Peta UU 23/2014: hubungan dengan peraturan lain

Dicabut dengan (2)

• UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air

Diubah dengan (7)

• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
• UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
• UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Mengubah (2)

• UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum (konsiderans) (1)

• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (42)

• PP 6/2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah
• PP 12/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
• PP 19/2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• PP 59/2022 tentang Perkotaan
• PP 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
• PP 2/2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
• PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
• UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
• PP 14/2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
• PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
• PP 2/2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
• PP 24/2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
• PP 3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
• PP 41/2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
• PP 72/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
• PP 89/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
• PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
• PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
• PP 17/2018 tentang Kecamatan
• PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
• PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah
• PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
• PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah
• PP 8/2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
• PP 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
• PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah
• PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
• PP 61/2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
• PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
• PP 27/2016 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
• PP 30/2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
• PP 48/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
• PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• PP 3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
• UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
• PP 102/2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
• PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Merujuk (5)

• UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
• UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
• UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah

Dirujuk oleh (19)

• UU 17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
• PP 19/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
• UU 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
• PP 1/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• UU 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
• PP 20/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
• UU 11/2022 tentang Keolahragaan
• UU 28/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
• UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
• Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
• UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
• UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
• PP 33/2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
• UU 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
• UU 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
• UU 11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
• UU 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
• UU 12/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
• PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.