Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (547 putusan, 2003–2015), ditambah uji materiil Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang (31 putusan). Setiap putusan ditautkan ke peraturan yang diuji di Peta Peraturan.

Amar putusan MK: tidak dapat diterima 228 · ditolak 194 · dikabulkan sebagian 53 · dikabulkan 41 · gugur 13.

Koleksi ini berasal dari dataset LexID (dokumen resmi, dihimpun peneliti) dan baru mencakup putusan sampai 2015. Putusan terbaru dan salinan resmi ada di situs Mahkamah Konstitusi (mkri.id) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Ringkasan amar dibaca otomatis dari PDF; periksa naskah lengkapnya.

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

ditolak Mahkamah Konstitusi · 16 Nov 2015

Putusan 57/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Amar: Dalam Provisi: Menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 16 Nov 2015

Putusan 117/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 16 Nov 2015

Putusan 104/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 11 Nov 2015

Putusan 105/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

Peraturan yang diuji: UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 4 Nov 2015

Putusan 7/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021)…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 4 Nov 2015

Putusan 10/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan yang diuji: UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Amar: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Okt 2015

Putusan 91/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan yang diuji: UU 3/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, UU 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Okt 2015

Putusan 41/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Okt 2015

Putusan 35/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 7 Okt 2015

Putusan 43/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan yang diuji: UU 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Unduh PDF putusan

gugur Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 97/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 96/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

Peraturan yang diuji: UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 68/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan yang diuji: UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Re…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 60/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 1.1. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Untuk mendapatka…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 112/PUU-XII/2014 Nomor 36/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 101…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2015

Putusan 100/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Sep 2015

Putusan 95/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 22 Sep 2015

Putusan 79/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 22 Sep 2015

Putusan 76/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik I…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 22 Sep 2015

Putusan 58/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan yang diuji: UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negar…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Agu 2015

Putusan 27/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 4 Agu 2015

Putusan 25/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan yang diuji: UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Amar: Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1 Frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lai…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 4 Agu 2015

Putusan 116/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan yang diuji: UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Amar: Menyatakan: a. Permohonan Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII tidak d…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 73/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 70/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 58/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 51/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon; Dalam Pengujian Materiil: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B h…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 46/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerint…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 42/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Jul 2015

Putusan 26/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang

Peraturan yang diuji: UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 79/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 71/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 56/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 49/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 41/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 38/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 37/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 34/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 8 Jul 2015

Putusan 33/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 1.1. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penet…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Jun 2015

Putusan 68/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan yang diuji: UU 1/1974 tentang Perkawinan

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Jun 2015

Putusan 30-74/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan yang diuji: UU 1/1974 tentang Perkawinan

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Jun 2015

Putusan 110/PUU-XII/2014

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 18 Jun 2015

Putusan 109/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan yang diuji: UU 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU 7/1992 tentang Perbankan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perb…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 26 Mei 2015

Putusan 46/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan yang diuji: UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Mei 2015

Putusan 29/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 28 Apr 2015

Putusan 21/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 20 Apr 2015

Putusan 32/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 20 Apr 2015

Putusan 17/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Mar 2015

Putusan 15/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 42/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Mar 2015

Putusan 137/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 19 Mar 2015

Putusan 20/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Peraturan yang diuji: UU 13/2010 tentang Hortikultura

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 19 Mar 2015

Putusan 11/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 11 Mar 2015

Putusan 81/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 11 Mar 2015

Putusan 120/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 18 Feb 2015

Putusan 85/PUU-XI/2013

pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan yang diuji: UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk selur…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 5 Feb 2015

Putusan 89/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 5 Feb 2015

Putusan 140/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 86/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 65/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan yang diuji: UU 17/2008 tentang Pelayaran

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 59/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 43/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 34/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Jan 2015

Putusan 124/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: - Permohonan Pemohon I (Mohamad Sangaji) dan Pemohon II (Veri Yonnevil) tidak dapat diterima; - Menolak permohonan Pemohon III (Wibi Andrino) dan Pemohon IV (Muannas);

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 21 Jan 2015

Putusan 67/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 21 Jan 2015

Putusan 18/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan yang diuji: UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200…

Unduh PDF putusan

gugur Mahkamah Konstitusi · 21 Jan 2015

Putusan 133/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan yang diuji: UU 6/2014 tentang Desa

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2015

Putusan 2/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan yang diuji: UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 23 Des 2014

Putusan 82/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan yang diuji: UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: 1.1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran N…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 23 Des 2014

Putusan 3/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan yang diuji: UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan da…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 23 Des 2014

Putusan 16/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 18/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial, UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 3 Des 2014

Putusan 98/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan yang diuji: UU 18/2012 tentang Pangan

Amar: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 3 Des 2014

Putusan 64/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan yang diuji: UU 19/2002 tentang Hak Cipta

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 3 Des 2014

Putusan 10/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan yang diuji: UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Eksepsi Menolak eksepsi para Pihak Terkait I dan eksepsi para Pihak Terkait II; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluru…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 11 Nov 2014

Putusan 88/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan yang diuji: UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretari…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 11 Nov 2014

Putusan 6/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Peraturan yang diuji: UU 11/1992 tentang Dana Pensiun

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 11 Nov 2014

Putusan 38/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 6 Nov 2014

Putusan 71/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Ta

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 6 Nov 2014

Putusan 70/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 5 Nov 2014

Putusan 87/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan yang diuji: UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia T…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Putusan 98/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Putusan 97/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Putusan 105/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang tanpa nomor dan tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Putusan 101/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 16 Okt 2014

Putusan 50/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan yang diuji: UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indon…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 16 Okt 2014

Putusan 39/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 9 Okt 2014

Putusan 84/PUU-XI/2013

pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan yang diuji: UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lemba…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 9 Okt 2014

Putusan 71/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan yang diuji: UU 32/2002 tentang Penyiaran

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Okt 2014

Putusan 62/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: - Permohonan Pemohon 2 (Yayat Ruhiyat), Pemohon 3, (H. Yudi Yuspar), Pemohon 4 (Yadi Sophian), Pemohon 5 (Wahyu Hidayat), dan Pemohon 6 (Putre Wiwoho) tidak dapat diterima. - Menolak permohonan Pemohon 1 (Suh…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 29 Sep 2014

Putusan 5/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan yang diuji: UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, UU 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Sep 2014

Putusan 48/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan yang diuji: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

gugur Mahkamah Konstitusi · 18 Sep 2014

Putusan 40/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 11 Sep 2014

Putusan 67/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1 Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembara…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 11 Sep 2014

Putusan 103/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 23 Jul 2014

Putusan 33/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Perppu 1/2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 3 Jul 2014

Putusan 50/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Mei 2014

Putusan 65/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan yang diuji: UU 17/2012 tentang Perkoperasian

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Mei 2014

Putusan 60/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian

Peraturan yang diuji: UU 17/2002

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 22 Mei 2014

Putusan 17/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 7 Mei 2014

Putusan 23/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan yang diuji: UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 29 Apr 2014

Putusan 33/PUU-XI/2013

pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan yang diuji: UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Apr 2014

Putusan 55/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan yang diuji: UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Amar: Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Apr 2014

Putusan 104/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3)

Peraturan yang diuji: UU 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 7 Apr 2014

Putusan 80/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahu…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 3 Apr 2014

Putusan 32/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan yang diuji: UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Ne…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 3 Apr 2014

Putusan 31/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan yang diuji: UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 75 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 a…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 3 Apr 2014

Putusan 24/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umu…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 3 Apr 2014

Putusan 100/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU 2/2008 tentang Partai Politik

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 1.1. Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Un…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 26 Mar 2014

Putusan 9/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan yang diuji: UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 26 Mar 2014

Putusan 83/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Peraturan yang diuji: UU 15/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, UU 19/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Mar 2014

Putusan 108/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Mar 2014

Putusan 72/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Mar 2014

Putusan 61/PUU-XI/2013

pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 12 Mar 2014

Putusan 20/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 6 Mar 2014

Putusan 36/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 6 Mar 2014

Putusan 34/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon: 1.1.Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rep…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 6 Mar 2014

Putusan 21/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 26 Feb 2014

Putusan 105/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Peraturan yang diuji: UU 14/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 20 Feb 2014

Putusan 78/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Feb 2014

Putusan 102/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 13 Feb 2014

Putusan 1-2/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang,

Peraturan yang diuji: UU 4/2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Un…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 12 Feb 2014

Putusan 89/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan yang diuji: UU 35/2009 tentang Narkotika

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 12 Feb 2014

Putusan 81/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 86/1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 30 Jan 2014

Putusan 3/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 16 Jan 2014

Putusan 1/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 1/1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tenta…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 9 Jan 2014

Putusan 27/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan yang diuji: UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 18/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Jan 2014

Putusan 25/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan: 1. Menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Rep…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2014

Putusan 91/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2014

Putusan 73/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa’duddin, MM., dan Ha…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2014

Putusan 22/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2014

Putusan 19/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan yang diuji: UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Amar: Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Mahkamah memaknai bahwa: 2.1. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2014

Putusan 15/PUU-XII/2014

pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan yang diuji: UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia T…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 19 Des 2013

Putusan 88/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan yang diuji: UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 12 Des 2013

Putusan 111/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan yang diuji: UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Amar: Menyatakan, 1. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 12 Des 2013

Putusan 103/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan yang diuji: UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 5 Des 2013

Putusan 16/PUU-XI/2013

Amar: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 31 Okt 2013

Putusan 86/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan yang diuji: UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 31 Okt 2013

Putusan 117/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak erjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 17 Okt 2013

Putusan 72/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 25 Sep 2013

Putusan 53/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 19 Sep 2013

Putusan 66/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

Peraturan yang diuji: UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Ta…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 17 Sep 2013

Putusan 44/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 10 Sep 2013

Putusan 75/PUU-XII/2014

Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 10 Sep 2013

Putusan 42/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan yang diuji: UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 10 Sep 2013

Putusan 24/PUU-XI/2013

Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002,

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 10 Sep 2013

Putusan 13/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan yang diuji: UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 5 Sep 2013

Putusan 41/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Peraturan yang diuji: UU 12/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 29 Agu 2013

Putusan 93/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan yang diuji: UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Agu 2013

Putusan 51/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak dapat diterima; 2. Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 31 Jul 2013

Putusan 45/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan para Pemohon tentang Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Und…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 30 Jul 2013

Putusan 19/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Peraturan yang diuji: UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon III mengenai Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Jul 2013

Putusan 112/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Peraturan yang diuji: UU 3/2003

Amar: Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 18 Jul 2013

Putusan 99/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Peraturan yang diuji: UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “perorangan” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2013

Putusan 75/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 12 Jun 2013

Putusan 94/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 28 Mei 2013

Putusan 49/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan yang diuji: UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya: 1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembara…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 21 Mei 2013

Putusan 8/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 21 Mei 2013

Putusan 29/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, UU 36/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 16 Mei 2013

Putusan 35/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan yang diuji: UU 41/1999 tentang Kehutanan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Ta…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 30 Apr 2013

Putusan 18/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan yang diuji: UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 15 Apr 2013

Putusan 107/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Mar 2013

Putusan 95/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan yang diuji: UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Mar 2013

Putusan 65/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan yang diuji: UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Nega…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Mar 2013

Putusan 115/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Mar 2013

Putusan 104/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Mar 2013

Putusan 4/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Neg…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Mar 2013

Putusan 87/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Mar 2013

Putusan 74/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Feb 2013

Putusan 63/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 21 Feb 2013

Putusan 32/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan yang diuji: UU 31/2003

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 19 Feb 2013

Putusan 89/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Feb 2013

Putusan 68/PUU-X/2012

Pengujian Herziene Indonesia Reglement

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 5 Feb 2013

Putusan 116/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan yang diuji: UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 15 Jan 2013

Putusan 40/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan yang diuji: UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

Amar: Menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lemba…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 15 Jan 2013

Putusan 4/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Peraturan yang diuji: UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 55 1.1. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik I…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 8 Jan 2013

Putusan 76/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 3 Jan 2013

Putusan 53/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kons

Peraturan yang diuji: UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 3 Jan 2013

Putusan 29/PUU-X/2012

Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2013

Putusan 97/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2013

Putusan 96/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2013

Putusan 106/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan yang diuji: UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 58/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan yang diuji: UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun …

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 53/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012,

Peraturan yang diuji: UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 46/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan yang diuji: UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 45/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan yang diuji: UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan yang diuji: UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2012

Putusan 42/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan yang diuji: UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 22 Nov 2012

Putusan 69/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Mahkamah memaknai bahwa: 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 22 Nov 2012

Putusan 68/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan Kembali: Terdakwa H. Parlin Riduansyah bin H. Muhamad Syah dan tersebut;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 22 Nov 2012

Putusan 10/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan yang diuji: UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang No…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2012

Putusan 71/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2012

Putusan 31/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2012

Putusan 16/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Peraturan yang diuji: UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 10 Okt 2012

Putusan 7/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 17/2011 tentang Intelijen Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 3 Okt 2012

Putusan 78/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan yang diuji: UU 32/2002 tentang Penyiaran

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 3 Okt 2012

Putusan 14/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan yang diuji: UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tamb…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2 Okt 2012

Putusan 50/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2 Okt 2012

Putusan 44/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 19 Sep 2012

Putusan 28/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Peraturan yang diuji: UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 18 Sep 2012

Putusan 66/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan: 1. Permohonan pengujian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063) tidak dapat diter…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 18 Sep 2012

Putusan 24/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 12 Sep 2012

Putusan 61/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Peraturan yang diuji: UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 29 Agu 2012

Putusan 52/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perw…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 14 Agu 2012

Putusan 51/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan yang diuji: UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Amar: Menyatakan: • Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, …

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 8 Agu 2012

Putusan 70/PUU-IX/2011

Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan yang diuji: UU 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambaha…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 31 Jul 2012

Putusan 28/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan yang diuji: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 25 Jul 2012

Putusan 74/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan yang diuji: UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 18 Jul 2012

Putusan 52/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan yang diuji: UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indo…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Jul 2012

Putusan 15/PUU-X/2012

pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 22

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Jun 2012

Putusan 44/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 4 Mei 2012

Putusan 23/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Peraturan yang diuji: UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 1 Mei 2012

Putusan 65/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republ…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 1 Mei 2012

Putusan 18/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

Peraturan yang diuji: UU 10/1999, UU 12/2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 1 Mei 2012

Putusan 17/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan Pemohon; • Frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 17 Apr 2012

Putusan 6/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 17 Apr 2012

Putusan 20/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan yang diuji: UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 11 Apr 2012

Putusan 16/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: ƒ Permohonan Pemohon untuk Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterima; ƒ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 27 Mar 2012

Putusan 38/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan yang diuji: UU 1/1974 tentang Perkawinan

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 29 Feb 2012

Putusan 67/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 19

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 29 Feb 2012

Putusan 66/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 28

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 17 Feb 2012

Putusan 46/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan yang diuji: UU 1/1974 tentang Perkawinan

Amar: Menyatakan: ƒ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 37 ƒ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negar…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Feb 2012

Putusan 39/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 8 Feb 2012

Putusan 40/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan yang diuji: UU 6/2011 tentang Keimigrasian

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon; • Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2012

Putusan 79/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan yang diuji: UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan

Amar: Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima. 19 Dalam Pokok Perkara: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukad…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2012

Putusan 114/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik In…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Des 2011

Putusan 60/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Peraturan yang diuji: UU 10/2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, UU 11/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 24 Nov 2011

Putusan 63/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 23

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 14 Nov 2011

Putusan 54/PUU-IX/2011

Pengujian Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat Verponding Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 1 Nov 2011

Putusan 55/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 1 Nov 2011

Putusan 46/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 1 Nov 2011

Putusan 43/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Okt 2011

Putusan 25/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Peraturan yang diuji: UU 11/1992 tentang Dana Pensiun

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 19 Sep 2011

Putusan 55/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan yang diuji: UU 18/2004 tentang Perkebunan

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon; • Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 19 Sep 2011

Putusan 37/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, …

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 23 Agu 2011

Putusan 62/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan yang diuji: UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Amar: Menyatakan: ƒ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; ƒ Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Agu 2011

Putusan 36/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Agu 2011

Putusan 28/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Jul 2011

Putusan 32/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan yang diuji: UU 25/1992 tentang Perkoperasian

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2011

Putusan 79/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2011

Putusan 71/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2011

Putusan 66/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menyatakan: • Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambah…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2011

Putusan 30/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan yang diuji: UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 27 Jun 2011

Putusan 12/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan: - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; - Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negar…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 15 Apr 2011

Putusan 10/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 31 Mar 2011

Putusan 75/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 9 Mar 2011

Putusan 153/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Peraturan yang diuji: UU 30/2007 tentang Energi

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Feb 2011

Putusan 64/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: • Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Jan 2011

Putusan 69/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 17 Jan 2011

Putusan 4/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang KUH Perdata juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan yang diuji: UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 12 Jan 2011

Putusan 23-26/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: ƒ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; ƒ Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dew…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 81/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan yang diuji: UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Amar: Dalam Provisi: ƒ Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: ƒ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; ƒ Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 6/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Peraturan yang diuji: UU 12/2010

Amar: • Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 5/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: § Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 78 § Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 34/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan yang diuji: UU 41/1999 tentang Kehutanan

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 46 • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Re…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 21/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonanPemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 19/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menyatakan: • Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 15/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU 2/2008 tentang Partai Politik

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon; • Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa ”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2011

Putusan 1/PUU-IX/2011

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 15 Des 2010

Putusan 10/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

gugur Mahkamah Konstitusi · 2 Des 2010

Putusan 59/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan

Peraturan yang diuji: PERPRES No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 10 Nov 2010

Putusan 115/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: • Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, T…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Okt 2010

Putusan 57/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Peraturan yang diuji: UU 2/2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, UU 47/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 22 Sep 2010

Putusan 56/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 3 Sep 2010

Putusan 27/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: • Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Per…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 27 Agu 2010

Putusan 124/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: • Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakil…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 16 Jun 2010

Putusan 27/PUU-VII/2009

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 3 Jun 2010

Putusan 14/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 2/2008 tentang Partai Politik

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 24

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 20 Apr 2010

Putusan 145/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ten

Peraturan yang diuji: UU 6/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, PERPU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU 23/1999 tentang Bank Indonesia

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 5 Mar 2010

Putusan 118/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan yang diuji: UU 15/2001 tentang Merek

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 9 Feb 2010

Putusan 135/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan yang diuji: UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Feb 2010

Putusan 138/PUU-VII/2009

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: PERPU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 26

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2 Feb 2010

Putusan 129/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 81/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan yang diuji: UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Perppu 1/2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 8/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan yang diuji: UU 6/1954

Amar: Menyatakan: • Menolak permohonan para pemohon dalam pengujian formil; • Mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakya…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 74/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan yang diuji: UU 17/2008 tentang Pelayaran

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 72/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 65/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan: Dalam Pokok Perkara: ƒ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 92 ƒ Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang N…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 58/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan yang diuji: UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Amar: Menyatakan, • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 56/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 52/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan yang diuji: UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 21

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 50/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan yang diuji: UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 5/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan yang diuji: UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Amar: • Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; • Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 49/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan yang diuji: UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Amar: Dalam Provisi: • Menolak permohonan Provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rep…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 48/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan yang diuji: UU 44/2008 tentang Pornografi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 29

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 42/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan yang diuji: UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Amar: Menyatakan: Dalam Permohonan Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 41/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: ƒ Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 37-39/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang diuji: UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi • Menolak provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan • Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 36/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 35/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan yang diuji: UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 18 Lembaran Ne…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 34/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 32/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan yang diuji: UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lemba…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 30/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan yang diuji: UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 102 • Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bat…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 29/PUU-VIII/2010

Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 25/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan yang diuji: UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Amar: Menyatakan: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 22/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 21/PUU-VIII/2010

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan yang diuji: UU 7/1974 tentang Penertiban Perjudian

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 17/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 16/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan: • Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 2010

Putusan 1/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan yang diuji: UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak

Amar: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak …

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 31 Des 2009

Putusan 114/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 3 Des 2009

Putusan 31/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan: Dalam provisi, Menolak permohonan provisi Pemohon. 26 Dalam Pokok Perkara, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 17 Nov 2009

Putusan 22/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: • Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya; • Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tah…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 17 Nov 2009

Putusan 11/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 15 Sep 2009

Putusan 68/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan yang diuji: UU 21/1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, UU 20/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 22 Jul 2009

Putusan 7/PUU-VII/2009

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 24 Mar 2009

Putusan 4/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: • Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Feb 2009

Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Pedu…

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 18 Feb 2009

Putusan 14/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 8 Jan 2009

Putusan 120/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: • Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang mengenai Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 82 Undang Nomor 12 T…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 99/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun…

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 6/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan yang diuji: UU 32/2002 tentang Penyiaran

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 26/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negar…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 24/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 151/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan yang diuji: UU 39/2008 tentang Kementerian Negara

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 149/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan yang diuji: UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Amar: Menyatakan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 140/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 307

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 137/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan yang diuji: UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Amar: • Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; • Menyatakan: - frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”,dalam Pasal 59 ayat (2); - frasa, ”Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ay…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 2009

Putusan 10-17-23/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan yang diuji: UU 44/2008 tentang Pornografi

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 14 Nov 2008

Putusan 26/PUU-VI/2008

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Peraturan yang diuji: UU 2/2003

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 21 Okt 2008

Putusan 21/PUU-VI/2008

Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

Peraturan yang diuji: UU 5/1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon baik mengenai pengujian formil maupun pengujian materiil ditolak untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 15 Mei 2008

Putusan 3/PUU-VI/2008

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan yang diuji: UU 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 6 Mei 2008

Putusan 76/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan: • Permohonan para Pemohon untuk sebagian tidak dapat diterima; • Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 6 Mei 2008

Putusan 41/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan yang diuji: UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Perppu 1/2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 27 Mar 2008

Putusan 28/PUU-V/2007

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Peraturan yang diuji: UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 2008

Putusan 27/SKLN-VI/2008

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 30 Okt 2007

Putusan 2-3/PUU-V/2007

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Peraturan yang diuji: UU 22/1997 tentang Narkotika

Amar: [5.1] Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya; [5.2] Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima…

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2007

Putusan 16/PUU-V/2007

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu)

Peraturan yang diuji: UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak; 83

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 17 Apr 2007

Putusan 30/SKLN-IV/2006

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Sep 2006

Putusan 38/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU 2/2008 tentang Partai Politik

Amar: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 29 Mar 2006

Putusan 53/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 14 Apr 2005

Putusan 4/PUU-III/2005

Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)

Peraturan yang diuji: UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 22 Mar 2005

Putusan 5/PUU-III/2005

pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945)

Peraturan yang diuji: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: Mengabulkan permohonan para Pemohon; Menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pe…

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Konstitusi · 15 Feb 2005

Putusan 67/PUU-II/2004

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004)

Peraturan yang diuji: UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara R…

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 13 Des 2004

Putusan 6/PUU-II/2004

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2003)

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 28 Okt 2004

Putusan 61/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 28 Okt 2004

Putusan 12/PUU-I/2003

Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan yang diuji: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Amar: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: - Pasal 158; - Pasal 159; - Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan atas peng…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 21 Okt 2004

Putusan 61/PUU-II/2004

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 2004)

Peraturan yang diuji: UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 21 Okt 2004

Putusan 55/PUU-II/2004

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu)

Peraturan yang diuji: UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda. Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan SH, memberikan pendapat berbeda sebagai berikut: Pembatasan upa…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 18 Okt 2004

Putusan 19/PUU-I/2003

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2003

Peraturan yang diuji: UU 18/2003 tentang Advokat

Amar: Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Unduh PDF putusan

dikabulkan sebagian Mahkamah Konstitusi · 28 Jul 2004

Putusan 5/PUU-I/2003

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan yang diuji: UU 32/2002 tentang Penyiaran

Amar: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", Un…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 13 Jul 2004

Putusan 24/PUU-I/2003

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan yang diuji: UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 13 Jul 2004

Putusan 20/PUU-I/2003

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Peraturan yang diuji: UU 31/2002 tentang Partai Politik

Amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 23 Apr 2004

Putusan 8/PUU-II/2004

Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan yang diuji: UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima; Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Mar 2004

Putusan 9/PUU-I/2003

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60) yang selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan yang diuji: UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

Amar: − Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 26 Mar 2004

Putusan 14/PUU-I/2003

pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk)

Peraturan yang diuji: UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Amar: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 30 Des 2003

Putusan 4/PUU-I/2003

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985

Peraturan yang diuji: UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 5 Jun 2001

Putusan 23/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Peraturan yang diuji: UU 13/1985 tentang Bea Materai

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 5 Nov 1998

Putusan 7/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan yang diuji: UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Amar: Menyatakan: • Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi · 28 Jun 1967

Putusan 24/PUU-VIII/2010

Pengujian Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967

Amar: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Konstitusi · 27 Jan 1965

Putusan 84/PUU-X/2012

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Amar: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Unduh PDF putusan

Uji materiil di Mahkamah Agung

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 22 Apr 2015

Putusan 21P/HUM/2015

Pengujian Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985

Peraturan yang diuji: UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. ARIEF RACHMAN, S.H., 2. ERFANDI, S.H., M.H., 3. VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., 4. TEZAR YUDHISTIRA, S.H., tersebut tidak dapat diterima; Menghu…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 30 Mar 2015

Putusan 10P/HUM/2015

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. ARIEF RACHMAN, S.H., 2. ERFANDI, S.H., M.H., 3. VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., 4. TEZAR YUDHISTIRA, S.H., tersebut tidak dapat diterima; Menghu…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 12 Mar 2015

Putusan 78P/HUM/2014

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3) tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu ju…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 22 Jan 2015

Putusan 68P/HUM/2014

Amar: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas …

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 7 Jan 2015

Putusan 69P/HUM/2014

Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada

Peraturan yang diuji: UU 8/1995 tentang Pasar Modal

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI), 2. Dr. RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH.,SpN.,MH.,MKn., 3. HAJI TEDDY ANWAR, SH.,SpN., tersebut; Menghukum Para Pemoho…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 7 Jan 2015

Putusan 39P/HUM/2014

Pengujian Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu …

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 11 Jun 2014

Putusan 24P/HUM/2014

Pengujian Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4 Bahwa kemudian didalam ketentuan Pasal 31 ayat

Peraturan yang diuji: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ARIF SAHUDI, SH.,MH. tersebut; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 28 Apr 2014

Putusan 11P/HUM/2014

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Landasan Yuridis Formil Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan a quo

Peraturan yang diuji: PP 36/2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

Amar: Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: DJUYAMTO, S.H. dan Rr. ANDY NURVITA, S.H. tersebut; Menyatakan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jaba…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 26 Mar 2014

Putusan 8P/HUM/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan yang diuji: UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: DJINAL ARIFIN, S.H., M.M. tersebut; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 25 Feb 2014

Putusan 70P/HUM/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Peraturan yang diuji: UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Amar: Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY) tersebut; Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, P…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 30 Des 2013

Putusan 12P/HUM/2013

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PT INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk. tersebut; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 26 Nov 2013

Putusan 51P/HUM/2013

Pengujian Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan terkait lainnya

Peraturan yang diuji: UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. REBINO bin ADI WIYONO, 2. Drs. ABD. HAMID, M.Pd.I., dan 3. JUMANTO, tersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 22 Okt 2013

Putusan 18P/HUM/2013

Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan yang diuji: UU 41/1999 tentang Kehutanan

Amar: Halaman 69 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung…

Unduh PDF putusan

Mahkamah Agung · 30 Jul 2013

Putusan 4P/HUM/2013

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. SAKIMAN EDI PRAYITNO, 2. SLAMET TRIYONO, 3. Ny. MURWATI SUPARNO PARTO YUWONO, 4. SUSMIYATI SUTARNO, 5. KAWAN MARTO SUWITO, 6. NONO MANGUN SUDIRJO, 7.…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 30 Jul 2013

Putusan 3P/HUM/2013

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : PT. SUMBER SAWIT MAKMUR tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 18 Jun 2013

Putusan 42P/HUM/2012.-

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Amar: Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : FRONT PEMBELA ISLAM tersebut ; Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol t…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 28 Mar 2013

Putusan 5P/HUM/2012

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. H. MOH. SULI FARIS, 2. HJ. SITI FATHONAH, R., ST., tersebut; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupia…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 28 Mar 2013

Putusan 17P/HUM/2011

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon : I. Prof. Ir. DJAUHAR MANFAAT, M.Sc. Ph.D., II. Prof. Dr. Ir. BANGUN MULJO SUKOJO, DEA., III. Prof. Dr. BASUKI WIDODO, M.Sc., IV. Prof. Ir. JONI HERMANA…

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 11 Mar 2013

Putusan 19P/HUM/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yo Pasal 303 ayat

Peraturan yang diuji: UU 7/1974 tentang Penertiban Perjudian

Amar: Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: I MADE SUDANA, S.H., tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 28 Feb 2013

Putusan 39P/HUM/2012

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Hanan Suharto,S.H.,M.H., 2. Aliku Maharani, S.E.,S.H.,M.H.,ACIArb., 3. August Pasaribu,S.H. yang mewakili LBH SETIA BHAKTI YUSTITIA (LBH SBY) tersebut; …

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 28 Feb 2013

Putusan 16P/HUM/2012

Amar: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian; 2. Menyatakan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), …

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 6 Sep 2012

Putusan 25P/HUM/2012

keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : 1 KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG. 1 Bahwa Permohonan ini

Peraturan yang diuji: PERPRES No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.00…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 8 Agu 2012

Putusan 8P/HUM/2012

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: THONTOWI JAUHARI tersebut; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 29 Des 2011

Putusan 73P/HUM/2013

Amar: Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN INDONESIA), tersebut; Menyatakan Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan a…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 22 Des 2011

Putusan 37P/HUM/2011

Pengujian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara : DENNY A. K.

Peraturan yang diuji: UU 32/2002 tentang Penyiaran

Amar: Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : DENNY A. K., SH. tersebut ; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ditetapkan sebesar Rp.1.…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 18 Okt 2011

Putusan 30P/HUM/2011

Amar: Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION (IPA) tersebut ; Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 30 Mei 2011

Putusan 16P/HUM/2013

Pengujian pasal dan ayat didalam tata aturannya memberi andil dan peluang untuk menyimpang, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999

Peraturan yang diuji: UU 43/1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: IR. GUNAWAN LAWUDE tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

tidak dapat diterima Mahkamah Agung · 1 Feb 2010

Putusan 28P/HUM/2011

Pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan yang diuji: UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Amar: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR tersebut tidak dapat diterima; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencan…

Unduh PDF putusan

ditolak Mahkamah Agung · 3 Sep 2007

Putusan 56P/HUM/2013

Amar: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. SUPERIYO HANDAYANI, S.E., 2. ASHARI BIN PURNAN, tersebut; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Unduh PDF putusan

dikabulkan Mahkamah Agung · 25 Jun 1975

Putusan 33P/HUM/2011

Amar: 1 Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 1 sampai dengan 7 yaitu 1. SANDRA YATI MONIAGA, 2. ERNA RATNANINGSIH, SH.,LL.M, 3. BEDJO UNTUNG, 4. SUMAUN UTOMO, 5. NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, 6. ZUMR…

Unduh PDF putusan

Ketetapan MK (permohonan ditarik kembali, dll.)

Tampilkan 75 ketetapan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 7 Okt 2015

Ketetapan 115/PUU-XIII/2015

Pengujian Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pe

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 26 Agu 2015

Ketetapan 86/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 26 Mei 2015

Ketetapan 54/PUU-XIII/2015

Pengujian pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang P

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 26 Mei 2015

Ketetapan 44/PUU-XIII/2015

Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 28 Apr 2015

Ketetapan 55/PUU-XIII/2015

pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 5 Nov 2014

Ketetapan 36/PUU-XII/2014

Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Unduh PDF putusan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Ketetapan 103/PUU-XII/2014

pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014),

Peraturan yang diuji: UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 23 Okt 2014

Ketetapan 100/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)]

Peraturan yang diuji: UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 18 Sep 2014

Ketetapan 60/PUU-XII/2014

pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Unduh PDF putusan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 11 Sep 2014

Ketetapan 55/PUU-XII/2014

pengujian konstitusionalitas Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 24 Apr 2014

Ketetapan 28/PUU-XII/2014

Pengujian Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahu

Peraturan yang diuji: PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 30 Jan 2014

Ketetapan 90/PUU-XI/2013

Pengujian Pasal I angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7

Peraturan yang diuji: PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Unduh PDF putusan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 28 Mei 2013

Ketetapan 47/PUU-XI/2013

Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (18), Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115, dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan yang diuji: UU 17/2012 tentang Perkoperasian

Unduh PDF putusan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 3 Jan 2013

Ketetapan 106/PUU-X/2012

Pengujian Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan yang diuji: UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 20 Jun 2012

Ketetapan 27/PUU-X/2012

Pengujian Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 16 Mei 2012

Ketetapan 86/PUU-IX/2011

Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan yang diuji: UU 36/2009 tentang Kesehatan

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 16 Nov 2011

Ketetapan 72/PUU-IX/2011

Pengujian Pasal 403 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

Peraturan yang diuji: UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 17 Okt 2011

Ketetapan 62/PUU-IX/2011

Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan yang diuji: UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 17 Des 2010

Ketetapan 80/PUU-VIII/2010

Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Peraturan yang diuji: UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 25 Okt 2010

Ketetapan 54/PUU-VIII/2010

Pengujian Pasal 83B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Peraturan yang diuji: UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 41/1999 tentang Kehutanan

Unduh PDF putusan

ditarik kembali Mahkamah Konstitusi · 7 Jul 2010

Ketetapan 51/PUU-VIII/2010

Pengujian Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan yang diuji: UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 9 Des 2009

Ketetapan 150/PUU-VII/2009

pengujian Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Peraturan yang diuji: UU 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 24 Mar 2009

Ketetapan 20/PUU-VII/2009

Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

Peraturan yang diuji: UU 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 10 Mar 2009

Ketetapan 8/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur

Peraturan yang diuji: UU 40/2003

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 13 Mar 2008

Ketetapan 40/TAP.MK/2008

Pengujian Pasal 77 huruf a, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan yang diuji: UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Unduh PDF putusan

Mahkamah Konstitusi · 29 Jun 2005

Ketetapan 24/PUU-IX/2011

Pengujian Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan yang diuji: UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Unduh PDF putusan

Sumber: dataset LexID (github.com/ninggar17/dataset_lexid_pdf), berisi dokumen resmi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Putusan pengadilan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42). Bukan nasihat hukum.

Dapatkan info hukum praktis setiap hari di WhatsApp

Ikuti Saluran InfoHukum
WhatsApp