⬆ Dasar hukum (0)
tidak ada⬅ Diubah / dicabut dengan (1)
UU 1/2026UU 12/2011Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganberlaku, sudah diubah
⬇ Peraturan pelaksana (22)
PP 59/2015UU 11/2015UU 14/2014UU 15/2014UU 16/2014UU 12/2013UU 13/2013UU 16/2013+14 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (1)
Mencabut (2)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (22)
- PP 59/2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
- UU 11/2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- UU 14/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 15/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 12/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 13/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 16/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 2/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
- UU 3/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 4/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
- UU 5/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 6/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
- UU 7/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 8/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 14/2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- UU 20/2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- UU 21/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- UU 22/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
- UU 23/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat
- UU 24/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat
- UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Merujuk (34)
- PERPRES No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
- PP 32/2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial
- UU 5/2011 tentang Akuntan Publik
- UU 6/2011 tentang Keimigrasian
- PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU 13/2010 tentang Hortikultura
- UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU 9/2010 tentang Keprotokolan
- UU 1/2009 tentang Penerbangan
- UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU 35/2009 tentang Narkotika
- UU 38/2009 tentang POS
- UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- UU 39/2008 tentang Kementerian Negara
- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- UU 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
- PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- PP 63/2002 tentang Hutan Kota
- UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
- UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas
Dirujuk oleh (2)
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.