UU 24/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ringkasan

UU ini mengubah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar pencatatan penduduk tertib secara nasional. Perubahannya antara lain menyangkut wewenang Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, kewajiban instansi pelaksana, data kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil, anggaran, dan sanksi.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

24

Tahun

2013

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 24 Desember 2013

Diundangkan

24 Desember 2013

Mulai berlaku

24 Desember 2013

Sumber

LN.2013/No. 232, TLN No. 5475, LL SETNEG: 26 HLM

Bidang

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 16

• Akta Kematian dan Dokumen Hilang: Urutan Pengurusan yang Benar
• Anak Sah dan Anak yang Lahir Sebelum Orang Tuanya Menikah: Status dan Akta Lahir
• Foto KTP tidak dikirim ke akun yang tidak jelas
• Hak Anak Luar Kawin: Status Hukum dan Hubungan dengan Ayah
• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Akta cerai dan perubahan data kependudukan
• Dokumen yang disiapkan sebelum gugatan cerai didaftarkan
• NIK Ganda dan Data Kependudukan Diblokir: Penyebab dan Cara Memperbaiki
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya
• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat