⬆ Dasar hukum (1)
UU 11/2020⬅ Diubah / dicabut dengan (0)
tidak adaPP 40/2021Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Mengubah / mencabut ➡ (1)
UU 39/2009⬇ Peraturan pelaksana (0)
tidak adaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Mengubah (1)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Merujuk (6)
- PP 1/2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP 12/2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
- UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- PERPU No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- UU 36/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Dirujuk oleh (13)
- PP 20/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- PP 12/2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
- PP 24/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh
- PP 26/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga
- PP 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten
- PP 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
- PP 23/2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali
- PP 41/2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
- PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- PP 67/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
- PP 68/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
- PP 69/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido
- PP 71/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.