Pengadilan Mana untuk Gugatan Cerai: Agama atau Negeri, dan Wilayahnya

Dua pertanyaan pokok: jenis dan wilayah

Dalam hukum acara, ada dua istilah yang perlu dipahami. Kompetensi absolut adalah pembagian kewenangan berdasarkan jenis perkara dan jenis pengadilan. Kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan berdasarkan wilayah. Gugatan cerai harus lolos dua-duanya.

Kesalahan pada kompetensi absolut, misalnya pasangan Muslim mendaftar ke Pengadilan Negeri, biasanya membuat gugatan tidak diterima. Kesalahan pada kompetensi relatif, misalnya mendaftar ke kota yang tidak ada hubungannya dengan para pihak, biasanya dipersoalkan oleh pihak lawan lewat keberatan yang disebut eksepsi.

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

Pembedanya pada umumnya adalah agama yang dipakai saat perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama mengurus perkara perkawinan antara orang yang beragama Islam bersumber dari UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Bila ada keraguan, misalnya salah satu pihak berpindah agama setelah menikah, ukuran yang lazim dipakai adalah agama saat perkawinan dilangsungkan. Karena persoalan seperti ini rumit, konsultasikan dengan advokat sebelum mendaftar.

Aturan wilayah untuk pasangan Muslim

Di Pengadilan Agama ada dua jenis perkara cerai, dan aturan wilayahnya berbeda.

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri. Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri). Pengecualiannya, bila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan mengikuti aturan lain yang diatur dalam pasal itu.

Cerai talak adalah permohonan yang diajukan suami untuk mengucapkan ikrar talak. KHI Pasal 129 menyebut suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal istri. Aturan serupa juga terdapat di UU Peradilan Agama.

Jadi pola umumnya: pengadilan yang dekat dengan istri. Ini melindungi istri agar tidak harus bepergian jauh untuk menghadapi perkara.

Aturan wilayah untuk pasangan non-Muslim

Untuk Pengadilan Negeri, ketentuan wilayah dalam PP 9/1975 pada pokoknya mengikuti pola berikut: gugatan diajukan ke pengadilan tempat kediaman tergugat. Bila tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, gugatan dapat diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Bila tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Periksa teks resmi PP 9/1975 untuk bunyi lengkapnya, karena rincian ayatnya penting.

Perlu diingat, ini berbeda dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama yang berpusat pada tempat tinggal istri.

Bagaimana bila salah satu pihak pindah alamat

Pindah alamat adalah sumber sengketa wilayah yang paling sering. Beberapa pegangan:

• Yang dilihat adalah tempat kediaman nyata pada saat gugatan didaftarkan, bukan sekadar alamat di KTP. Alamat di KTP berguna sebagai petunjuk, tetapi pengadilan menilai kenyataannya.
• Jika tergugat atau termohon pindah setelah gugatan didaftarkan, pengadilan yang menerima perkara pada umumnya tetap berwenang memeriksa sampai selesai.
• Jika alamat pihak lawan tidak diketahui, gugatan masih dapat diajukan. Pengadilan akan memanggil lewat cara yang ditentukan hukum acara, misalnya panggilan melalui pengumuman. Cara ini dijelaskan pada artikel gugatan cerai bila pasangan menghilang.
• Jika ada keraguan di mana tempat kediaman yang sebenarnya, kumpulkan bukti: surat keterangan RT/RW, tagihan listrik, kontrak sewa, atau keterangan tetangga.

Contoh: Ibu S tinggal di Malang bersama anak-anak, sedangkan suaminya bekerja dan menetap di kota lain. Ibu S ingin mengajukan cerai gugat. Karena ia penggugat dan tinggal di Malang, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya di Malang, bukan ke kota tempat suami berada. Bukti tempat kediaman, seperti kartu keluarga dan surat keterangan RT, ia lampirkan agar tidak dipersoalkan.

Bagaimana bila pihak berada di luar negeri

Pasal 73 UU Peradilan Agama juga mengatur cerai gugat dengan pihak di luar negeri:

1. Bila istri sebagai penggugat berdomisili di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami) di Indonesia.
2. Bila suami dan istri sama-sama berdomisili di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 73 ini sudah mengalami perubahan oleh UU 3/2006 dan UU 50/2009, sehingga sebaiknya periksa teks konsolidasi di situs resmi sebelum memakainya.

Untuk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, biasanya timbul tiga pertanyaan praktis:

• Apakah harus pulang? Penggugat dapat memberi kuasa kepada advokat di Indonesia, tetapi hakim dapat meminta kehadiran pribadi pada tahap tertentu. Sidang daring (e-Court dan e-Litigation) tersedia di banyak pengadilan, namun syaratnya mengikuti kebijakan Mahkamah Agung dan persetujuan para pihak.
• Bagaimana memanggil pihak di luar negeri? Panggilan dilakukan lewat jalur diplomatik atau cara lain yang ditentukan hukum acara, sehingga waktunya lebih lama.
• Bagaimana dengan putusan cerai dari pengadilan asing? Perceraian yang diputus pengadilan negara lain terkait dengan pencatatan di Indonesia. Aturan pencatatannya ada pada hukum administrasi kependudukan. Tanyakan prosedur terbaru kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Perwakilan RI.

Bila pernikahannya dilakukan di luar negeri, baca juga pernikahan WNI di luar negeri dan pencatatannya. Untuk pasangan WNI dan warga negara asing (WNA), baca perkawinan campuran WNI dan WNA.

Sengketa hak asuh dan wilayah yang berbeda

Kadang gugatan cerai sudah selesai, tetapi hak asuh anak disengketakan belakangan, sementara anak sudah pindah ke kota lain. Mahkamah Agung merumuskan dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 bahwa gugatan hak asuh (hadhanah) diajukan ke pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal anak yang sebenarnya, bukan semata tempat tinggal tergugat. Tujuannya agar hakim dapat menilai langsung keadaan anak. Dasar rumusan ini dibahas di situs MARINews Mahkamah Agung (lihat daftar sumber). Soal pindah kota bersama anak dibahas pada pindah kota membawa anak setelah cerai.

Pendaftaran daring, kuasa, dan bantuan biaya

Pendaftaran perkara di banyak pengadilan kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan Mahkamah Agung, selain datang langsung. Pendaftar tetap perlu memilih pengadilan yang tepat, sebab sistem tidak mengoreksi kekeliruan wilayah. Jika memakai advokat, penggugat memberi surat kuasa khusus. Jika penggugat sendiri yang berperkara, ia datang ke meja informasi untuk menanyakan kelengkapan berkas.

Bagi warga yang tidak mampu, pengadilan menyediakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pos bantuan hukum. Syarat dan prosedurnya ditentukan pengadilan, biasanya berupa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau bukti kepesertaan program bantuan sosial. Tanyakan langsung ke kepaniteraan karena persyaratan bisa berubah.

Bagaimana hakim memeriksa kewenangan wilayah

Di Pengadilan Agama maupun Negeri, hakim memeriksa dua hal pada awal perkara. Pertama, apakah perkara termasuk kewenangan pengadilannya. Kedua, apakah alamat para pihak berada dalam wilayahnya. Pada kewenangan absolut, hakim dapat menyatakan sendiri bahwa ia tidak berwenang, bahkan tanpa diminta. Pada kewenangan wilayah, pada umumnya pihak tergugat harus mengajukan keberatan pada kesempatan pertama, yaitu dalam jawaban pertamanya. Jika tidak, pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan.

Karena itu, penggugat sebaiknya tidak berspekulasi bahwa pihak lawan "tidak akan mempersoalkan". Pihak lawan yang didampingi advokat akan memeriksa hal ini sebagai langkah dasar.

Langkah menentukan pengadilan yang tepat

1. Catat agama dan jenis pencatatan perkawinan. Lihat buku nikah atau kutipan akta nikah.
2. Tentukan siapa yang mengajukan. Istri (cerai gugat) atau suami (cerai talak) bagi Muslim.
3. Tentukan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Bukan hanya KTP, tetapi tempat tinggal sebenarnya.
4. Periksa kondisi khusus: salah satu pihak di luar negeri, alamat tidak diketahui, atau salah satu meninggalkan rumah.
5. Hubungi kepaniteraan pengadilan yang dituju untuk memastikan wilayahnya. Banyak pengadilan memiliki meja informasi dan layanan konsultasi pendaftaran.
6. Siapkan berkas sebagaimana dijelaskan di dokumen sebelum gugatan cerai.

Akibat bila salah memilih pengadilan

Beberapa kemungkinan akibatnya:

• Pihak lawan mengajukan eksepsi kompetensi. Hakim dapat memutus bahwa pengadilan tidak berwenang.
• Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat harus mendaftar ulang dan umumnya membayar biaya perkara lagi.
• Jadwal sidang tertunda berbulan-bulan.
• Untuk pihak yang hidup terpisah, tertundanya putusan menunda pula kepastian soal nafkah, hak asuh, dan harta.

Karena itu, mengecek wilayah sejak awal jauh lebih murah daripada memperbaiki di tengah jalan.

Gugatan tambahan yang ikut diajukan

Dalam satu perkara cerai, penggugat boleh meminta hal-hal yang berkaitan, seperti hak asuh, nafkah anak, nafkah iddah, atau pembagian harta bersama. Permintaan tambahan ini mengikuti pengadilan yang memeriksa perceraiannya. Namun, pembagian harta bersama sering diajukan terpisah setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Untuk gugatan terpisah itu, aturan wilayah dapat berbeda, terutama bila harta berupa tanah atau bangunan yang berada di daerah lain. Dasar pertimbangannya adalah lokasi objek dan tempat kediaman tergugat. Pembahasan lebih lanjut ada di pembagian harta bersama setelah cerai.

Contoh: Pasangan non-Muslim, Tuan D dan Nyonya E, menikah di sebuah kota, lalu Nyonya E pindah ke kota lain bersama anak setelah bertengkar. Tuan D ingin menggugat cerai. Karena Nyonya E pergi dari kediaman bersama, Tuan D perlu memeriksa apakah aturan khusus untuk pihak yang meninggalkan tempat kediaman berlaku, lalu memilih Pengadilan Negeri yang sesuai. Ia mengumpulkan bukti kapan istrinya pindah dan di mana ia sekarang tinggal. Dengan bukti itu, panitera dan hakim dapat memastikan wilayah yang berwenang.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mendaftar berdasarkan alamat KTP lama padahal sudah lama tinggal di tempat lain.
• Menganggap penggugat bebas memilih pengadilan mana saja.
• Mengira pernikahan secara Islam di luar negeri otomatis berarti urusan Pengadilan Agama tidak berlaku.
• Tidak menyertakan bukti tempat kediaman ketika wilayah dipersoalkan.
• Salah membedakan cerai gugat dan cerai talak sehingga memakai aturan wilayah yang keliru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah memilih pengadilan yang lebih cepat prosesnya? Tidak. Wilayah ditentukan aturan, bukan pilihan bebas. Pemilihan tanpa dasar hukum berisiko membuat gugatan ditolak.

Bagaimana jika suami dan istri tinggal di kota yang sama tetapi menikah di kota lain? Pada umumnya yang dilihat adalah tempat kediaman para pihak, bukan tempat menikah. Tempat menikah baru berperan pada kondisi khusus, misalnya kedua pihak berada di luar negeri.

Apakah perkara bisa dipindahkan setelah didaftarkan? Pemindahan perkara hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu menurut hukum acara dan biasanya dengan penetapan pengadilan. Hal ini tidak lazim, sehingga lebih baik memilih tepat sejak awal.

Ringkasan

Pengadilan Agama menangani perkara cerai pasangan Muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menangani pasangan non-Muslim. Pada cerai gugat di Pengadilan Agama, gugatan diajukan di wilayah tempat kediaman istri, dan pada cerai talak, permohonan diajukan di wilayah tempat tinggal istri. Pasal 73 UU Peradilan Agama memberi aturan khusus bila pihak berada di luar negeri. Yang menentukan adalah tempat kediaman nyata, sehingga kumpulkan bukti domisili. Periksa teks resmi dan konfirmasikan ke kepaniteraan sebelum mendaftar, dan temui advokat bila situasinya melibatkan perpindahan alamat atau negara lain.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (aturan wilayah gugatan di Pengadilan Negeri; periksa teks resmi).
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 73.
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 129.
• SEMA No. 2 Tahun 2024 tentang rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama (kompetensi relatif perkara hadhanah).

Baca juga

• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Gugatan Cerai Bila Suami atau Istri Menghilang Tanpa Kabar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.