Lamaran atau Pertunangan Batal: Nasib Seserahan dan Hadiah

Apa itu lamaran dan pertunangan dalam hukum

Lamaran adalah permintaan resmi dari satu pihak (biasanya keluarga calon mempelai pria) kepada keluarga calon mempelai wanita agar mereka dapat menikah. Pertunangan adalah masa sesudah lamaran diterima sampai hari akad atau pernikahan. Pada masa ini, kedua pihak biasanya bertukar cincin, seserahan, atau hadiah, dan memesan keperluan acara.

Hukum Indonesia tidak mengatur pertunangan secara panjang. Tidak ada "akta pertunangan" yang diakui negara. Yang diakui negara adalah perkawinan yang dicatat. Karena itu, pertunangan lebih dekat ke ranah adat, agama, dan kebiasaan, sedangkan akibat hukumnya dinilai lewat aturan umum perdata.

Istilah penting yang sering muncul:

• Seserahan atau hantaran: barang yang diberikan satu pihak kepada pihak lain menjelang pernikahan, misalnya pakaian, perhiasan, atau perlengkapan.
• Mahar atau mas kawin: pemberian calon suami kepada calon istri yang menjadi bagian dari akad nikah menurut hukum Islam. Mahar baru benar-benar menjadi urusan hukum ketika akad dilaksanakan.
• Wanprestasi: ingkar janji dalam suatu perjanjian yang sah.
• Perbuatan melawan hukum (PMH): perbuatan yang melanggar hukum atau kepatutan dan merugikan orang lain, sehingga pelakunya dapat diminta mengganti kerugian.

Apakah janji menikah dapat dituntut

Jawaban pendeknya: tidak dapat dipaksa, tetapi kerugian nyata kadang dapat dipersoalkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 58 menyatakan bahwa janji kawin tidak memberi hak untuk menuntut di depan hakim agar perkawinan dilangsungkan. Ketentuan itu juga menolak tuntutan ganti rugi yang semata-mata bersandar pada janji kawin. Ada pengecualian untuk keadaan tertentu, misalnya bila sudah ada pemberitahuan dan pengumuman kawin yang menimbulkan kerugian nyata. Karena aturan ini berasal dari zaman lama dan sering ditafsirkan berbeda, periksa teks resmi dan putusan terbaru sebelum menggantungkan diri padanya.

Prinsip dasarnya masuk akal. Perkawinan menyangkut kehendak bebas dua orang. Hakim tidak dapat memerintahkan seseorang menikah. Kehendak yang dipaksakan justru bertentangan dengan syarat perkawinan, yaitu persetujuan kedua calon mempelai.

Meskipun begitu, pihak yang dirugikan tidak otomatis kehilangan semua hak. Putusan pengadilan perdata pernah menilai pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan pihak lain. Putusan semacam itu tidak seragam dan sangat bergantung pada fakta, sehingga tidak boleh dianggap pasti. Dasar umum gugatan semacam itu adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan orang yang karena kesalahannya merugikan orang lain untuk mengganti kerugian itu.

Kapan pembatalan dianggap bermasalah secara hukum

Membatalkan pertunangan sendiri bukan pelanggaran hukum. Orang boleh berubah pikiran. Masalah hukum muncul pada cara dan akibatnya. Beberapa keadaan yang biasanya dipertimbangkan:

• Pembatalan dilakukan mendadak, setelah pihak lain mengeluarkan biaya besar atas permintaan atau sepengetahuan pihak yang membatalkan.
• Ada janji yang jelas, misalnya kedua keluarga menyepakati pembagian biaya acara secara tertulis.
• Pihak yang membatalkan menyembunyikan fakta penting, misalnya sudah terikat perkawinan lain.
• Ada unsur tipu muslihat sejak awal untuk mendapatkan uang atau barang. Pada keadaan ini dapat timbul persoalan pidana penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026) penipuan diatur dalam Pasal 492.

Pembuktian niat buruk sejak awal sangat sulit. Perubahan pikiran yang jujur tidak sama dengan penipuan. Karena itu, jangan buru-buru memakai jalur pidana hanya karena pertunangan batal.

Nasib seserahan, hadiah, dan cincin

Ini inti pertanyaan banyak orang. Tidak ada satu aturan tunggal, sehingga hasilnya bergantung pada sifat pemberian.

Dalil yang sering dipakai adalah bahwa pemberian itu dimaksudkan demi perkawinan. Jika perkawinan tidak terjadi, dasar pemberian hilang. Pihak pemberi dapat meminta barang kembali karena pihak penerima tidak boleh memperoleh keuntungan tanpa dasar yang sah.

Di sisi lain, ada ketentuan bahwa penghibahan (hibah) adalah pemberian yang tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal tertentu (lihat Pasal 1666 KUHPerdata dan artikel hibah yang dapat ditarik kembali). Pihak penerima kadang berargumen seserahan adalah hibah. Pihak pemberi menjawab bahwa seserahan bukan hibah murni karena bersyarat perkawinan. Perdebatan inilah yang membuat hasilnya tidak pasti.

Adat setempat juga berpengaruh. Di sebagian daerah ada kebiasaan: jika pihak pria yang membatalkan, seserahan tidak dikembalikan; jika pihak wanita yang membatalkan, seserahan dikembalikan, kadang berlipat. Kebiasaan ini bukan hukum negara yang mengikat, tetapi dapat menjadi dasar kesepakatan damai.

Biaya acara: siapa menanggung

Biaya acara yang sudah terpakai, misalnya uang muka gedung, katering, undangan, atau busana, adalah bagian paling sengit. Cara berpikir yang adil dan sering dipakai dalam penyelesaian:

1. Pisahkan biaya yang masih dapat dipulihkan (uang muka yang bisa dikembalikan vendor) dari biaya yang hangus.
2. Lihat siapa yang meminta pengeluaran itu dan siapa yang menikmatinya.
3. Lihat apakah ada kesepakatan tertulis tentang pembagian biaya.
4. Nilai kesalahan: siapa yang membatalkan, dan apa alasannya.
5. Bagi kerugian secara patut, bukan semuanya dibebankan ke satu pihak.

Hakim menilai ganti rugi dari bukti. Kerugian yang tidak dapat dibuktikan, misalnya "malu" atau "nama baik tercemar" tanpa uraian, sulit dikabulkan dalam jumlah besar. Kerugian moril (batin) kadang diakui, tetapi hasilnya berbeda-beda antarperkara.

Langkah praktis bila pertunangan batal

1. Tenangkan keadaan. Hindari menyebarkan cerita di media sosial. Unggahan bisa menimbulkan masalah baru berupa pencemaran nama baik.
2. Buat daftar pemberian. Catat tanggal, jenis barang, nilai, dan siapa yang menyerahkan.
3. Buat daftar biaya. Lampirkan kuitansi, bukti transfer, dan kontrak dengan vendor.
4. Kumpulkan bukti komunikasi. Pesan singkat, rekaman undangan, dan foto penyerahan seserahan dapat menunjukkan maksud pemberian.
5. Ajak bicara secara kekeluargaan. Libatkan orang tua atau tokoh yang dihormati. Buat kesepakatan tertulis, ditandatangani kedua pihak dan saksi.
6. Kirim somasi tertulis bila pembicaraan buntu. Somasi adalah teguran resmi yang memberi tenggat wajar untuk memenuhi tuntutan.
7. Tempuh mediasi atau gugatan perdata bila somasi diabaikan. Dalam gugatan, hakim akan mewajibkan mediasi terlebih dahulu.

Contoh: Nona M dan Tuan D bertunangan. Keluarga Tuan D menyerahkan cincin dan seserahan senilai belasan juta rupiah. Tiga bulan sebelum akad, Nona M membatalkan karena merasa tidak cocok. Keluarga Tuan D telah membayar uang muka gedung. Kedua keluarga bertemu, mencatat seserahan satu per satu, dan sepakat Nona M mengembalikan cincin serta seserahan yang masih utuh. Uang muka gedung yang tidak bisa kembali ditanggung bersama sesuai kesepakatan tertulis. Dengan begitu mereka tidak perlu ke pengadilan.

Pertunangan batal karena hamil, penipuan identitas, atau poligami tersembunyi

Beberapa keadaan lebih serius daripada sekadar "tidak cocok".

Calon pasangan ternyata sudah menikah. Ini alasan sah untuk membatalkan. Perkawinan baru pada orang yang masih terikat perkawinan hanya mungkin lewat izin poligami dari pengadilan. Menyembunyikan status ini dapat membuat pihak lain berhak menuntut ganti rugi dan, dalam kasus tertentu, melaporkan pidana. Bacalah juga pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Identitas dipalsukan. Jika data diri, status pekerjaan, atau status perkawinan dipalsukan untuk mendapatkan uang atau hadiah, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan jalur perdata dan pidana. Kumpulkan bukti pemalsuan.

Calon pasangan hamil. Kehamilan tidak mengubah prinsip bahwa janji kawin tidak dapat dipaksakan. Namun, anak tetap memiliki hak. Orang tua biologis tetap bertanggung jawab atas anak. Hak anak yang lahir di luar perkawinan dibahas pada hak anak luar kawin.

Peran hukum adat dan agama

Banyak keluarga menyelesaikan pertunangan batal lewat musyawarah adat atau tokoh agama. Cara ini sah dan sering paling efektif karena menjaga hubungan kekerabatan. Hasil musyawarah sebaiknya ditulis, ditandatangani, dan diberi tanggal. Surat itu dapat berfungsi sebagai perjanjian perdamaian bila kelak diperlukan.

Dari sisi agama Islam, pertunangan (khitbah) dipahami sebagai janji untuk menikah yang tidak mengikat. Pihak yang berubah pikiran sebaiknya menyampaikan dengan baik. Soal pengembalian hadiah, tokoh agama biasanya menganjurkan kerelaan dan musyawarah. Pandangan ini bersifat anjuran, bukan keputusan pengadilan.

Bukti yang menentukan dalam sengketa pertunangan

Sengketa pertunangan hampir selalu bergantung pada bukti kecil yang tersebar. Karena tidak ada akta resmi, hakim atau mediator mengandalkan rangkaian bukti untuk menilai maksud pemberian dan besar kerugian.

Bukti yang berguna antara lain:

• Foto dan video penyerahan seserahan, termasuk saksi yang hadir.
• Pesan singkat yang memuat kata "untuk pernikahan", "persiapan nikah", atau rencana tanggal akad.
• Kuitansi dan bukti transfer ke vendor, disertai nama pemesan.
• Kontrak atau konfirmasi pemesanan gedung, katering, rias, dan busana.
• Surat atau pesan pembatalan dari salah satu pihak yang menyebut alasannya.
• Daftar seserahan yang ditandatangani kedua keluarga.

Bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, misalnya membuka akun orang lain tanpa izin, dapat bermasalah dan sebaiknya dihindari. Gunakan hanya percakapan yang Anda terima sendiri.

Isi somasi yang baik

Somasi bukan ancaman, melainkan teguran tertulis yang rapi. Somasi yang baik memuat identitas kedua pihak, ringkasan kejadian dengan tanggal, daftar barang atau biaya yang dipersoalkan, permintaan yang jelas (misalnya mengembalikan barang tertentu dalam tujuh hari), dan akibatnya jika tidak dipenuhi, yaitu menempuh jalur hukum. Kirim lewat cara yang meninggalkan bukti, misalnya pos tercatat atau aplikasi dengan tanda terkirim, dan simpan salinannya. Hindari kata kasar. Bahasa yang tenang membuat pihak lain lebih mudah merespons dan membuat Anda terlihat wajar bila perkara sampai ke pengadilan.

Pencemaran nama baik dan unggahan di media sosial

Pertunangan yang batal sering diikuti unggahan marah di media sosial. Menyebut nama, memasang foto, atau menuduh pihak lain sebagai penipu tanpa bukti dapat dipersoalkan sebagai pencemaran nama baik. Selain itu, menyebarkan data pribadi pihak lain juga berisiko. Jika ada unggahan yang merugikan Anda, simpan tangkapan layar lengkap dengan tanggal dan tautan, lalu konsultasikan langkah berikutnya. Menjawab dengan unggahan balasan hampir selalu memperkeruh keadaan dan merugikan posisi Anda sendiri.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap pertunangan seperti kontrak yang bisa ditegakkan dengan denda otomatis.
• Menyerahkan uang besar tanpa catatan atau kuitansi.
• Membatalkan secara lisan tanpa meninggalkan bukti, lalu berselisih soal alasan.
• Menyebarkan masalah pribadi di media sosial.
• Langsung melapor polisi atas "penipuan" padahal tidak ada bukti niat buruk sejak awal.
• Menuntut jumlah yang jauh lebih besar dari kerugian nyata.
• Mencampuradukkan hadiah pribadi dengan seserahan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pihak yang membatalkan lamaran wajib mengembalikan cincin? Tidak ada aturan tunggal. Cincin lamaran umumnya dinilai sebagai pemberian untuk perkawinan, sehingga banyak penyelesaian mengarah pada pengembalian, terutama bila pembatalan bukan datang dari pemberi. Kesepakatan dan adat setempat juga berperan.

Bisakah saya menggugat karena pertunangan dibatalkan sepihak? Menggugat agar perkawinan berlangsung tidak mungkin. Gugatan ganti rugi atas kerugian nyata dapat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum, tetapi keberhasilannya tidak pasti dan bergantung pada bukti kerugian serta kesalahan.

Apakah pembatalan pertunangan bisa dipidana? Pembatalan semata tidak dipidana. Pidana baru dipertimbangkan bila ada unsur tipu muslihat, pemalsuan, atau pelanggaran lain sejak awal, dan itu harus dibuktikan.

Ringkasan

Pertunangan tidak melahirkan kewajiban menikah, dan pengadilan tidak dapat memaksa perkawinan. Seserahan dan cincin umumnya dipandang sebagai pemberian demi perkawinan sehingga dapat diminta kembali bila perkawinan batal, sedangkan hadiah pribadi biasanya tetap milik penerima. Biaya acara dibagi secara patut berdasarkan bukti dan kesalahan. Catat semua pemberian, utamakan musyawarah tertulis, kirim somasi bila perlu, dan jangan menyebarkan masalah ke publik. Konsultasikan dengan advokat bila nilainya besar.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 58 (janji kawin), Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum), Pasal 1666 (penghibahan).
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku 2 Januari 2026): Pasal 492 (penipuan).

Baca juga

• Hibah yang Dapat Ditarik Kembali: Aturan KUH Perdata dan KHI
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Hak Anak Luar Kawin: Status Hukum dan Hubungan dengan Ayah
• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.