Percobaan, Penyertaan, dan Pembantuan Pidana: Siapa Bertanggung Jawab Apa

Mengapa peran seseorang menentukan pidananya

Bayangkan sebuah pencurian toko yang melibatkan empat orang. A masuk dan mengambil barang. B menunggu di motor dan siap membawa kabur. C yang merencanakan dan menjanjikan bayaran. D hanya meminjamkan kunci pas yang dipakai membuka pintu, tanpa ikut ke lokasi. Apakah keempatnya bertanggung jawab sama?

Hukum pidana tidak menjawab dengan satu rumus. Ia menanyakan peran, niat, dan sumbangan setiap orang terhadap perbuatan itu. Jawabannya menentukan apakah seseorang dianggap pelaku, turut serta, penganjur, atau pembantu, dan berapa besar ancaman pidananya. Pembahasan ini juga mencakup percobaan dan persiapan, yaitu perbuatan yang belum selesai.

KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur hal ini dalam Pasal 15 sampai Pasal 22. KUHP lama mengaturnya dalam Pasal 53, 55, 56, dan 57. Konsepnya serupa, tetapi ada perbedaan rumusan yang akan kita bahas.

Siapa yang disebut pelaku

KUHP baru Pasal 20 menyatakan seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

• melakukan sendiri tindak pidana;
• melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
• turut serta melakukan tindak pidana; atau
• menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Dalam bahasa sehari-hari:

1. Pelaku langsung adalah orang yang mengerjakan sendiri perbuatan terlarang.
2. Penyuruh menggunakan orang lain sebagai alat, misalnya menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (seperti anak sangat kecil atau orang yang tidak memahami perbuatannya). Penyuruh dihukum sebagai pelaku, sedangkan "alatnya" tidak.
3. Turut serta berarti bekerja sama secara sadar dengan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana, dengan pembagian peran. Tidak harus semua melakukan perbuatan yang sama.
4. Penganjur (menggerakkan) adalah orang yang menimbulkan niat orang lain untuk berbuat, dengan cara yang disebutkan dalam pasal. Menariknya, KUHP baru memasukkan penganjur dalam kelompok pelaku.

KUHP lama Pasal 55 juga menggolongkan pelaku, penyuruh, turut serta, dan penganjur sebagai orang yang dipidana sebagai pelaku. Jadi pada kelompok ini ancamannya pada dasarnya sama dengan ancaman tindak pidana yang bersangkutan.

Turut serta: tidak harus ikut turun tangan

Turut serta sering disalahpahami. Orang mengira hanya yang memegang senjata atau mengambil barang yang bisa dipidana. Padahal dua orang yang bersama-sama merencanakan dan membagi tugas, misalnya satu mengintai dan satu mengeksekusi, bisa sama-sama dianggap pelaku.

Kuncinya dua hal: ada kesadaran bekerja sama dan ada sumbangan nyata pada pelaksanaan perbuatan. Kehadiran semata di tempat kejadian belum tentu cukup. Orang yang kebetulan berada di lokasi tanpa mengetahui rencana, dan tidak melakukan apa-apa, bukan turut serta. Sebaliknya, orang yang tidak ada di lokasi tetapi merupakan bagian dari pembagian tugas bisa saja dipandang turut serta.

Contoh: Tiga orang sepakat memasuki gudang. Dua orang masuk dan mengambil barang, satu orang menjaga di luar dengan tugas memberi tanda bila ada orang datang. Orang yang menjaga tidak menyentuh barang, tetapi perannya merupakan bagian dari rencana bersama. Penyidik dapat menilai ketiganya sebagai turut serta. Alasan "saya hanya berjaga" belum tentu membebaskan.

Pembantu: membantu tanpa menjadi pelaku utama

Pembantu adalah orang yang dengan sengaja membantu pelaku. KUHP baru Pasal 21 menyebut dua bentuk: memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Beberapa ketentuan penting dalam Pasal 21:

• Pembantuan harus dengan sengaja. Orang yang tanpa sengaja memudahkan pelaku, misalnya meminjamkan mobil tanpa tahu tujuan jahatnya, tidak dipidana sebagai pembantu.
• Pembantuan terhadap tindak pidana yang ancamannya hanya denda ringan (paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta menurut Pasal 79 KUHP baru) tidak dipidana.
• Pidana pembantu paling banyak dua pertiga dari ancaman hukuman paling berat yang berlaku bagi pelakunya (hukuman utama ini disebut pidana pokok).
• Bila tindak pidananya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pembantu dipidana penjara paling lama 15 tahun.
• Pidana tambahan sama dengan pidana tambahan tindak pidana yang bersangkutan.

KUHP lama (Pasal 56 dan 57) juga mengenal pembantu dan mengurangi pidananya, yaitu maksimum ancaman dikurangi sepertiga. Pemahaman dasarnya sama: pembantu dianggap lebih ringan perannya, sehingga ancaman pidananya lebih rendah daripada pelaku.

Percobaan: perbuatan yang belum selesai

Percobaan terjadi bila niat pelaku sudah nyata melalui permulaan pelaksanaan, tetapi tindak pidananya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan kegagalannya bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Itu bunyi pokok Pasal 17 ayat (1) KUHP baru.

Pasal 17 ayat (2) menjelaskan permulaan pelaksanaan: perbuatan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Jadi sekadar berniat atau berencana belum cukup. Harus ada tindakan yang sudah dekat dengan hasil.

Contoh: Seorang pria mengendap ke rumah, memecahkan kaca jendela, dan memasukkan tangan untuk membuka kunci. Tiba-tiba lampu menyala dan tetangga berteriak, sehingga ia lari tanpa mengambil apa pun. Ia sudah melakukan permulaan pelaksanaan pencurian, dan berhenti bukan atas kehendaknya sendiri. Ini bisa dikategorikan percobaan.

Ketentuan lain tentang percobaan di KUHP baru:

• Pidananya paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok.
• Bila tindak pidana diancam mati atau seumur hidup, percobaannya dipidana penjara paling lama 15 tahun.
• Percobaan tidak dipidana bila pelaku dengan sukarela tidak menyelesaikan perbuatannya, atau dengan kehendak sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibatnya (Pasal 18).
• Percobaan terhadap tindak pidana yang ancamannya hanya denda ringan (paling banyak kategori II) tidak dipidana (Pasal 19).

Dalam KUHP lama, Pasal 53 mengatur percobaan dengan unsur serupa dan pengurangan pidana sepertiga. Pada KUHP baru rumus pengurangannya berbeda, jadi perhatikan aturan yang berlaku bagi perkara Anda.

Persiapan: lebih awal dari percobaan

KUHP baru juga mengatur persiapan (Pasal 15 dan 16). Persiapan berarti berusaha mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, menyusun perencanaan, atau tindakan serupa untuk menciptakan kondisi bagi terlaksananya tindak pidana. Yang penting, persiapan hanya dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pidananya paling banyak setengah dari maksimum ancaman, dan persiapan tidak dipidana bila pelaku menghentikan atau mencegah terciptanya kondisi itu.

Artinya, tidak setiap rencana jahat bisa dipidana. Orang yang hanya membeli alat lalu berubah pikiran biasanya tidak diperkarakan, kecuali undang-undang tertentu secara tegas menghukum persiapan jenis kejahatan itu.

Satu cerita, beberapa peran

Agar lebih jelas, ikuti cerita fiktif berikut.

Contoh: Seorang pria berinisial P merancang penipuan jual beli barang secara daring. Ia menyewa orang lain berinisial Q untuk membuat akun toko palsu dan mengelola obrolan dengan korban. Q mengetahui rencana itu dan menerima bagian dari hasil. Seorang teman Q, berinisial R, hanya meminjamkan kartu identitasnya untuk membuka akun, setelah diberi tahu bahwa akun akan dipakai untuk "usaha". R tidak tahu soal penipuan dan tidak menerima uang. Seorang lagi, S, mengetahui rencana itu dan memberi P sebuah nomor rekening serta sengaja mengajarkan cara menyamarkan nama pemilik.

Bagaimana kemungkinan penilaian perannya?

• P adalah pencetus rencana dan dapat dinilai sebagai penganjur atau turut serta, yang dipidana sebagai pelaku.
• Q menjalankan bagian dari rencana secara sadar dan dapat dinilai turut serta.
• R tidak mengetahui rencana. Unsur kesengajaan tidak ada, sehingga tidak otomatis dipidana, meski ia mungkin tetap dipanggil sebagai saksi.
• S membantu dengan memberi sarana dan keterangan. Ia dapat dinilai sebagai pembantu, dengan ancaman lebih ringan daripada pelaku.

Penilaian akhir tetap di tangan penyidik, jaksa, dan hakim. Namun cerita ini memperlihatkan bahwa kunci penilaian ada pada pengetahuan dan kesengajaan setiap orang. Untuk gambaran tentang penipuan itu sendiri, baca Penipuan dan Penggelapan: Apa Bedanya.

Tanggung jawab tiap orang berbeda

Pasal 22 KUHP baru menyatakan keadaan pribadi pelaku atau pembantu dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya. Jadi dua orang dalam satu perkara yang sama dapat dijatuhi pidana berbeda. Misalnya salah satunya masih anak, sakit jiwa, baru pertama kali berbuat, atau pernah dihukum untuk perbuatan serupa.

Hal ini penting bagi keluarga. Jangan menyimpulkan bahwa bila rekan dihukum berat, maka Anda pasti sama. Sebaliknya, jangan mengira peran kecil otomatis lepas dari hukuman.

Langkah bila Anda dipanggil sebagai saksi atau tersangka

1. Tenang dan hadir. Panggilan resmi harus dipenuhi. Tidak hadir tanpa alasan sah memperburuk keadaan.
2. Pahami status Anda. Saksi, tersangka, atau terlapor memiliki hak berbeda.
3. Minta pendampingan. Advokat membantu menjelaskan peran Anda dengan tepat. Lihat Didampingi Penasihat Hukum.
4. Jelaskan peran apa adanya. Jangan menutupi, tetapi jangan pula mengakui peran yang tidak Anda lakukan.
5. Kumpulkan bukti peran. Pesan, catatan, rekaman, atau saksi yang menunjukkan Anda tidak mengetahui rencana atau tidak ikut membagi hasil.
6. Baca berita acara sebelum menandatangani.
7. Pertimbangkan penyelesaian damai bila memungkinkan. Untuk jenis perkara tertentu ada jalur keadilan restoratif, baca Restorative Justice.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira hanya orang yang mengambil barang yang bisa dihukum.
• Mengira percobaan pasti bebas karena "tidak jadi".
• Mengira pembantu selalu bebas atau dihukum sangat ringan.
• Berasumsi menyuruh orang lain melindungi dari tanggung jawab.
• Menganggap persiapan selalu dapat dipidana, padahal harus ada ketentuan tegas.
• Menyalahkan satu orang saja ketika bukti menunjukkan kerja sama.
• Menandatangani pernyataan "saya yang merencanakan semuanya" demi melindungi teman, padahal itu mengubah peran di mata hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang yang hanya menunggu di luar tetap dipidana? Bisa, bila ia sadar sedang bekerja sama dan perannya merupakan bagian dari rencana. Itu dapat dinilai sebagai turut serta. Bila ia tidak mengetahui rencana sama sekali, penilaiannya berbeda.

Apakah percobaan selalu dihukum lebih ringan? Umumnya pidananya dibatasi paling banyak dua pertiga dari ancaman pidana pokok menurut KUHP baru. Selain itu, percobaan tidak dipidana bila pelaku berhenti sukarela atau mencegah akibatnya dengan kehendak sendiri.

Apa bedanya penganjur dan pembantu? Penganjur menimbulkan niat orang lain melalui cara yang disebut pasal, misalnya menjanjikan sesuatu atau memberi tekanan. Pembantu membantu orang yang sudah berniat melakukan perbuatan. Penganjur dipidana sebagai pelaku, sedangkan pembantu diancam lebih ringan.

Ringkasan

Dalam satu tindak pidana, hukum membedakan pelaku, penyuruh, turut serta, penganjur, dan pembantu. Pelaku dan turut serta dipidana sesuai pasal tindak pidananya, sedangkan pembantu diancam lebih ringan. Percobaan terjadi bila ada permulaan pelaksanaan yang gagal bukan karena kehendak pelaku sendiri; persiapan hanya dipidana bila undang-undang menyatakannya secara tegas. KUHP baru mengatur hal ini dalam Pasal 15 sampai 22 sejak 2 Januari 2026, sedangkan KUHP lama memakai Pasal 53 sampai 57. Konsultasikan peran Anda dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 15 sampai Pasal 22 (persiapan, percobaan, pelaku, pembantu, keadaan pribadi); berlaku sejak 2 Januari 2026.
• KUHP lama (Wetboek van Strafrecht, untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026): Pasal 53, 55, 56, dan 57.

Baca juga

• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Pencurian dan Pemberatannya: Pencurian Biasa, Ringan, dengan Pemberatan, dan dengan Kekerasan
• Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru
• Pengeroyokan dan Kekerasan Bersama: Pasal, Peran, dan Pembuktian
• Rekening Dipinjam dan Pencucian Uang: Risiko bagi Pemilik Rekening

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.