Peta UU 16/2004: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (1)

• UU 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut (1)

• UU 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar hukum (konsiderans) (2)

• UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (2)

• UU 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• PP 20/2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

Merujuk (5)

• UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
• UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
• UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dirujuk oleh (2)

• PP 37/2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
• PP 39/2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.