Peraturan PemerintahBerlaku

PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, sedangkan produk berbahan haram wajib diberi keterangan tidak halal.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 42
Tahun: 2024
Jenis: Peraturan Pemerintah
Ditetapkan: Jakarta, 17 Oktober 2024
Diundangkan: 17 Oktober 2024
Mulai berlaku: 17 Oktober 2024
Sumber: LN 2024 (229), TLN (6998)
Bidang: Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji, Perlindungan Konsumen, Pangan, Pertanian dan Peternakan, Perizinan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Kebijakan Pemerintah, Standar/Pedoman, Cipta Kerja

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Mencabut 1

Mencabut PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

Izin Warung Makan Rumahan: NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.