Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru

Penipuan dan penggelapan sama-sama merugikan harta orang lain, tetapi unsurnya berbeda. Perbedaan itu menentukan pasal yang dipakai dan bukti yang diperlukan. Artikel ini menjelaskan keduanya dengan contoh, serta perubahan nomor pasal di KUHP baru.

Dua pasal yang sering tertukar

Dalam KUHP lama, penipuan diatur dalam Pasal 378 dan penggelapan dalam Pasal 372. Dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, penipuan menjadi Pasal 492 dan penggelapan menjadi Pasal 486. Inti dua perbuatan itu tidak berubah banyak, sehingga cara membedakannya tetap berguna. Perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya dinilai menurut aturan peralihan, dan bila ada perubahan yang lebih menguntungkan terdakwa, itu dapat diterapkan. Ringkasan perbedaan KUHP lama dan baru ada pada perbedaan KUHP dan KUHAP lama dan baru.

Unsur penipuan

Pasal 378 KUHP lama menyatakan, pada intinya, bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur pentingnya:

1. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Cara menipu: nama palsu, martabat palsu (misalnya mengaku petugas), tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.
3. Menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapus piutang.
4. Akibat: korban menyerahkan barang karena terpengaruh tipu daya tersebut.

Kuncinya: tipu daya terjadi sebelum atau pada saat korban menyerahkan barang, dan penyerahan itu terjadi karena tipu daya. Tanpa tipu daya sejak awal, perbuatan lebih dekat ke wanprestasi atau penggelapan.

Unsur penggelapan

Pasal 372 KUHP lama menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsurnya:

1. Sengaja memiliki barang, yaitu bertindak seolah-olah pemilik, misalnya menjual, menggadaikan, atau memakai untuk kepentingan sendiri.
2. Barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian.
3. Barang sudah dikuasai pelaku secara sah, misalnya dititipi, dipinjami, atau dipercayakan karena pekerjaan.
4. Melawan hukum.

Bila penggelapan dilakukan karena hubungan kerja atau jabatan, dikenal bentuk yang lebih berat (Pasal 374 KUHP lama; pada KUHP baru, Pasal 488). Penggelapan dalam keluarga dapat memiliki aturan khusus mengenai pengaduan.

Perbedaan inti

Pertanyaan kunci yang membedakan keduanya adalah: bagaimana barang sampai ke tangan pelaku?

Contoh: Seorang penjual daring menawarkan telepon genggam dengan foto yang diambil dari situs lain, meminta pembayaran penuh di muka, lalu memblokir pembeli setelah menerima transfer. Tipu daya sudah ada sejak awal dan korban menyerahkan uang karena terpedaya. Ini mendekati penipuan.

Contoh: Seorang karyawan toko diberi tugas menyetorkan hasil penjualan harian ke bank. Beberapa kali ia tidak menyetor, memakai uang itu untuk kebutuhan pribadi, dan membuat laporan palsu. Uang itu sudah sah berada di tangannya karena pekerjaan, lalu ia memilikinya untuk dirinya sendiri. Ini mendekati penggelapan, dan karena ada hubungan kerja, dapat dikenai ketentuan yang lebih berat.

Bukan semua masalah uang adalah pidana

Banyak sengketa uang sebenarnya perdata: utang yang belum dibayar atau perjanjian yang tidak dipenuhi (wanprestasi). Utang yang gagal dibayar karena kesulitan keuangan tidak otomatis penipuan. Yang membedakan adalah ada tidaknya unsur tipu daya sejak awal atau kesengajaan memiliki barang yang bukan hak. Hukum pidana juga dipandang sebagai upaya terakhir. Bahasan yang lebih panjang terdapat pada perkara pidana dan perdata dan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Beberapa tanda yang biasanya dilihat penyidik untuk menilai penipuan:

• identitas atau jabatan yang dipalsukan;
• janji yang dari awal mustahil dipenuhi atau tidak pernah ada;
• rekening atau nomor yang berganti-ganti dan akun yang menghilang setelah pembayaran;
• korban banyak dengan pola yang sama;
• uang dipakai untuk hal yang berbeda dari janji tanpa pemberitahuan.

Bukti yang perlu disiapkan

1. Bukti penyerahan: transfer, kuitansi, surat serah terima.
2. Bukti komunikasi: percakapan, surat, atau rekaman yang memuat janji.
3. Identitas pelaku: nomor rekening, nama akun, nomor telepon, alamat.
4. Dokumen pendukung: perjanjian, nota, foto barang.
5. Saksi yang mengetahui janji atau penyerahan.
6. Kronologi tertulis yang rapi.

Untuk penggelapan, tambahkan bukti bahwa barang itu milik Anda, bahwa barang dititipkan atau dipercayakan kepada pelaku, dan bahwa pelaku telah memakai atau menjualnya tanpa hak (misalnya bukti penjualan barang atau mutasi rekening). Untuk transaksi daring, lihat transfer yang tidak ada barangnya.

Langkah korban

1. Hentikan pengiriman uang tambahan, termasuk kepada pihak yang menawarkan "pemulihan dana".
2. Simpan semua bukti dan buat kronologi.
3. Hubungi bank atau penyedia dompet digital dan laporkan rekening penerima.
4. Kirim teguran tertulis atau somasi bila pelaku diketahui dan masih dapat dihubungi.
5. Buat laporan ke polisi dengan membawa bukti.
6. Pertimbangkan gugatan perdata untuk pengembalian uang.
7. Pertimbangkan penyelesaian damai bila pelaku mengembalikan dan pelaku dapat diidentifikasi, tanpa menghilangkan hak Anda.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap setiap utang macet sebagai penipuan dan langsung melapor.
• Tidak menyimpan bukti transaksi, atau menghapus percakapan.
• Menyerahkan uang tunai tanpa kuitansi.
• Terlambat melapor sehingga jejak rekening sulit ditelusuri.
• Menulis laporan yang tidak membedakan fakta dari dugaan.
• Menuduh di media sosial sebelum ada proses hukum.

Penyelesaian damai dan pengembalian kerugian

Dalam praktik, sebagian perkara penipuan dan penggelapan selesai dengan pengembalian uang. Pengembalian dapat meringankan, tetapi tidak selalu menghapus pidana, kecuali perkara memenuhi syarat penyelesaian di luar pengadilan (misalnya keadilan restoratif atau restorative justice, yaitu penyelesaian dengan pemulihan dan perdamaian) atau merupakan delik aduan yang dicabut. Jika Anda sebagai korban menerima pengembalian, buat tanda terima dan pastikan isi perdamaian jelas, sebab perdamaian yang menyatakan "tidak ada tuntutan apa pun" dapat menutup langkah Anda selanjutnya. Informasi terkait ada pada restorative justice.

Penipuan dalam transaksi daring dan UU ITE

Penipuan yang dilakukan lewat transaksi elektronik dapat dikenai ketentuan KUHP maupun UU ITE, khususnya mengenai penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penyidik umumnya menggunakan pasal yang paling sesuai dengan unsur kasus. Bukti yang sering dibutuhkan antara lain tangkapan layar iklan, riwayat percakapan, bukti transfer, nama akun, serta data rekening penerima. Bank dan penyedia dompet digital dapat membantu menangguhkan rekening bila laporan masuk cepat dan didukung laporan polisi, tetapi tindakan itu bergantung pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Akibat bagi yang terbukti bersalah

Selain pidana penjara atau denda, pelaku dapat diwajibkan mengganti kerugian, dan korban dapat mengajukan gugatan perdata atau penggabungan ganti kerugian. Pelaku yang mengembalikan uang sebelum perkara berjalan sering dipandang sebagai hal yang meringankan, walau penilaian akhir ada pada hakim. Untuk korban, yang paling penting adalah menyimpan bukti dan tidak ikut mengirim uang tambahan sebagai "uang pelicin" atau "biaya pencairan".

Kapan sebaiknya membawa ke advokat

Pertimbangkan bantuan advokat bila nilai kerugian besar, pelaku mempunyai usaha atau badan hukum, ada banyak korban, atau laporan Anda ditolak dengan alasan perkara perdata. Advokat dapat membantu menyusun kronologi berdasarkan unsur pasal, menyiapkan somasi, dan mendampingi pemeriksaan. Persiapkan seluruh bukti dalam satu berkas sebelum konsultasi.

Daluwarsa dan kapan harus melapor

Hak negara untuk menuntut pidana memiliki batas waktu (daluwarsa) yang diatur dalam KUHP dan bergantung pada ancaman pidana perbuatannya. Untuk perkara penipuan dan penggelapan, tenggatnya cukup panjang, tetapi jangan menunggu: bukti elektronik cepat hilang, rekening cepat berpindah, dan ingatan saksi memudar. Laporkan segera setelah Anda menyadari kerugian.

Ringkasan

Penipuan melibatkan tipu daya yang membuat korban menyerahkan barang; penggelapan terjadi ketika barang yang sah dikuasai pelaku lalu dimiliki secara melawan hukum. KUHP lama mengaturnya pada Pasal 378 dan 372, KUHP baru pada Pasal 492 dan 486. Banyak masalah uang yang sebenarnya perdata, jadi kenali unsur sebelum melapor. Siapkan bukti, laporkan secepatnya, dan hindari tawaran pemulihan dana yang mencurigakan.

Dasar hukum

• KUHP lama (Wetboek van Strafrecht): Pasal 378 (penipuan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 374 dan 375 (penggelapan dengan pemberatan).
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026): penipuan Pasal 492, penggelapan Pasal 486, penggelapan dengan pemberatan Pasal 488.
• KUH Perdata tentang perikatan dan wanprestasi (untuk pembeda jalur perdata).
• UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE) untuk penipuan melalui transaksi elektronik.

Baca juga

• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru 2026: Penipuan, Penggelapan, dan Sidang
• Transfer yang tidak ada barangnya: yang disimpan lebih dulu
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.