Undang-UndangBerlaku

UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ringkasan

Undang-undang ini mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menggantikan UU 20 Tahun 1997. Isinya mencakup objek dan subjek PNBP, tarif, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan keringanan. Tujuannya agar pengelolaan PNBP lebih profesional, terbuka, dan akuntabel.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 9
Tahun: 2018
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 23 Agustus 2018
Diundangkan: 23 Agustus 2018
Mulai berlaku: 23 Agustus 2018
Sumber: LN.2018/NO.147, TLN NO.6245, LL SETKAB: 38 HLM.
Bidang: PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Mencabut 1

Mencabut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

PNBP Pertanahan: Biaya Resmi Pendaftaran dan Pelayanan Tanah

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.