⬆ Dasar hukum (0)
tidak adaUU 22/2003Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdicabut
Mengubah / mencabut ➡ (0)
tidak ada⬇ Peraturan pelaksana (66)
UU 12/2009UU 13/2009PP 58/2008UU 22/2008UU 23/2008UU 24/2008UU 25/2008UU 26/2008+58 lainnya⚠️ Peraturan ini tercatat dicabut. Periksa peraturan pengganti di bawah sebelum mengutip.
Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Dicabut dengan (2)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (66)
- UU 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
- UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
- PP 58/2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda Dudanya
- UU 22/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
- UU 23/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
- UU 24/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
- UU 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
- UU 26/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- UU 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 28/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
- UU 29/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 3/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
- UU 30/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 31/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
- UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- UU 33/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- UU 4/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
- UU 45/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
- UU 47/2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
- UU 48/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
- UU 49/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
- UU 5/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
- UU 50/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
- UU 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
- UU 52/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 53/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
- UU 54/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
- UU 55/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
- UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
- UU 6/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
- UU 7/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
- UU 8/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
- PP 21/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 1/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
- UU 10/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 11/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
- UU 12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
- UU 13/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU 15/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 16/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 19/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
- UU 2/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 3/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 31/2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
- UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
- UU 33/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
- UU 34/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
- UU 35/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 36/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 37/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
- UU 4/2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 5/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 6/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- UU 7/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 8/2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- UU 9/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
- PP 37/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 25/2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
- PP 37/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 53/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.