Peta UU 23/2006: hubungan dengan peraturan lain

Dicabut dengan (1)

• PP 40/2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Diubah dengan (2)

• UU 24/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• PP 102/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mencabut (1)

• UU 4/1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Dasar hukum (konsiderans) (11)

• UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
• UU 29/1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
• UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri
• UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
• UU 9/1992 tentang Keimigrasian
• UU 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)
• UU 1/1974 tentang Perkawinan

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (1)

• PP 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Merujuk (1)

• UU 32/1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Dirujuk oleh (1)

• UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (2)

• Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016: kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan"
• Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 (disebut di bagian keterangan, tanpa tautan)

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.