KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
Sejak 2 Januari 2026, KUHP nasional berlaku menggantikan KUHP lama untuk banyak perbuatan pidana. Berikut dasarnya, dan cara membacanya dengan tepat.
Dasar pemberlakuannya
KUHP nasional ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini diundangkan pada 2 Januari 2023, dan Pasal 624 menyatakan bahwa ia berlaku efektif setelah tiga tahun sejak diundangkan, yaitu 2 Januari 2026.
Apa artinya bagi masyarakat
Perbuatan yang diatur dalam KUHP baru akan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, berlaku asas yang mengatur perubahan undang-undang pidana, dan biasanya ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa yang dipakai.
Bukan berarti semua berubah sekaligus
Pemberlakuan KUHP baru tidak otomatis mengubah semua tata cara peradilan pidana. Hukum acara pidana juga memiliki aturan sendiri, dan karena itu pembaca perlu mengecek ketentuan acara yang berlaku pada tanggal perkara ditangani.
Contoh membaca ketentuan
Contoh: Seseorang dilaporkan atas perbuatan yang terjadi pada akhir 2025. Penyidik akan memeriksa ketentuan yang berlaku saat perbuatan itu terjadi. Jika ada perubahan yang lebih menguntungkan, asas tersebut bisa dipertimbangkan. Karena itu, tanggal perbuatan menjadi hal pertama yang perlu dicatat.
Langkah praktis bagi pembaca
Catat tanggal kejadian, simpan bukti, dan jika Anda sedang berhadapan dengan proses pidana, minta penjelasan tertulis dari penyidik atau penasihat hukum tentang ketentuan yang dipakai.
Mengapa ada masa tiga tahun
Masa tiga tahun memberi waktu bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memahami isi undang-undang baru. Selama masa itu, sosialisasi dan penyesuaian peraturan turunan dilakukan. Karena itu, pemberlakuan 2026 bukan keputusan yang mendadak, melainkan hasil dari proses persiapan yang panjang.
Membedakan KUHP lama dan KUHP baru
KUHP lama adalah warisan Belanda yang sudah berlaku puluhan tahun. KUHP baru memuat rumusan tindak pidana yang diperbarui dan beberapa ketentuan yang baru, termasuk pedoman pemidanaan dan pilihan sanksi selain pidana penjara. Pembaca perlu membandingkan rumusan pasal sebelum menarik kesimpulan, karena tidak semua perbuatan diatur dengan cara yang sama.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah semua kasus lama harus diulang? Tidak otomatis. Penanganan perkara yang sudah berjalan mengikuti ketentuan peralihan dan asas yang berlaku. Apakah saya harus membaca seluruh KUHP baru? Cukup pasal yang relevan dengan persoalan Anda, lalu konsultasikan dengan penasihat hukum jika ada keraguan.
Asas legalitas tetap menjadi dasar
Prinsip dasar hukum pidana, yaitu tidak ada perbuatan dipidana kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, tetap menjadi fondasi KUHP baru. Prinsip ini melindungi warga dari pemidanaan atas perbuatan yang belum diatur. Karena itu, pertanyaan pertama dalam setiap perkara pidana adalah apakah perbuatan tersebut memang diatur dan kapan ketentuannya berlaku.
Pidana penjara bukan satu-satunya pilihan
KUHP baru memperkenalkan berbagai jenis sanksi, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial pada keadaan tertentu. Jenis sanksi yang dijatuhkan tetap bergantung pada pertimbangan hakim, sifat perbuatan, dan ketentuan pasal yang relevan. Pembaca tidak perlu menghafal seluruh jenis sanksi, cukup memahami bahwa pilihannya kini lebih beragam.
Yang perlu dibawa ke penasihat hukum
Jika Anda terlibat dalam proses pidana, siapkan kronologi tertulis, daftar saksi, bukti yang dimiliki, dan dokumen yang sudah diterima dari penyidik. Dengan bahan ini, penasihat hukum dapat memastikan ketentuan mana yang berlaku pada perbuatan Anda. Artikel ini bersifat umum dan tidak menggantikan konsultasi langsung.
Kapan sebaiknya membaca teks resmi
Setiap kali menemukan rujukan pasal dari media atau media sosial, sebaiknya cek teks resmi undang-undang lebih dulu. Teks resmi dapat diakses melalui peraturan.go.id atau JDIH. Ringkasan di media sering memadatkan ketentuan dan bisa menghilangkan syarat penting, sehingga kesimpulan yang diambil dari ringkasan saja berisiko keliru.
Ringkasan untuk pembaca awam
Intinya, KUHP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026, tetapi dampaknya pada suatu perkara bergantung pada tanggal perbuatan, ketentuan peralihan, dan jenis perkaranya. Jangan menyimpulkan sendiri bahwa perkara lama otomatis tidak berlaku atau otomatis berlaku. Telusuri ketentuan yang relevan dan minta penjelasan dari penasihat hukum jika menghadapi persoalan konkret.
Dasar hukum
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan peralihan dan asas perubahan perundang-undangan pidana.
Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi di peraturan.go.id atau JDIH sebelum mengambil keputusan.