UU 9/2015Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahberlaku, sudah diubah
Mengubah / mencabut ➡ (1)
UU 23/2014⬇ Peraturan pelaksana (29)
PP 2/2021PP 6/2021PP 14/2020PP 12/2019PP 13/2019PP 2/2019PP 3/2019PP 41/2019+21 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (4)
Mengubah (1)
Dasar hukum (konsiderans) (2)
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (29)
- PP 2/2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- PP 14/2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
- PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- PP 2/2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
- PP 3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
- PP 41/2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
- PP 72/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 89/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- PP 17/2018 tentang Kecamatan
- PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah
- PP 8/2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah
- PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- PP 61/2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
- PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 27/2016 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- PP 30/2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
- PP 48/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
- PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Dirujuk oleh (13)
- UU 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- UU 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- UU 28/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
- Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- PP 24/2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
- UU 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- UU 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- UU 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.