UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ringkasan

Undang-undang ini mengatur cara negara mencatat data penduduk, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dokumen kependudukan, sampai sistem informasinya. Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan data pribadi penduduk dilindungi. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

23

Tahun

2006

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 29 Desember 2006

Diundangkan

29 Desember 2006

Mulai berlaku

29 Desember 2006

Sumber

LN.2006/NO.124, TLN NO.4674

Bidang

Kependudukan dan Perkawinan

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 15

• Akta Kematian dan Dokumen Hilang: Urutan Pengurusan yang Benar
• Anak Sah dan Anak yang Lahir Sebelum Orang Tuanya Menikah: Status dan Akta Lahir
• Foto KTP tidak dikirim ke akun yang tidak jelas
• Hak Anak Luar Kawin: Status Hukum dan Hubungan dengan Ayah
• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Akta cerai dan perubahan data kependudukan
• Dokumen yang disiapkan sebelum gugatan cerai didaftarkan
• NIK Ganda dan Data Kependudukan Diblokir: Penyebab dan Cara Memperbaiki
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya
• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat