Peta UU 6/2023: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (11)

• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 5 Tahun 2026
• UU 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
• UU 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
• UU 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
• UU 18/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• UU 2/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU 63/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
• UU 65/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
• UU 66/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Mencabut (1)

• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Mengubah (87)

• UU 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• UU 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air
• UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
• UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
• UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
• UU 6/2017 tentang Arsitek
• UU 13/2016 tentang Paten
• UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
• UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
• UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• UU 21/2014 tentang Panas Bumi
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 3/2014 tentang Perindustrian
• UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU 32/2014 tentang Kelautan
• UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
• UU 39/2014 tentang Perkebunan
• UU 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
• UU 6/2014 tentang Desa
• UU 7/2014 tentang Perdagangan
• UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
• UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan
• UU 18/2012 tentang Pangan
• UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• UU 20/2011 tentang Rumah Susun
• UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial
• UU 6/2011 tentang Keimigrasian
• UU 13/2010 tentang Hortikultura
• UU 1/2009 tentang Penerbangan
• UU 10/2009 tentang Kepariwisataan
• UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
• UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
• UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU 33/2009 tentang Perfilman
• UU 35/2009 tentang Narkotika
• UU 36/2009 tentang Kesehatan
• UU 38/2009 tentang POS
• UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
• UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• UU 44/2009 tentang Rumah Sakit
• UU 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
• UU 17/2008 tentang Pelayaran
• UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah
• UU 23/2007 tentang Perkeretaapian
• UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
• UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
• UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
• UU 31/2004 tentang Perikanan
• UU 38/2004 tentang Jalan
• UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
• UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
• UU 32/2002 tentang Penyiaran
• UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• UU 36/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
• UU 37/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
• UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
• UU 41/1999 tentang Kehutanan
• UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• UU 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran
• UU 5/1997 tentang Psikotropika
• UU 25/1992 tentang Perkoperasian
• UU 7/1992 tentang Perbankan
• UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
• UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
• UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
• UU 2/1981 tentang Metrologi Legal

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (70)

• PP 1/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
• PP 20/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
• PP 23/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
• PP 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis
• PP 27/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• PP 3/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
• PP 6/2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah
• PP 7/2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
• PP 8/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
• PP 1/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• PP 12/2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
• PP 18/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
• PP 25/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
• PP 26/2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
• PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• PP 3/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• PP 33/2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
• PP 36/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
• PP 45/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
• PP 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
• PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP 50/2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah
• PP 6/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
• PP 9/2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
• UU 21/2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara
• PP 15/2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
• PP 16/2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
• PP 18/2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
• PP 20/2024 tentang Perwilayahan Industri
• PP 23/2024 tentang Jalan Tol
• PP 24/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh
• PP 25/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
• PP 26/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga
• PP 29/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
• PP 30/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
• PP 35/2024 tentang Waralaba
• PP 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten
• PP 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
• PP 40/2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
• PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
• PP 43/2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
• PP 17/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
• PP 18/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas
• PP 23/2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali
• PP 24/2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan
• PP 30/2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
• PP 31/2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
• PP 32/2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk
• PP 39/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
• PP 40/2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• PP 42/2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• PP 44/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
• PP 46/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
• PP 48/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
• PP 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
• PP 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP 52/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
• PP 55/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
• PP 56/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
• PP 57/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
• PP 59/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
• PP 60/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
• PP 61/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
• PP 62/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
• PP 63/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
• PP 64/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
• PP 65/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
• PP 66/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
• PP 67/2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

Dirujuk oleh (4)

• PP 2/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• PP 46/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
• PP 19/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
• UU 16/2023 tentang Landas Kontinen

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (3)

• Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025: Pasal 71 angka 2 (tarif telekomunikasi; sisa kuota harus tetap aktif) dinyatakan inkonstitusional bersyarat
• Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: 21 butir ketentuan klaster ketenagakerjaan (TKA, PKWT, alih daya, waktu istirahat, upah, PHK)
• Putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023: 2 butir ketentuan ketenagalistrikan (Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 dan kata "dapat" dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6)

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.