevan.
6. Tulis permohonan penundaan bila perlu. Jelaskan tanggal lelang dan kerugian nyata bila lelang dilaksanakan sebelum ada putusan.
7. Rumuskan petitum. Mintalah agar objek gugatan dinyatakan tidak sah dan batal, serta permohonan lain yang sejalan, misalnya pengangkatan sita.
8. Lampirkan bukti dan ajukan. Simpan bukti pengajuan, lalu pantau surat tanggapan dari Tergugat.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menggugat padahal seharusnya keberatan. Bila yang Anda persoalkan jumlah pajak dalam ketetapan, jalurnya keberatan lalu banding, bukan gugatan.
• Terlambat karena salah menghitung. Tenggat 14 hari sangat pendek. Menunggu "sampai lelang diumumkan" bisa membuat gugatan atas Surat Paksa terlambat.
• Menggabungkan beberapa tindakan. Surat Paksa dan penyitaan sebaiknya dinilai terpisah; masing-masing dapat memerlukan gugatan sendiri.
• Mengira gugatan otomatis menghentikan lelang. Tidak. Penundaan harus dimohonkan dan dikabulkan.
• Alasan tanpa bukti. Dalil "tidak pernah menerima Surat Teguran" perlu didukung, misalnya dengan menunjukkan tidak adanya bukti penyampaian.

Contoh singkat

Kerangka ringkas berikut hanya ilustrasi. Template lengkap memuat pilihan alasan, permohonan penundaan, dan daftar lampiran.

• Perihal: Gugatan atas Pelaksanaan Surat Paksa Nomor [....]
• Kepada Yth. Ketua Pengadilan Pajak
• Penggugat: [nama], NPWP [....]; Tergugat: Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP [....]
• Objek: Surat Paksa Nomor [....], diberitahukan tanggal [....]
• Alasan: utang pajak telah dilunasi tanggal [....] dengan NTPN [....]
• Permohonan penundaan: lelang dijadwalkan [....]; mohon ditunda sampai putusan
• Petitum: menyatakan pelaksanaan Surat Paksa tidak sah dan batal
• [Kota, tanggal] — Penggugat/Kuasa Hukum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya gugatan dan banding di Pengadilan Pajak?

Banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan dan menyoal jumlah pajak. Gugatan diajukan atas pelaksanaan penagihan atau keputusan tertentu dan umumnya menyoal prosedur atau tindakan pejabat.

Bisakah lelang dihentikan dengan gugatan?

Gugatan tidak otomatis menghentikan lelang. Anda dapat memohon penundaan tindak lanjut penagihan, dan permohonan itu dapat dikabulkan bila ada keadaan sangat mendesak yang membuat kepentingan Anda sangat dirugikan.

Siapa yang dapat mengajukan gugatan?

Penggugat sendiri, ahli warisnya, pengurus, atau kuasa hukumnya. Pihak ketiga yang barangnya ikut disita juga perlu memperhatikan jalur perlawanan yang tersedia menurut UU PPSP.

Bagaimana bila tenggat terlewat karena keadaan di luar kendali?

UU Pengadilan Pajak memberi pengecualian untuk keadaan di luar kekuasaan Penggugat, dengan perpanjangan waktu terbatas setelah keadaan itu berakhir. Siapkan bukti yang kuat.

Dasar hukum

• UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak
• UU 6/1983 tentang KUP sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6/2023
• UU 19/1997 jo. UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
• Putusan MK 26/PUU-XXI/2023

Dalam kategori yang sama

• Contoh Surat Kuasa Khusus Sengketa Pajak dan Cara Mengisinya
• Contoh Surat Banding ke Pengadilan Pajak dan Cara Mengisinya
• Contoh Surat Kuasa Khusus Sengketa Pajak dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.