Undang-UndangBerlaku

UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Ringkasan

UU ini mengatur jaminan produk halal. Sertifikat halal diajukan ke BPJPH, diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, lalu kehalalannya ditetapkan MUI. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal bila produknya berasal dari bahan haram, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 33
Tahun: 2014
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 17 Oktober 2014
Diundangkan: 17 Oktober 2014
Mulai berlaku: 17 Oktober 2014
Sumber: LN.2014/No. 295, TLN No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM
Bidang: Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji, Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan, Perizinan, Pelayanan Publik

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Diubah oleh 3

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ada di InfoHukum
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.