Peta UU 37/2004: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (1)

• UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Mencabut (2)

• Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
• UU 4/1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Dasar hukum (konsiderans) (5)

• UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 8/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
• UU 2/1986 tentang Peradilan Umum
• UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (7)

• PP 43/2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
• PP 13/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
• PP 17/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
• PP 18/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas
• PP 8/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
• PP 9/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
• PP 10/2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Dirujuk oleh (1)

• UU 40/2014 tentang Perasuransian

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (3)

• Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026: Pasal 74 ayat (1) konstitusional bersyarat (kurator melapor tiap tiga bulan kepada hakim pengawas, tembusan kreditor dan debitor)
• Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025: Penjelasan Pasal 292 konstitusional bersyarat (mengenai berlakunya insolvensi)
• Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005: Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasan, dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut 'ayat (3)', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.