PHK karena Efisiensi, Perusahaan Tutup, atau Pailit: Hak Pekerja dan Syaratnya

Perusahaan yang berkurang pesanan, menutup cabang, atau jatuh pailit sering mengakhiri hubungan kerja dengan alasan efisiensi atau penutupan. Hukum mengatur syarat dan kompensasinya, dan jumlahnya berbeda untuk tiap keadaan. Artikel ini membantu pekerja memahami perbedaannya.

Mengapa kasus ini sering diperdebatkan

Alasan "efisiensi" terdengar masuk akal, tetapi sering dipakai terlalu luas. Ada perusahaan yang memang rugi dan harus mengurangi biaya. Ada juga yang tidak rugi, tetapi memilih mengganti pekerja lama dengan pekerja baru atau tenaga alih daya. Hukum membedakan keduanya, termasuk dalam besarnya kompensasi.

PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur beberapa jenis PHK yang berhubungan dengan keadaan perusahaan: efisiensi (dengan atau tanpa penutupan perusahaan), perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus-menerus, perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure), perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan perusahaan pailit. Masing-masing memiliki syarat dan perhitungan hak yang berbeda.

Efisiensi: tidak sama dengan rugi

Efisiensi berarti perusahaan menghemat biaya, misalnya dengan mengurangi jumlah pekerja, menutup unit usaha, atau menggabungkan bagian. Ada dua pola yang perlu dibedakan.

• Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan harus dapat menunjukkan kerugiannya.
• Efisiensi untuk mencegah kerugian. Perusahaan belum rugi, tetapi mengambil langkah agar tidak rugi. Perusahaan tetap harus bisa menjelaskan mengapa langkah itu diperlukan. Pesangon pada pola ini lebih besar daripada efisiensi karena perusahaan sudah rugi.

Pekerja berhak menanyakan dasar efisiensi. Bila alasan yang diberikan hanya "sedang efisiensi" tanpa penjelasan, pekerja dapat meminta data pendukung dalam perundingan bipartit. Pekerja yang diganti oleh pekerja baru pada posisi yang sama patut mempertanyakan apakah efisiensi benar-benar terjadi.

Perusahaan tutup karena rugi atau keadaan memaksa

Penutupan perusahaan karena kerugian umumnya harus dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik. Yang dimaksud rugi di sini adalah kerugian selama dua tahun. Bila perusahaan tutup bukan karena rugi, pengali pesangonnya lebih tinggi daripada tutup karena rugi, sehingga alasan yang tertulis di surat PHK sangat berpengaruh.

Keadaan memaksa (force majeure) mencakup peristiwa di luar kendali perusahaan, seperti bencana alam atau kebakaran, yang membuat usaha tidak mungkin berjalan. Penutupan karena keadaan memaksa juga perlu dibuktikan. Ada perbedaan perlakuan antara keadaan memaksa yang membuat perusahaan tutup dan yang tidak membuat perusahaan tutup, termasuk dalam besarnya kompensasi.

PKPU dan pailit

PKPU dan pailit adalah proses hukum di pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kepailitan, upah yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya diperlakukan sebagai utang perusahaan yang pembayarannya didahulukan, menurut ketentuan yang berlaku. Pekerja dapat mendaftarkan tagihannya kepada kurator.

Hal praktis yang perlu diketahui:

• Setelah perusahaan dinyatakan pailit, pengurusan harta ada di tangan kurator, bukan lagi manajemen perusahaan.
• Pekerja menyampaikan tagihan upah dan hak lainnya kepada kurator dalam waktu yang ditentukan dalam proses pailit.
• Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kedudukan utang upah pekerja sebagai tagihan yang diutamakan. Periksa ketentuan dan putusan terbaru sebelum mengajukan tagihan.

Perbandingan kompensasi (gambaran umum)

Besar pesangon bergantung pada alasan PHK. Ketentuan PP 35/2021 menetapkan pengali yang berbeda untuk setiap keadaan. Tabel berikut hanya memberi gambaran arah, bukan angka pasti, dan pengali itu dipakai pada uang pesangon (bukan pada seluruh komponen).

Untuk angka pasti, hitung dengan teks PP 35/2021 atau mintalah rincian tertulis dari perusahaan, lalu cocokkan dengan dinas ketenagakerjaan. Jangan memakai persentase dari artikel populer tanpa mencocokkan alasan PHK Anda.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Minta surat pemberitahuan PHK yang menyebutkan alasan spesifik: efisiensi, penutupan, atau lainnya.
2. Tanyakan dasar alasan. Untuk penutupan karena rugi, tanyakan apakah laporan keuangan audit tersedia.
3. Hitung hak Anda: pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah tertunggak, tunjangan hari raya yang belum dibayar.
4. Catat siapa yang ikut dalam rencana PHK dan siapa yang dipertahankan. Dasar pemilihan harus masuk akal dan tidak diskriminatif.
5. Ikuti perundingan bipartit. Bila ada serikat pekerja, libatkan serikat.
6. Pastikan BPJS Ketenagakerjaan tetap dicek. Lihat BPJS yang dicek saat hubungan kerja berhenti.
7. Bila tidak ada kesepakatan, lanjutkan ke dinas ketenagakerjaan.

Contoh: Sebuah perusahaan konveksi mengumumkan akan menutup salah satu pabriknya karena pesanan turun. Seorang pekerja yang sudah sembilan tahun bekerja menerima surat PHK. Ia meminta salinan laporan keuangan atau penjelasan resmi yang mendasari penutupan. Perusahaan hanya memberikan surat internal tanpa angka. Pekerja menuliskan keberatannya dalam perundingan dan meminta mediator dinas ketenagakerjaan memeriksa dasar penutupan. Ia tetap menghitung hak versi dirinya sebagai bahan pembanding.

Pemberitahuan kepada pemerintah dan pekerja

Dalam rencana PHK massal atau penutupan, perusahaan umumnya memiliki kewajiban memberitahu pekerja serta instansi ketenagakerjaan. Bila perusahaan menutup tanpa pemberitahuan dan tanpa membayar hak, pekerja dapat mengadukan ke pengawas ketenagakerjaan. Pengaduan yang disertai bukti hubungan kerja (kontrak, slip gaji, ID card) lebih mudah ditindaklanjuti.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menerima ajakan "resign dengan paket" yang sebenarnya lebih kecil dari hak PHK.
• Tidak meminta rincian hitungan, hanya menerima total angka.
• Menganggap perusahaan yang pindah lokasi berarti perusahaan tutup.
• Tidak mencatat upah tertunggak sebelum PHK.
• Tidak menyimpan bukti bahwa pekerja baru masuk menggantikan posisi.
• Membiarkan batas waktu berlalu karena menunggu janji lisan perusahaan.

Hubungan dengan JKP dan BPJS

Pekerja yang di-PHK karena efisiensi atau penutupan umumnya dapat memenuhi syarat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila memenuhi syarat kepesertaan. Selain itu, saldo Jaminan Hari Tua dapat diklaim sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan. Penjelasannya ada dalam artikel Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan JHT dan Jaminan Pensiun. Pesangon yang diterima juga dapat dikenai pajak sesuai aturan, sebagaimana dijelaskan dalam PPh atas pesangon.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah pekerja yang tersisa disuruh bekerja lebih banyak setelah efisiensi? Pengusaha boleh mengatur ulang pekerjaan, tetapi waktu kerja dan lembur tetap tunduk pada aturan. Beban kerja yang naik tidak otomatis menghapus kewajiban membayar lembur. Lihat juga Upah minimum dan komponen pengupahan.

Apakah pengusaha wajib mencari alternatif sebelum PHK? Prinsip dasarnya, PHK adalah jalan terakhir. Alternatif yang lazim dicoba antara lain mengurangi fasilitas dan pendapatan manajerial, mengurangi shift, membatasi lembur, merumahkan sebagian pekerja secara bergantian, dan tidak memperpanjang kontrak. Pekerja boleh menanyakan apakah langkah-langkah tersebut sudah dicoba.

Bagaimana kalau perusahaan tidak mampu membayar hak sekaligus? Pekerja dapat berunding tentang jadwal pembayaran. Hasilnya sebaiknya tertulis dengan tanggal, jumlah, dan konsekuensi bila terlambat. Kesepakatan yang dicatat dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial memiliki kekuatan yang jauh lebih baik daripada janji lisan.

Apakah manajer atau pekerja bergaji tinggi diperlakukan sama? Secara hukum, ya. Aturan pesangon berlaku untuk semua pekerja, hanya dasar hitungannya (upah) yang berbeda. Beberapa komponen untuk pekerja dengan upah tertentu mungkin diatur dalam perjanjian atau peraturan perusahaan.

Contoh gambaran perhitungan sederhana

Agar tidak terjebak pada angka yang menyesatkan, berikut cara berpikir, bukan nilai pasti. Misalkan seorang pekerja bermasa kerja 6 tahun dan upah terakhirnya (upah pokok ditambah tunjangan tetap) sebesar Rp5.000.000 per bulan. Langkahnya adalah: (1) cari berapa bulan upah pesangon untuk masa kerja itu menurut tabel PP 35/2021; (2) cari berapa bulan upah penghargaan masa kerja; (3) kalikan masing-masing dengan pengali sesuai alasan PHK (misalnya efisiensi karena rugi atau tutup karena rugi umumnya memakai pengali lebih kecil); (4) tambahkan uang penggantian hak; (5) bandingkan dengan tawaran perusahaan. Karena pengali dan tabelnya bisa berubah, selalu cocokkan dengan teks resmi PP 35/2021.

Ringkasan

PHK karena efisiensi, penutupan, keadaan memaksa, PKPU, atau pailit diatur berbeda dalam PP 35/2021. Perusahaan perlu dapat menjelaskan atau membuktikan keadaannya, dan alasan yang tertulis dalam surat PHK memengaruhi besar pesangon. Pekerja berhak meminta penjelasan, berunding, dan mengajukan perselisihan bila tidak sepakat. Simpan bukti, hitung hak, dan jangan menandatangani pernyataan yang melepaskan hak sebelum memahami akibatnya.

Dasar hukum

• PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• BPJS yang dicek saat hubungan kerja berhenti
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• PPh atas Pesangon dan Uang Pensiun: Apa yang Dikenai Pajak

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.