UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum

Ringkasan

UU ini mengatur bantuan hukum bagi orang miskin, termasuk siapa penerima dan pemberinya, hak dan kewajibannya, cara mengajukan permohonan, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Dasarnya adalah kewajiban negara menjamin akses keadilan bagi orang miskin.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

16

Tahun

2011

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 31 Oktober 2011

Diundangkan

2 November 2011

Mulai berlaku

2 November 2011

Sumber

LN.2011/No.104, TLN No.5248

Bidang

Hukum Acara dan Peradilan

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu