Alasan Cerai Menurut Hukum Indonesia: Apa Saja yang Diakui Pengadilan

Mengapa perceraian perlu alasan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa perceraian dipersulit. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa untuk bercerai harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan rincinya ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, yaitu aturan pelaksana UU Perkawinan.

Bagi yang beragama Islam, ada tambahan aturan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan hukum Islam yang dipakai hakim Pengadilan Agama. KHI berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dengan kata lain, sekadar "sudah tidak cocok" atau "sudah tidak cinta" belum tentu cukup. Penggugat harus menunjukkan fakta yang masuk salah satu alasan dalam aturan, lalu membuktikannya di sidang.

Alasan cerai menurut PP 9/1975

PP 9/1975 Pasal 19 menyebut alasan-alasan yang dapat dipakai. Bunyinya dirangkum dengan bahasa sederhana berikut.

Daftar ini bersifat tertutup. Maksudnya, alasan di luar daftar sulit diterima, kecuali dapat dimasukkan ke salah satu butir di atas.

Tambahan alasan bagi yang beragama Islam

KHI Pasal 116 memuat alasan yang sama dengan PP 9/1975, ditambah dua hal.

• Pelanggaran taklik talak. Taklik talak adalah janji suami yang diucapkan setelah akad nikah dan biasanya tercantum dalam buku nikah. Isinya, bila suami melanggar janji tertentu (misalnya tidak memberi nafkah), istri dapat mengajukan cerai. Pembahasan lebih lengkap ada di artikel taklik talak dan suami tidak menafkahi.
• Peralihan agama atau murtad. Berpindah agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Untuk pasangan non-Muslim, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri dan memakai PP 9/1975, bukan KHI.

Cara kerja alasan "perselisihan terus-menerus"

Alasan ini paling sering dipakai karena sifatnya luas. Perkara cerai di Pengadilan Agama banyak yang berdasar pada alasan ini. Meski luas, alasan tersebut tidak otomatis dikabulkan.

PP 9/1975 Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa gugatan perceraian karena perselisihan hanya dapat diterima bila pengadilan telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dari suami istri. Karena itu, hakim biasanya memeriksa saksi dari keluarga atau tetangga yang mengetahui keadaan rumah tangga.

Yang dinilai hakim antara lain:

• apa penyebab pertengkaran dan seberapa sering terjadi;
• apakah sudah ada upaya damai, misalnya lewat keluarga atau mediasi;
• apakah suami istri masih tinggal serumah atau sudah berpisah;
• apakah ada harapan rukun kembali.

Tentang pisah ranjang atau pisah rumah, Mahkamah Agung pernah menerbitkan surat edaran (SEMA) yang mengarahkan hakim, dan isi arahan semacam itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Periksa rumusan terbaru di situs Mahkamah Agung atau tanyakan kepada panitera sebelum menyusun gugatan.

Pembuktian: apa yang perlu disiapkan

Hukum acara perdata mengenal prinsip bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Penggugat yang menyatakan suaminya menelantarkan harus menunjukkan buktinya.

Jenis bukti yang lazim:

1. Surat dan dokumen. Buku nikah atau kutipan akta nikah, kartu keluarga, surat keterangan dari desa atau kelurahan, hasil visum, laporan polisi, atau putusan pidana.
2. Saksi. Biasanya dua orang atau lebih yang melihat atau mendengar sendiri kejadian. Kesaksian "katanya" kurang bernilai.
3. Bukti elektronik. Pesan singkat, tangkapan layar, rekaman, atau foto. Keasliannya harus dapat dijelaskan, dan cara memperolehnya tidak boleh melanggar hukum.
4. Pengakuan pihak lawan. Bila tergugat mengakui dalil penggugat di sidang, itu menjadi bukti kuat.

Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar dapat dilihat pada artikel dokumen sebelum gugatan cerai.

Alasan zina dan ancaman pidananya

Zina sebagai alasan cerai berbeda dengan zina sebagai tindak pidana. Untuk cerai, hakim menilai apakah perbuatan itu terbukti secara perdata. Untuk pidana, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026) mengatur perzinaan di Pasal 411. Pasal itu merupakan delik aduan, artinya hanya dapat diproses bila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yakni suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai.

Perlu dicatat, mengajukan cerai dengan alasan zina tidak mengharuskan pelaporan pidana lebih dulu. Dua jalur itu berdiri sendiri. Pembahasan lebih lengkap tentang perselingkuhan ada di artikel perselingkuhan dan akibat hukumnya.

Alasan kekejaman dan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Korban dapat menjadikannya alasan cerai, sekaligus melapor secara pidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Bukti yang berguna antara lain hasil visum, foto luka, catatan pengobatan, laporan ke kepolisian, serta kesaksian orang yang melihat akibatnya.

Bila keselamatan terancam, pertimbangkan perlindungan lebih dulu. Panduan laporan dan gugatan ada di artikel KDRT, laporan dan gugatan.

Hal yang sering dikira alasan cerai, tetapi belum tentu cukup

Beberapa keluhan memang berat secara perasaan, tetapi tidak otomatis masuk daftar alasan hukum.

• Beda pendapat soal keuangan. Bila suami tetap memberi nafkah tetapi dianggap kurang, hakim biasanya melihatnya sebagai perselisihan biasa. Bila nafkah tidak diberikan sama sekali dan istri ditelantarkan, fakta itu dapat menjadi dasar perselisihan terus-menerus atau pelanggaran taklik talak.
• Campur tangan keluarga besar. Masalah dengan mertua baru menjadi dasar bila benar-benar membuat rumah tangga tidak dapat rukun.
• Tidak punya keturunan. Ketiadaan anak tidak tercantum sebagai alasan cerai tersendiri.
• Perbedaan hobi, kebiasaan, atau karakter. Hal ini baru relevan jika terus memicu pertengkaran yang tidak terselesaikan.
• Perasaan sudah tidak cinta. Perasaan itu sulit dibuktikan. Yang dibuktikan adalah fakta: kapan terakhir tinggal bersama, bagaimana komunikasi, dan apakah sudah ada upaya damai.

Dengan memahami batas ini, gugatan dapat disusun lebih fokus. Fakta yang relevan ditulis rinci, sedangkan keluhan yang tidak berhubungan cukup disinggung seperlunya.

Perbedaan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Alasan cerai pada dasarnya sama, tetapi cara berperkaranya berbeda.

Informasi tentang pencatatan perceraian di data kependudukan tersedia di artikel akta cerai dan kependudukan.

Peran mediasi sebelum pembuktian

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi, yaitu perundingan dengan bantuan pihak netral yang disebut mediator. Mediasi memberi kesempatan untuk rukun kembali atau, bila cerai tetap dipilih, menyepakati hal-hal lanjutan seperti pengasuhan anak dan pembagian harta. Kesepakatan itu dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Uraian cara kerja mediasi ada di artikel mediasi perkara keluarga.

Langkah mengajukan perceraian

1. Tentukan alasan yang paling sesuai dengan fakta, lalu cocokkan dengan daftar di atas.
2. Siapkan dokumen identitas dan buku nikah, serta bukti pendukung.
3. Tentukan pengadilan yang berwenang. Bagi Muslim, Pengadilan Agama; bagi non-Muslim, Pengadilan Negeri. Penjelasan wilayahnya ada di artikel pengadilan mana untuk gugatan cerai.
4. Daftarkan perkara dan bayar biaya perkara. Suami Muslim mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan istri mengajukan gugatan (cerai gugat). Bedanya diuraikan di cerai gugat dan cerai talak.
5. Hadiri mediasi. Hakim wajib menawarkan perdamaian lebih dulu.
6. Ikuti pembuktian. Serahkan bukti surat, hadirkan saksi, dan jawab pertanyaan hakim.
7. Terima putusan dan, setelah berkekuatan hukum tetap, urus akta cerai.

Alur lengkap bisa dibaca di prosedur gugatan cerai.

Akibat setelah cerai yang ikut diputuskan

Cerai bukan hanya soal status. Beberapa hal biasanya dibahas bersamaan:

• hak asuh dan nafkah anak;
• pembagian harta bersama;
• nafkah iddah (masa tunggu istri) dan mut'ah (pemberian dari suami) bagi yang beragama Islam.

Masing-masing punya aturan dan artikel tersendiri. Misalnya hak asuh anak setelah perceraian dan pembagian harta bersama setelah cerai.

Contoh: Ibu R dan suaminya sudah tinggal terpisah selama tiga tahun. Suami pergi tanpa kabar dan tidak mengirim nafkah. Ibu R menyiapkan kutipan akta nikah, kartu keluarga, surat keterangan dari ketua RT bahwa suami tidak tinggal di alamat itu, dan dua tetangga sebagai saksi. Karena suami pergi lebih dari dua tahun tanpa izin, alasan "meninggalkan" dapat dipertimbangkan. Bila alamat suami tidak diketahui, gugatan masih mungkin diproses lewat panggilan khusus. Hasil akhirnya tetap ditentukan hakim berdasarkan bukti.

Bagaimana bila cerai ditolak hakim

Putusan dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ditolak berarti hakim menilai alasan belum terbukti. Tidak dapat diterima biasanya berarti ada cacat bentuk, misalnya gugatan diajukan ke pengadilan yang salah atau uraian gugatan tidak jelas. Dalam kedua keadaan, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding dalam tenggat yang berlaku, atau memperbaiki gugatan lalu mengajukannya kembali. Tenggat banding diatur hukum acara, jadi tanyakan kepada panitera sejak putusan dibacakan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira cerai bisa dikabulkan hanya karena kedua pihak sepakat. Kesepakatan membantu, tetapi hakim tetap memeriksa alasan.
• Mengandalkan satu saksi saja. Satu saksi umumnya belum cukup.
• Memakai bukti yang diperoleh secara melanggar hukum, seperti menyadap percakapan atau membobol akun orang lain.
• Menceritakan semua masalah tanpa memilih alasan hukum. Gugatan yang kabur sering dinyatakan tidak jelas.
• Mengabaikan panggilan sidang. Bila tidak hadir tanpa alasan sah, perkara bisa diputus tanpa kehadiran.
• Menganggap cerai agama atau lisan sudah cukup. Perceraian baru sah secara hukum negara bila diucapkan atau diputuskan di depan sidang pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah selingkuh otomatis membuat cerai dikabulkan? Tidak otomatis. Perselingkuhan dapat masuk alasan zina atau perselisihan terus-menerus, tetapi harus dibuktikan di sidang. Pembuktian zina cukup berat, sehingga banyak perkara memakai alasan perselisihan yang terus-menerus dengan perselingkuhan sebagai salah satu faktanya.

Apakah cerai bisa diajukan bila pasangan tidak mau bercerai? Bisa. Persetujuan pasangan bukan syarat. Yang dibutuhkan adalah alasan yang sah dan bukti. Pasangan berhak membela diri di sidang.

Berapa lama proses cerai? Tidak ada angka pasti karena bergantung pada kelengkapan berkas, kehadiran para pihak, dan jumlah sidang. Kepaniteraan pengadilan dapat menjelaskan perkiraan jadwal untuk perkara Anda.

Ringkasan

Hukum Indonesia mensyaratkan alasan yang cukup untuk bercerai. Alasan utamanya meliputi zina, mabuk atau judi, meninggalkan dua tahun, hukuman penjara lima tahun, kekejaman, cacat atau penyakit, dan perselisihan terus-menerus, ditambah pelanggaran taklik talak dan peralihan agama bagi yang beragama Islam. Setiap alasan harus dibuktikan dengan surat dan saksi. Siapkan kronologi, kumpulkan bukti yang sah, pilih pengadilan yang tepat, dan jangan lupa bahwa hak anak serta harta ikut dibahas. Konsultasikan dengan advokat bila fakta Anda rumit.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2).
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 116.
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 411 (perzinaan, delik aduan).

Baca juga

• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Dokumen yang disiapkan sebelum gugatan cerai didaftarkan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.