Peta UU 32/2009: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (3)

• UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut (1)

• UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (9)

• PP 26/2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
• PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
• PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
• PP 57/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
• PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• PP 71/2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
• PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan
• PP 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Dirujuk oleh (13)

• UU 16/2023 tentang Landas Kontinen
• PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• UU 11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
• UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
• UU 26/2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
• UU 10/2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)
• UU 11/2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
• UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
• UU 11/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
• UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• UU 13/2010 tentang Hortikultura
• UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (2)

• Putusan No. 119/PUU-XXIII/2025: Penjelasan Pasal 66 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat (perlindungan pelapor, saksi, korban, aktivis lingkungan)
• Putusan No. 18/PUU-XII/2014: Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1) diuji, dimaknai bersyarat dan sebagian tidak mengikat

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.