Undang-UndangBerlaku

UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ringkasan

UU ini menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan ciri negara demokratis. Isinya mengatur hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib diumumkan dan yang dikecualikan, cara memperoleh informasi, Komisi Informasi, penyelesaian sengketa, gugatan ke pengadilan, dan ketentuan pidana.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 14
Tahun: 2008
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 30 April 2008
Diundangkan: 30 April 2008
Mulai berlaku: 30 April 2008
Sumber: LN.2008/NO.61, TLN NO.4846
Bidang: PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK, INFORMASI PUBLIK

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 1

Uji materi Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016: frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32"

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 2

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.