UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ringkasan

Ini adalah KUHAP lama, yaitu aturan tentang tata cara proses perkara pidana, yang berlaku sejak 31 Desember 1981. Menurut database BPK, UU ini kini berstatus tidak berlaku karena dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Sejumlah pasalnya pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

8

Tahun

1981

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 31 Desember 1981

Diundangkan

31 Desember 1981

Mulai berlaku

31 Desember 1981

Sumber

LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM

Bidang

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 19

• Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi: Perbedaan dan Wewenang Presiden
• Hak Tersangka Saat Penangkapan dan Pemeriksaan
• Laporan ke Polisi Ditolak atau Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan
• Laporan Palsu dan Fitnah: Risiko Melaporkan Tanpa Dasar dan Cara Menghadapinya
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak: Apa Artinya bagi Wajib Pajak
• Pencurian dan Pemberatannya: Pencurian Biasa, Ringan, dengan Pemberatan, dan dengan Kekerasan
• Penganiayaan dan Kekerasan dalam Pacaran: Jerat Hukum, Visum, Laporan, dan Perlindungan Korban
• Pidana Denda dan Subsider: Cara Membayar, Pengganti Kurungan, dan Eksekusi oleh Jaksa
• Berita acara pemeriksaan yang belum dibaca jangan ditandatangani