Peta UU 25/2009: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (1)

• PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dasar hukum (konsiderans) (7)

• UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
• UU 11/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
• UU 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 43/1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• UU 8/1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (2)

• PP 96/2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• PP 21/2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Merujuk (2)

• UU 39/2008 tentang Kementerian Negara
• UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dirujuk oleh (4)

• UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
• PP 68/2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.