Peta UU 14/1985: hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan (3)

• PP 40/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
• UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mengubah (1)

• UU 13/1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (29)

• PP 44/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
• PP 82/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
• PP 55/2014 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
• PP 90/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
• PP 94/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
• PP 36/2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
• UU 5/2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
• UU 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• UU 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
• UU 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• PP 11/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
• PP 10/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
• PP 24/2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
• UU 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• PP 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
• UU 4/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
• UU 5/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
• UU 6/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
• UU 7/2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
• UU 11/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
• UU 12/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
• UU 13/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• UU 14/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
• UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial
• UU 37/2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• UU 8/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
• UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU 18/2003 tentang Advokat

Dirujuk oleh (1)

• UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.