UU 10/2020 tentang Bea Meterai

Ringkasan

UU ini mengatur bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan satu kali per dokumen. Bea ini berlaku untuk dokumen perdata dan dokumen yang dipakai sebagai alat bukti di pengadilan dengan tarif Rp10.000, dengan beberapa dokumen dikecualikan. UU ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 1985.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

10

Tahun

2020

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 26 Oktober 2020

Diundangkan

26 Oktober 2020

Mulai berlaku

1 Januari 2021

Sumber

LN.2020/No.240, TLN No.6571

Bidang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah, Perpajakan

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 7

• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Bea Meterai Rp10.000: Kapan Dokumen Perlu Ditempel Meterai
• Nota, kuitansi, dan bukti transfer tidak saling menggantikan
• Kontrak Elektronik untuk Freelancer: Isi, Bukti Chat, Tanda Tangan, dan Pembayaran
• MoU dan Perjanjian Kerja Sama: Perbedaan, Kekuatan Mengikat, dan Klausul Penting
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Surat Pernyataan Bermeterai: Kekuatan Hukum, Saksi, dan Batasnya