Peta UU 2/2021: hubungan dengan peraturan lain

Mengubah (2)

• UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
• UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dasar hukum (konsiderans) (3)

• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 1/2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (3)

• PP 46/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
• PP 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
• PP 107/2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Merujuk (1)

• Perppu 1/2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dirujuk oleh (8)

• UU 17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
• UU 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
• UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• UU 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
• UU 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
• UU 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
• UU 29/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
• UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.