UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ringkasan

Undang-undang ini adalah KUHP nasional baru yang menggantikan KUHP warisan zaman kolonial Belanda. Isinya dibagi dua buku: Buku Kesatu berisi aturan umum yang juga menjadi pedoman bagi undang-undang dan peraturan daerah lain, sedangkan Buku Kedua memuat tindak pidananya. KUHP ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 1
Tahun: 2023
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 2 Januari 2023
Diundangkan: 2 Januari 2023
Mulai berlaku: 2 Januari 2026
Sumber: LN.2023/No.1, TLN No.6842
Bidang: HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - TINDAK PIDANA

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Diubah oleh 1

UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ada di InfoHukum

Mencabut 35

Tampilkan 35 peraturan

Mencabut UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Mencabut UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Mencabut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Mencabut PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
Mencabut PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mencabut UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mencabut UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mencabut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Mencabut sebagian UU No. 5 Tahun 2018 (perubahan UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme): Pasal 6 dan 7 UU 15/2003
Mencabut sebagian UU No. 19 Tahun 2016 (perubahan UU ITE): Pasal 27 ayat (1) dan (3), 28 ayat (2), 30, 31 ayat (1)-(2), 36, 45 ayat (1) dan (3), 45A ayat (2), 46, 47, 51 ayat (2) UU 11/2008 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 17 Tahun 2016 (Penetapan Perppu 1/2016, perubahan kedua UU Perlindungan Anak): Pasal 81 ayat (1) dan 82 UU 23/2002 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan UU Perlindungan Anak): Pasal 81 ayat (1) dan 82 UU 23/2002 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 31 Tahun 2014 (perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban): Pasal 37, 38, 39, dan 41 UU 13/2006 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme): Pasal 4
Mencabut sebagian UU No. 18 Tahun 2012 (Pangan): Pasal 136
Mencabut sebagian UU No. 7 Tahun 2011 (Mata Uang): Pasal 36 ayat (1)-(4) ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 6 Tahun 2011 (Keimigrasian): Pasal 120 ayat (1) dan 126 huruf e ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 8 Tahun 2010 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang): Pasal 2 ayat (1), 3, 4, dan 5 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 36 Tahun 2009 (Kesehatan): Pasal 192, 194, dan 195 sebagaimana diubah UU 11/2020
Mencabut sebagian UU No. 35 Tahun 2009 (Narkotika): Pasal 111 sampai 126 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 24 Tahun 2009 (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan): Pasal 66 sampai 71 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi): Pasal 29
Mencabut sebagian UU No. 40 Tahun 2008 (Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis): Pasal 15 dan 17 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 11 Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik): pasal yang sama dengan UU 19/2016 di atas ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 21 Tahun 2007 (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang): Pasal 2
Mencabut sebagian UU No. 13 Tahun 2006 (Perlindungan Saksi dan Korban): Pasal 37, 38, 39, dan 41 sebagaimana diubah UU 31/2014 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional): Pasal 69
Mencabut sebagian UU No. 15 Tahun 2003 (Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU): Pasal 6 dan 7 sebagaimana diubah UU 5/2018
Mencabut sebagian UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak): Pasal 81 ayat (1) dan 82 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 20 Tahun 2001 (perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi): Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 11, dan 13 UU 31/1999 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UU No. 26 Tahun 2000 (Pengadilan Hak Asasi Manusia): Pasal 8, 9, dan 36 sampai 40
Mencabut sebagian UU No. 31 Tahun 1999 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi): Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 11, dan 13 sebagaimana diubah UU 20/2001 ada di InfoHukum
Mencabut sebagian UUDrt No. 12 Tahun 1951 (perubahan Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948): Pasal 1 dan 2
Mencabut sebagian UUDrt No. 1 Tahun 1951 (Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil): Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c
Mencabut sebagian Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: Pasal 4

Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 2

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 67

Tampilkan 57 artikel lainnya