⬆ Dasar hukum (0)
tidak adaUU 11/2020Cipta Kerjadicabut
⬇ Peraturan pelaksana (96)
PP 46/2023PP 12/2022PP 19/2022PP 41/2022PP 59/2022PP 10/2021PP 100/2021PP 101/2021+88 lainnya⚠️ Peraturan ini tercatat dicabut. Periksa peraturan pengganti di bawah sebelum mengutip.
Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Dicabut dengan (2)
Diubah dengan (11)
- UU No. 5 Tahun 2026
- UU 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
- UU 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU 18/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU 2/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU 63/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
- UU 65/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU 66/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Mencabut (1)
Mengubah (82)
- UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air
- UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
- UU 6/2017 tentang Arsitek
- UU 13/2016 tentang Paten
- UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU 1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 21/2014 tentang Panas Bumi
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 3/2014 tentang Perindustrian
- UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU 32/2014 tentang Kelautan
- UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
- UU 39/2014 tentang Perkebunan
- UU 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU 6/2014 tentang Desa
- UU 7/2014 tentang Perdagangan
- UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan
- UU 18/2012 tentang Pangan
- UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU 20/2011 tentang Rumah Susun
- UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial
- UU 6/2011 tentang Keimigrasian
- UU 13/2010 tentang Hortikultura
- UU 1/2009 tentang Penerbangan
- UU 10/2009 tentang Kepariwisataan
- UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
- UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU 33/2009 tentang Perfilman
- UU 35/2009 tentang Narkotika
- UU 36/2009 tentang Kesehatan
- UU 38/2009 tentang POS
- UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- UU 44/2009 tentang Rumah Sakit
- UU 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- UU 17/2008 tentang Pelayaran
- UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- UU 23/2007 tentang Perkeretaapian
- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- UU 31/2004 tentang Perikanan
- UU 38/2004 tentang Jalan
- UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
- UU 32/2002 tentang Penyiaran
- UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU 36/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- UU 37/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
- UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
- UU 41/1999 tentang Kehutanan
- UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran
- UU 5/1997 tentang Psikotropika
- UU 25/1992 tentang Perkoperasian
- UU 7/1992 tentang Perbankan
- UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- UU 2/1981 tentang Metrologi Legal
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (96)
- PP 46/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- PP 12/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
- PP 19/2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- PP 41/2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
- PP 59/2022 tentang Perkotaan
- PP 10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- PP 100/2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
- PP 101/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
- PP 102/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- PP 103/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
- PP 104/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
- PP 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- PP 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- PP 110/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
- PP 111/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
- PP 112/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
- PP 113/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
- PP 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- PP 13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
- PP 14/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- PP 17/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
- PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
- PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- PP 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- PP 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- PP 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
- PP 33/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
- PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- PP 36/2021 tentang Pengupahan
- PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- PP 38/2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
- PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- PP 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- PP 44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- PP 47/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- PP 48/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PP 49/2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
- PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP 51/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
- PP 52/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
- PP 58/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah
- PP 65/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
- PP 66/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
- PP 67/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
- PP 68/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
- PP 69/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido
- PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- PP 70/2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
- PP 71/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
- PP 72/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- PP 73/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- PP 74/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- PP 76/2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- PP 77/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
- PP 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- PP 83/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
- PP 84/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
- PP 88/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma
- PP 89/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya
- PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- PP 90/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
- PP 91/2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
- PP 92/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
- PP 93/2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- PP 97/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
- PP 98/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
- PP 99/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
- UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PP 64/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
- PP 65/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- PP 67/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- PP 71/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
- PP 73/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi
- PP 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
- PP 77/2020 tentang Perubahan Struktur dan Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk
- PP 79/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia
- PP 80/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Dirujuk oleh (7)
- PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP 45/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
- PP 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
- PP 36/2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- PP 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.