Peta UU 1/2022: hubungan dengan peraturan lain

Mencabut (2)

• UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Mengubah (3)

• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (3)

• PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• PP 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
• PP 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Merujuk (3)

• UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
• UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
• UU 27/2003 tentang Panas Bumi

Dirujuk oleh (4)

• PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
• PP 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• PP 4/2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
• PP 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)

• Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024: frasa "dan mandi uap/spa" dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.