Perpres 2/2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Ringkasan

Peraturan ini mengesahkan konvensi internasional yang menghapus kewajiban legalisasi untuk dokumen publik asing. Tujuannya meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

2

Tahun

2021

Jenis

Peraturan Presiden

Ditetapkan

Jakarta, 4 Januari 2021

Diundangkan

5 Januari 2021

Mulai berlaku

5 Januari 2021

Sumber

LN.2021/No.3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Bidang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan / Konvensi / Perjanjian Internasional

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Legalisasi Dokumen dan Apostille: Cara Mengesahkan Dokumen untuk Luar Negeri