Ketenagakerjaan

Kerja di Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama: Hak Upah dan Cara Menghitungnya

Terbit Diperbarui 9 menit bacaTim Redaksi InfoHukum

Bekerja saat orang lain berlibur sering dianggap "sudah risikonya". Padahal hukum membedakan jam kerja biasa dari kerja pada hari libur resmi, dan pekerja berhak atas upah kerja lembur bila diminta masuk. Artikel ini menjelaskan syaratnya, cara menghitung, serta bagaimana bersikap bila perusahaan tidak membayar.

Isi artikel
    ALUR SINGKATDiminta masuk di hari libur: urutan langkahnya1Periksa apakah hariitu libur resmi ataucuti bersama2Pastikan adapersetujuan pekerja3Catat jam masuk danjam pulang4Hitung upah lemburdari upah sejam5Ajukan keberatantertulis bila tidakdibayar
    Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.
    Kabar terbaru

    DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Nomor dan naskah resminya belum kami temukan, sehingga uraian di bawah memakai aturan yang berlaku saat ini. Periksa teks resmi dan perkembangan terbaru sebelum bertindak.

    Apa yang dimaksud hari libur resmi dan cuti bersama

    Hari libur resmi (sering disebut hari libur nasional) adalah hari yang ditetapkan pemerintah, misalnya hari raya keagamaan dan 17 Agustus. Cuti bersama adalah hari tambahan yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, biasanya di sekitar hari raya besar. Dua hal ini tidak sama.

    Perbedaan itu penting karena akibat hukumnya berbeda. Hari libur resmi punya dasar yang jelas dalam aturan ketenagakerjaan. Cuti bersama, bagi pekerja swasta, pelaksanaannya banyak bergantung pada kebijakan perusahaan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Sebuah artikel Hukumonline tentang libur Lebaran 2025 bahkan menyebut pengusaha dapat menyimpangi SKB dan tetap mempekerjakan pekerja, tetapi artikel itu menerapkan logika libur resmi pada cuti bersama sebagai asumsi, bukan aturan yang tertulis tegas. Karena itu, hal yang menyangkut cuti bersama sebaiknya dicek ulang pada perjanjian kerja Anda.

    Aturan pokoknya dalam bahasa sehari-hari

    Menurut rujukan yang dibuka untuk artikel ini, aturan dasarnya kurang lebih sebagai berikut.

    • Pekerja pada dasarnya tidak wajib bekerja pada hari libur resmi.
    • Pengusaha boleh meminta pekerja masuk bila pekerjaan memang harus berjalan terus-menerus atau bila ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Rujukan yang dikutip menyebut hal ini pada Pasal 85 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
    • Kerja lembur harus dengan persetujuan pekerja, yang menurut PP 35/2021 dapat diberikan secara tertulis dan/atau lewat media digital.
    • Pekerja yang masuk pada hari libur resmi berhak atas upah kerja lembur.

    Perhatikan kata "persetujuan". Surat perintah sepihak tanpa kesepakatan bukan dasar yang kuat. Namun ada pekerjaan yang karena sifatnya memang berjalan terus-menerus atau melayani kepentingan umum, misalnya layanan kesehatan, transportasi, atau keamanan. Untuk pekerjaan semacam itu, jadwal libur biasanya diatur lewat sistem giliran (shift) dan sudah tercantum dalam perjanjian kerja.

    Catatan: setelah perubahan lewat UU Cipta Kerja (UU 6/2023), sebagian ketentuan ketenagakerjaan bergeser. Periksa teks terbaru pasal yang Anda kutip, dan jangan hanya bersandar pada kutipan lama di internet.

    Buku agenda bulanan terbuka di atas meja kayu
    Foto oleh Eric Rothermel di Unsplash

    Rumus upah lembur untuk hari libur

    PP No. 35 Tahun 2021 mengatur cara menghitung upah lembur. Rujukan Hukumonline yang dibuka menyebut rumus dasarnya: upah sejam = 1/173 x upah sebulan. Angka 173 adalah pembagi yang dipakai untuk mengubah upah bulanan menjadi upah per jam.

    Untuk perusahaan dengan lima hari kerja dalam seminggu, kerja lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi dihitung dengan pengali berikut (sebagaimana dikutip dari rujukan tersebut):

    Jam lemburPengali upah sejam
    Jam pertama sampai jam kedelapan2 kali
    Jam kesembilan3 kali
    Jam kesepuluh sampai kedua belas4 kali

    Untuk perusahaan dengan enam hari kerja, pola pengalinya berbeda. Rujukan yang dibuka tidak memuat tabelnya, sehingga angka pastinya sebaiknya dibaca langsung pada teks resmi PP 35/2021 atau ditanyakan ke pengawas ketenagakerjaan.

    Dua hal lain yang sering terlewat:

    • Batas lembur biasa (paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu) tidak berlaku untuk kerja pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi, menurut rujukan yang sama.
    • Untuk lembur empat jam atau lebih, perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, dan kewajiban itu tidak boleh diganti uang.

    Contoh perhitungan

    Contoh: Ibu Sari bekerja di perusahaan dengan lima hari kerja. Upah sebulannya, yang menjadi dasar hitung, adalah Rp5.190.000. Upah sejamnya adalah Rp5.190.000 dibagi 173, yaitu Rp30.000. Pada hari libur resmi, ia diminta masuk dan setuju bekerja sembilan jam.

    Hitungannya: delapan jam pertama dikalikan 2, yaitu 8 x 2 x Rp30.000 = Rp480.000. Jam kesembilan dikalikan 3, yaitu 1 x 3 x Rp30.000 = Rp90.000. Total upah lembur hari itu Rp570.000. Angka ini hanya ilustrasi fiktif. Komponen upah yang masuk hitungan (misalnya upah pokok dan tunjangan tetap) harus dicek pada struktur upah Anda sendiri.

    Langkah praktis bila diminta masuk

    1. Cek jenis harinya. Lihat kalender resmi pemerintah: apakah hari itu libur resmi atau hanya cuti bersama.
    2. Baca perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Cari bagian jam kerja, hari libur, dan lembur.
    3. Minta perintah tertulis. Pesan WhatsApp atau e-mail yang jelas sudah cukup sebagai bukti.
    4. Berikan persetujuan secara sadar. Bila tidak sanggup, sampaikan penolakan dengan sopan dan jelas alasannya.
    5. Catat jam kerja. Simpan bukti absensi, tangkapan layar, atau foto lembar daftar hadir.
    6. Hitung sendiri upahnya memakai rumus di atas, lalu cocokkan dengan slip gaji.
    7. Ajukan keberatan tertulis ke bagian personalia bila selisihnya tidak dijelaskan.
    8. Bawa ke pihak ketiga (serikat pekerja, dinas ketenagakerjaan) bila tetap tidak dibayar.

    Pekerja harian, borongan, dan jabatan tertentu

    Pertanyaan yang sering muncul: apakah semua orang berhak atas lembur? Tidak selalu. Ketentuan upah lembur punya pengecualian untuk golongan jabatan tertentu, misalnya yang memiliki tanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Untuk pekerja harian lepas atau borongan, hitungan upah mengikuti perjanjian dan aturan khusus, sehingga rumus di atas tidak otomatis cocok. Bila status Anda tidak jelas, baca artikel tentang pekerja harian lepas dan status kerja atau cara menghitung upah lembur sebagai pelengkap.

    Kerja shift dan pekerjaan yang berjalan terus-menerus

    Di pabrik, rumah sakit, hotel, toko, atau layanan keamanan, hari libur resmi sering tidak berarti tutup. Karyawan bekerja bergiliran (shift), dan jadwal libur mingguan bisa jatuh di hari biasa. Dalam kondisi ini, pertanyaannya bukan lagi "boleh atau tidak diminta masuk", tetapi "bagaimana jadwal dan upahnya diatur".

    Beberapa hal yang perlu dicek:

    • Apakah jadwal shift tertulis dan dibagikan sebelumnya, atau berubah mendadak?
    • Apakah hari libur resmi yang jatuh pada jadwal kerja Anda dihitung sebagai lembur, atau sudah digantikan dengan hari libur lain yang disepakati?
    • Apakah ada tunjangan shift atau tunjangan kerja pada hari raya yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama?
    • Siapa yang menandatangani persetujuan kerja pada hari libur: Anda sendiri, atau hanya atasan?

    Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dan pengusaha. Bila PKB atau peraturan perusahaan memberi hak yang lebih baik daripada aturan pemerintah, yang berlaku adalah yang lebih menguntungkan pekerja. Ketentuan yang isinya lebih rendah dari aturan pemerintah tidak dapat dijadikan alasan. Karena itu, simpan salinan dokumen-dokumen tersebut sejak hari pertama bekerja.

    Bagaimana bila upah libur tidak dibayar

    Perselisihan mengenai upah termasuk perselisihan hak. Penyelesaiannya bertahap, dan biasanya dimulai dari tempat kerja sendiri.

    1. Bicarakan langsung dan tertulis. Kirim pesan atau surat singkat berisi tanggal kerja, jam kerja, dan hitungan Anda. Minta tanggapan tertulis.
    2. Perundingan bipartit. Ini perundingan antara pekerja (atau serikat pekerja) dan pengusaha. Buat risalah atau catatan hasilnya.
    3. Mediasi di dinas ketenagakerjaan. Bila bipartit gagal, perselisihan dapat dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk dimediasi.
    4. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, gugatan dapat diajukan. Tahapan lengkapnya dibahas di artikel tahapan perselisihan hubungan industrial.

    Pengaduan juga dapat disampaikan kepada pengawas ketenagakerjaan, terutama bila pelanggaran terjadi pada banyak pekerja sekaligus. Sampaikan bukti yang sudah dikumpulkan, bukan hanya cerita.

    Perbedaan lembur biasa dan kerja pada hari libur

    Banyak orang menyamakan keduanya. Ringkasnya:

    HalLembur hari kerja biasaKerja pada hari libur resmi atau istirahat mingguan
    DasarMelebihi jam kerja normalBekerja pada hari yang seharusnya libur
    PersetujuanPerlu persetujuan pekerjaPerlu persetujuan pekerja
    Batas jamAda batas harian dan mingguanBatas harian dan mingguan tidak berlaku
    Pengali upahLebih kecilLebih besar, dimulai dari 2 kali untuk lima hari kerja
    Makanan dan minumanWajib bila lembur empat jam atau lebihWajib bila lembur empat jam atau lebih

    Pengali untuk lembur hari biasa dibahas di artikel cara menghitung upah lembur. Intinya, kerja di hari libur dihargai lebih tinggi karena mengorbankan waktu istirahat pekerja.

    Hal yang perlu ada dalam persetujuan lembur

    Persetujuan lembur tidak harus berbentuk formulir mewah. Namun agar jelas, surat atau pesan persetujuan sebaiknya memuat:

    • Nama pekerja dan jabatan.
    • Tanggal dan rentang jam kerja yang diminta.
    • Jenis pekerjaan yang dilakukan.
    • Pernyataan bahwa pekerja setuju bekerja pada hari tersebut.
    • Pihak yang memberi perintah.
    • Cara dan waktu pembayaran upah lembur.

    Dengan catatan sederhana ini, kedua pihak terlindungi. Pekerja punya bukti, dan perusahaan dapat menunjukkan bahwa lembur dilakukan atas kesepakatan.

    Dokumen yang sebaiknya disimpan

    Sengketa upah hampir selalu dimenangkan oleh pihak yang dokumennya rapi. Simpan salinan atau foto dari hal-hal berikut:

    • Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama bila ada.
    • Slip gaji setiap bulan, terutama bulan ketika Anda bekerja di hari libur.
    • Daftar hadir, rekap absensi sidik jari, atau tangkapan layar aplikasi absensi.
    • Pesan atau e-mail yang berisi perintah masuk kerja pada hari libur.
    • Catatan pribadi mengenai jam masuk dan jam pulang.

    Jangan menyalin data rahasia perusahaan yang tidak berkaitan dengan hak Anda. Cukup dokumen yang membuktikan hari, jam, dan perintah kerja.

    Kesalahan yang sering terjadi

    • Menganggap "libur bersama" otomatis berarti lembur berganda. Sebelum menuntut, pastikan hari itu memang libur resmi atau sudah diatur sebagai libur dalam perjanjian.
    • Menerima "uang makan" sebagai pengganti upah lembur. Keduanya berbeda.
    • Tidak mencatat jam kerja sehingga sulit membuktikan.
    • Memberi persetujuan lisan lalu menyangkal belakangan.
    • Menuntut berdasarkan satu artikel internet tanpa memeriksa perjanjian kerja sendiri.
    • Menunggu terlalu lama sebelum menagih, sehingga bukti hilang dan hubungan kerja memburuk.
    Peringatan

    Sanksi pidana atau denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur diatur dalam undang-undang. Besarnya dapat berubah, terutama setelah UU Penyesuaian Pidana berlaku 2 Januari 2026, jadi periksa teks resmi terbaru sebelum menyebut angka dalam surat atau pengaduan.

    Tips

    Simpan satu buku catatan kecil atau berkas di ponsel berisi tanggal, jam masuk, jam pulang, dan siapa yang meminta Anda bekerja. Catatan yang dibuat pada hari kejadian jauh lebih meyakinkan daripada ingatan beberapa bulan kemudian.

    Pertanyaan yang sering diajukan

    Bolehkah saya menolak bekerja pada hari libur resmi? Pada prinsipnya boleh, karena lembur memerlukan persetujuan pekerja. Pengecualian ada untuk pekerjaan yang memang berjalan terus-menerus atau sudah disepakati dalam perjanjian kerja. Bila Anda menolak dan perusahaan mengancam sanksi, minta dasar aturannya secara tertulis.

    Apakah cuti bersama memotong cuti tahunan? Tidak ada jawaban tunggal. Bagi pekerja swasta, hal ini bergantung pada kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja. Periksa peraturan perusahaan Anda, dan lihat juga artikel hak cuti tahunan karyawan.

    Bagaimana kalau perusahaan hanya memberi libur pengganti? Libur pengganti tanpa kesepakatan belum tentu menggantikan hak atas upah lembur. Yang menentukan adalah isi perjanjian dan persetujuan Anda. Jika ragu, minta perhitungan tertulis dari bagian personalia.

    Ringkasan

    Hari libur resmi pada dasarnya hari tidak bekerja. Pengusaha boleh meminta pekerja masuk bila pekerjaannya berjalan terus-menerus atau ada kesepakatan, dan pekerja berhak atas upah lembur. Upah sejam dihitung 1/173 dari upah sebulan, lalu dikalikan pengali sesuai jam kerja dan jumlah hari kerja. Cuti bersama bagi swasta lebih banyak bergantung pada kebijakan perusahaan. Catat jam kerja, minta perintah tertulis, dan gunakan jalur pengaduan bila upah tidak dibayar. Periksa teks resmi terbaru karena aturan ketenagakerjaan sedang bergerak.

    📌 Catatan

    Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

    📚 Sumber Rujukan

    Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

    Dasar hukum

    • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 (periksa teks terbaru).
    • PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (periksa pasal pada teks resmi).
    • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus (sebagaimana dikutip rujukan hukum).

    Baca juga

    WhatsApp