⬆ Dasar hukum (1)
UU 9/1985UU 31/2004Perikananberlaku, sudah diubah
Mengubah / mencabut ➡ (1)
UU 5/1983⬇ Peraturan pelaksana (10)
PP 11/2023PP 27/2021PP 28/2017PP 50/2015PP 57/2015PP 62/2014PP 30/2008PP 60/2007+2 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (4)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (10)
- PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- PP 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan
- PP 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil
- PP 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
- PP 62/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan
- PP 30/2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
- PP 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- PP 19/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
- PP 24/2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Merujuk (3)
Dirujuk oleh (7)
- UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- UU 11/2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU 21/2009 tentang Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)
- UU 17/2008 tentang Pelayaran
- UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
- PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.