⬆ Dasar hukum (1)
UU 39/2009PP 2/2011Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khususberlaku, sudah diubah
Mengubah / mencabut ➡ (0)
tidak ada⬇ Peraturan pelaksana (11)
PP 5/2017PP 31/2016PP 6/2016PP 31/2014PP 32/2014PP 50/2014PP 51/2014PP 52/2014+3 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (2)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (11)
- PP 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
- PP 31/2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
- PP 6/2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
- PP 31/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu
- PP 32/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
- PP 50/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
- PP 51/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi
- PP 52/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
- PP 85/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
- PP 26/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
- PP 29/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Dirujuk oleh (4)
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.