⬆ Dasar hukum (1)
UU 32/2004⬅ Diubah / dicabut dengan (1)
UU 6/2014UU 8/2005Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undangberlaku, sudah diubah
Mengubah / mencabut ➡ (1)
Perppu 3/2005⬇ Peraturan pelaksana (78)
Perppu 1/2008PP 18/2008PP 19/2008PP 25/2008PP 31/2008PP 40/2008PP 6/2008PP 7/2008+70 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Diubah dengan (1)
Mengubah (1)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (78)
- Perppu 1/2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- PP 18/2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- PP 19/2008 tentang Kecamatan
- PP 25/2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
- PP 31/2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
- PP 40/2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
- PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
- PP 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 3/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
- UU 4/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
- UU 5/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
- UU 6/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
- UU 7/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
- UU 8/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
- PP 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- PP 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga
- PP 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
- PP 21/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 22/2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa
- PP 24/2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
- PP 25/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- PP 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- PP 43/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- PP 45/2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
- PP 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
- PP 48/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
- PP 49/2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- PP 5/2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wiilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
- PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
- PP 77/2007 tentang Lambang Daerah
- PP 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
- PP 79/2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
- UU 1/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 10/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 11/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
- UU 12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
- UU 13/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 15/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 16/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 19/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
- UU 2/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- UU 3/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 31/2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
- UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
- UU 33/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
- UU 34/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
- UU 35/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 36/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
- UU 4/2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- UU 5/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 6/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 7/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 8/2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 9/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
- PP 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- PP 3/2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
- PP 35/2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa
- PP 37/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 5/2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- PP 72/2005 tentang Desa
- PP 73/2005 tentang Kelurahan
- PP 74/2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
- PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 80/2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.