Undang-UndangBerlaku
UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Ringkasan
Undang-undang ini mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga isinya resmi berlaku sebagai undang-undang. Aturan ini dibuat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan UU Cipta Kerja sebelumnya (UU Nomor 11 Tahun 2020), dan sekaligus menggantikan UU tersebut.
Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).
Data peraturan
Jaringan keterkaitan
Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.
Diubah oleh 11
Tampilkan 11 peraturan
- UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah ada di InfoHukum
- UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah ada di InfoHukum
- UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
- UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Mengubah 87
Tampilkan 87 peraturan
- UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ada di InfoHukum
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ada di InfoHukum
- UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ada di InfoHukum
- UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ada di InfoHukum
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada di InfoHukum
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ada di InfoHukum
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada di InfoHukum
- UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada di InfoHukum
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada di InfoHukum
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ada di InfoHukum
- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada di InfoHukum
- UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ada di InfoHukum
- UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada di InfoHukum
- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ada di InfoHukum
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada di InfoHukum
- UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada di InfoHukum
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ada di InfoHukum
- UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ada di InfoHukum
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ada di InfoHukum
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada di InfoHukum
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ada di InfoHukum
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada di InfoHukum
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ada di InfoHukum
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada di InfoHukum
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
- UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada di InfoHukum
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada di InfoHukum
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada di InfoHukum
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ada di InfoHukum
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada di InfoHukum
- UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Mencabut 2
- Mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
- Mencabut Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 3
- Uji materi Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025: Pasal 71 angka 2 (tarif telekomunikasi; sisa kuota harus tetap aktif) dinyatakan inkonstitusional bersyarat
- Uji materi Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: 21 butir ketentuan klaster ketenagakerjaan (TKA, PKWT, alih daya, waktu istirahat, upah, PHK)
- Uji materi Putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023: 2 butir ketentuan ketenagalistrikan (Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 dan kata "dapat" dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6)
Lainnya 1
- Menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 56
- Alasan PHK yang Sah Menurut PP 35/2021 dan Kewajiban Pemberitahuannya
- Cuti Melahirkan: Berapa Lama dan Apa Saja Haknya
- Diskriminasi di Tempat Kerja: Bentuk, Dasar Hukum, dan Cara Mengadu
- Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam: Hak Anggota dan Langkah Hukumnya
- Gaji Ditahan atau Dipotong Perusahaan: Batas yang Sah dan Cara Mengadu
- Hak Berserikat dan Serikat Pekerja: Cara Mendirikan, Hak Anggota, dan Larangan PHK
- Hak Cuti Tahunan Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan
- Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
- Hak Tetangga dan Gangguan Bangunan: Batas Pagar, Limpasan Air, Kebisingan, dan Cara Menyelesaikannya
- Ijazah Ditahan Perusahaan: Apa Kata Aturan dan Apa yang Bisa Dilakukan Pekerja
Tampilkan 46 artikel lainnya
- Izin Usaha Rumahan: NIB, OSS Berbasis Risiko, dan Izin Lokasi
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Syarat, Manfaat, dan Cara Klaim
- Kerja dari Rumah dan Hak Pekerja Jarak Jauh: Upah, Jam Kerja, dan Perjanjian
- Kerja di Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama: Hak Upah dan Cara Menghitungnya
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Kewajiban Perusahaan dan Hak Pekerja
- Alih daya: siapa yang diajak bicara saat hak tidak dibayar
- Cuti yang belum diambil tidak sama dengan pesangon
- Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
- Pekerja kontrak dan pekerja tetap: beda hubungan kerjanya
- PHK dan pengunduran diri tidak boleh tertukar di atas kertas
- Upah yang dipakai saat menghitung hak, bukan hanya gaji pokok
- Kontrak Konstruksi dan Sengketa Proyek: Isi Kontrak, Retensi, Keterlambatan, dan Penyelesaiannya
- Koperasi dan Hak Anggota: Rapat Anggota, Pengawas, dan Sisa Hasil Usaha
- Langkah Mendirikan PT: Akta Notaris, Pengesahan, NIB, dan NPWP
- Mengundurkan Diri dari Pekerjaan: Hak yang Tetap Didapat
- Mogok Kerja yang Sah: Syarat, Pemberitahuan, Akibat bagi Pekerja, dan Pengusaha
- Mutasi dan Demosi Sepihak: Batas Wewenang Perusahaan dan Hak Pekerja
- NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
- Pekerja Alih Daya (Outsourcing): Hubungan Kerja, Perlindungan, dan Perjanjiannya
- Pekerja Hamil dan Larangan PHK: Hak Perempuan Bekerja saat Hamil dan Melahirkan
- Pekerja Harian Lepas: Batas Waktunya dan Kapan Berubah Menjadi Pekerja Tetap
- Pekerja Sakit Berat: Hak atas Upah, BPJS Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan
- Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Jalur Pengaduan dan Perlindungan Korban
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Tahapan, Ganti Rugi, Keberatan, dan Konsinyasi
- Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus: Akta, RUPS, dan Pelaporan
- Perbedaan CV, Firma, dan PT: Tanggung Jawab, Modal, dan Pajak
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya
- Perjanjian Kerja: Wajib Tertulis atau Boleh Lisan, Apa Isinya, dan Bahasa Apa
- Persaingan Usaha, Kartel, dan KPPU: Apa yang Dilarang dan Cara Melapor
- Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
- Perusahaan Pailit dan Nasib Upah Pekerja: Urutan Pembayaran dan Langkah Menagih
- PHK karena Efisiensi, Perusahaan Tutup, atau Pailit: Hak Pekerja dan Syaratnya
- PHK karena Mangkir: Aturan Lima Hari Kerja dan Hak yang Tersisa
- PHK Karena Sakit Berkepanjangan: Hak Pekerja dan Batasannya
- Kontrak Kerja (PKWT): Batas Waktu, Hak, dan Yang Harus Diperhatikan
- PKWTT dan Masa Percobaan Kerja: Maksimal 3 Bulan, Upah, dan Status Karyawan
- PT Perorangan untuk UMKM: Syarat, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawabnya
- RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
- Sertipikat Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun): Yang Dibeli, Hak Bersama, dan PPPSRS
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3: Tahapan, Masa Berlaku, dan Hak Pekerja
- Tanah Terlantar: Ciri, Tahapan Penertiban, dan Cara Pemilik Mempertahankan Haknya
- Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi
- Uang Kompensasi PKWT Saat Kontrak Berakhir: Hak dan Cara Hitung
- Upah Lembur: Cara Menghitung Menurut PP 35/2021 dan Contoh Hitungannya
- Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
- Upah Saat Sakit, Cuti Haid, dan Keguguran: Hak Pekerja Perempuan dan Laki-laki
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.