⬆ Dasar hukum (1)
UU 25/2007UU 39/2009Kawasan Ekonomi Khususberlaku, sudah diubah
⬇ Peraturan pelaksana (32)
PP 12/2025PP 24/2024PP 26/2024PP 38/2024PP 39/2024PP 23/2023PP 2/2022PP 41/2022+24 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (6)
- UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 67/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
- PP 68/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
- UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Mencabut (2)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (32)
- PP 12/2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
- PP 24/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh
- PP 26/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga
- PP 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten
- PP 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
- PP 23/2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali
- PP 2/2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- PP 41/2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
- PP 69/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido
- PP 71/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
- PP 1/2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 12/2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 68/2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari
- PP 84/2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
- PP 85/2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
- PP 41/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- PP 42/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
- PP 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
- PP 31/2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
- PP 6/2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
- PP 85/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- PP 96/2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 31/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu
- PP 32/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
- PP 50/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
- PP 51/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi
- PP 52/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
- PP 85/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
- PP 100/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 26/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
- PP 29/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
- PP 2/2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Merujuk (2)
- PERPU No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- UU 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.