Peta UU 22/2009: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (3)

• UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut (1)

• UU 14/1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (11)

Peraturan di bawah ini menyebut peraturan ini di bagian "Mengingat", umumnya karena dibuat untuk menjalankannya (peraturan pelaksana). Rincian teknis seperti prosedur, tarif, syarat, dan formulir sering diatur di sini. Daftar disusun otomatis; cek status berlakunya di JDIH sebelum mengutip. Apa itu peraturan pelaksana?

• PP 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan
• PP 62/2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi
• PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• PP 51/2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
• PP 55/2012 tentang Kendaraan
• PP 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• PP 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
• PP 32/2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
• PP 37/2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• PP 8/2011 tentang Angkutan Multimoda

Dirujuk oleh (4)

• PP 37/2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• UU 10/2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)
• UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)

• Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 (Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.