Peta UU 4/2004: hubungan dengan peraturan lain

Dicabut dengan (1)

• UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengubah (1)

• UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dasar hukum (konsiderans) (1)

• UU 35/1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (21)

• UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• PP 11/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
• PP 10/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
• PP 24/2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
• UU 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• PP 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
• UU 4/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
• UU 5/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
• UU 6/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
• UU 7/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
• UU 11/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
• UU 12/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
• UU 13/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• UU 14/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
• UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial
• UU 37/2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 8/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
• UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Merujuk (1)

• UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dirujuk oleh (3)

• UU 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
• UU 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU 31/2004 tentang Perikanan

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.