⬅ Diubah / dicabut dengan (11)
UU 1/2022Perppu 1/2020UU 4/2012UU 11/2011UU 2/2010UU 26/2009+5 lainnyaUU 33/2004Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahdicabut
Mengubah / mencabut ➡ (0)
tidak ada⬇ Peraturan pelaksana (106)
PP 56/2018PP 78/2014UU 14/2014UU 15/2014UU 16/2014UU 12/2013UU 13/2013UU 14/2013+98 lainnya⚠️ Peraturan ini tercatat dicabut. Periksa peraturan pengganti di bawah sebelum mengutip.
Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Dicabut dengan (1)
Diubah dengan (10)
- Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- UU 4/2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- UU 11/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- UU 2/2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- UU 26/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- UU 16/2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008
- UU 41/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
- UU 14/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
- UU 1/2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
- UU 9/2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Dasar hukum (konsiderans) (5)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (106)
- PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah
- PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- UU 14/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 15/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 12/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 13/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 14/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
- UU 16/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 2/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
- UU 3/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 4/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
- UU 5/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 6/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
- UU 7/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 8/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
- PP 2/2012 tentang Hibah Daerah
- PP 44/2012 tentang Dana Darurat
- UU 20/2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- UU 21/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- UU 22/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
- UU 23/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat
- UU 24/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat
- PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah
- UU 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- PP 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
- PP 65/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- UU 10/2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- PP 63/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- UU 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
- UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU 47/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
- UU 22/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
- UU 23/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
- UU 24/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
- UU 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
- UU 26/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- UU 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 28/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
- UU 29/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 3/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
- UU 30/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 31/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
- UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- UU 33/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- UU 4/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
- UU 41/2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- UU 45/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
- UU 47/2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
- UU 48/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
- UU 49/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
- UU 5/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
- UU 50/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
- UU 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
- UU 52/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 53/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
- UU 54/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
- UU 55/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
- UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
- UU 6/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
- UU 7/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
- UU 8/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
- UU 1/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 10/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 11/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
- UU 12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
- UU 13/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 15/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 16/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 19/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
- UU 2/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- UU 3/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 31/2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
- UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
- UU 33/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
- UU 34/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
- UU 35/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 36/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 37/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
- UU 4/2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- UU 45/2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
- UU 5/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 6/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 7/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 8/2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 9/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
- PP 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
- PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
- PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP 54/2005 tentang Pinjaman Daerah
- PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
- PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PP 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah
- PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua
Merujuk (6)
- UU 27/2003 tentang Panas Bumi
- UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- UU 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
Dirujuk oleh (5)
- PP 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2020 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- PP 20/2006 tentang Irigasi
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.