Peta UU 50/2009: hubungan dengan peraturan lain

Mengubah (1)

• UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Dasar hukum (konsiderans) (4)

• UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (3)

• UU 8/2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
• PP 94/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
• PP 36/2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

Merujuk (7)

• PP 53/2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU 14/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
• UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial
• UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU 43/1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Dirujuk oleh (1)

• PP 44/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)

• Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015: kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" dalam Pasal 13A ayat (2) dan (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.