Perma 1/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya berdasarkan judul.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

1

Tahun

2022

Jenis

Peraturan Mahkamah Agung

Ditetapkan

Jakarta, 25 Februari 2022

Diundangkan

1 Maret 2022

Mulai berlaku

1 Maret 2022

Sumber

BN.2022/No.225, jdih.mahkamahagung.go.id: 33 hlm.

Bidang

HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG, STANDAR / PEDOMAN

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Cara Meminta Ganti Rugi dari Pelaku