Peta UU 37/2008: hubungan dengan peraturan lain

Dasar hukum (konsiderans) (3)

• UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (6)

• PP 4/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
• PP 48/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
• PP 64/2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia
• PP 21/2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
• PP 45/2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
• UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Merujuk (1)

• Keppres No. 44 Tahun 2000

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)

• Putusan Nomor 62/PUU-VIII/2010 (Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.